KBR, Jakarta - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat inflasi pada Februari 2017 mencapai 0,23 persen. Sumbangan terbesar inflasi Februari berasal dari kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) rumah tangga berdaya 900 VA.
Kepala BPS Suhariyanto mengatakan, inflasi Februari utamanya didorong pelanggan listrik 900 VA berskema pasca bayar.
"Penyebab kelompok ketiga ini inflasinya disebabkan penyesuaian subsidi listrik untuk rumah tangga yang mempunyai daya 900 VA. Efeknya sudah kita lihat pada Januari lalu, pada Februari ini adalah untuk pelanggan yang membayar dengan pasca bayar. Jadi untuk tarif listrik, sumbangan atau andil kepada inflasi sebesar 0,17 persen," kata Suhariyanto di kantornya, Rabu (01/03/17).
Meski begitu, Suhariyanto mengatakan, inflasi pada Februari 2017 sebesar 0,23 persen masih termasuk terkendali. Adapun inflasi dari tahun ke tahun (year on year/Februari 2016-Februari 2017) sebesar 1,21 persen, dan inflasi tahun kalender (Januari-Februari 2017) sebesar 3,83 persen.
Suhariyanto mengatakan inflasi Februari 2017 memang tertinggi dibanding 2015 yang deflasi 0,36 dan Februari 2016 yang deflasi 0,09 persen. Namun, nilai itu masih lebih rendah dibanding Februari 2014 yang inflasi 0,26 persen dan Februari 2013 yang inflasi 0,75 persen.
Dari 82 kota yang disurvei BPS, 62 kota mengalami inflasi, sedangkan 20 kota lainnya terjadi deflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Manado dengan angka 1,16 persen, dan deflasi tertinggi adalah Jambi dengan nilai 1,40 persen.
Editor: Agus Luqman
"Sudah dibawa juga ke rumah sakit yang ada di Jepang. KBRI, kementerian luar negeri selalu memantau itu."
"Polisi yang datang ke LBH APIK, setelah kasus ini lalu datang beberapa hari kemudian. Mereka minta maaf."
KPK juga memeriksa Achmad Amir Aslichin atau Wawan. Wawan merupakan eks CEO Deltras Sidoarjo.
Realisasi pendapatan negara baru mencapai Rp103,7 triliun atau setara 4,6 persen dari target pendapatan yang dipatok APBN 2020 sebesar Rp2.233,2 triliun.
"Ini harus dilacak betul-betul, apa alasan Presiden tidak menandatangani undang-undang (KPK hasil revisi) ini."
"Yang bersangkutan telah menjalani masa pidana penjara selama empat tahun dan meninggalkan Lapas Ngawi pagi tadi."
"Ketidaksinkronan tersebut disebabkan oleh perbedaan data catatan perlintasan kedatangan orang antara yang terdapat pada PC konter terminal 2F Bandara Soetta dengan server lokal"
"Persoalan di lapangan ini kita tidak bisa pungkiri. Bahwa ada sesuatu yang bisa dirasakan tapi nggak bisa dipegang. Inilah yang saya sebut hantu."
"Pemuda yang galau misalnya. Jadi itu pentingnya kami menghimpun. Memberikan kegiatan yang memang menarik untuk pemuda."
Menurut Kepala BKPM, investasi menjadi lambat karena masih ada kepala daerah yang enggan menyerahkan kewenangan perizinan usaha ke pemerintah pusat.
"Pemerintah perlu memperkuat kode etik ASN dan mempertegas sanksi bagi pidana korupsi yang melibatkan ASN, mengingat setiap tahun jumlah tersangka korupsi terbanyak berasal dari ASN."
Jumlah kasus korupsi di sektor pertambangan hanya sedikit. Tapi nilai kerugian negara yang ditimbulkannya mencapai triliunan rupiah, paling besar dibanding korupsi di sektor-sektor lain.
Haris Azhar, selaku pengacara salah satu saksi kunci kasus Nurhadi menyebut Nurhadi tinggal di apartemen elite di Jakarta dan mendapat pengawalan ketat.
"Pimpinan KPK akan menjawab surat keberatan dari Mas Rossa tersebut. Nanti jawaban akan disampaikan kepada yang bersangkutan."
"Dari 96,8 juta peserta PBI, yang masuk DTKS itu 66 juta. Jadi sekitar 30 juta di luar DTKS."
Menurut ICW, sepanjang tahun 2019 hanya ada penindakan 271 kasus korupsi. Turun jauh dibanding penindakan tahun 2018 yang mencapai 454 kasus.
DPR akhirnya hanya meminta supaya peserta yang keberatan atas kenaikan iuran BPJS bisa dimasukkan ke daftar Penerima Bantuan Iuran (PBI).
"Saya sudah minta Bu Dirjen PHI saya untuk menanyakan tentang itu," kata Menaker Ida.
"Jadi secepatnya, Februari turun Perpres, Maret persiapan, ya April (dijalankan)."
Pasal 159 UU Ketenagakerjaan menyebut buruh korban PHK berhak menggugat perusahaan. Tapi, pasal itu dihapus oleh RUU Cipta Kerja.