KBR, Jakarta - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat inflasi pada Februari 2017 mencapai 0,23 persen. Sumbangan terbesar inflasi Februari berasal dari kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) rumah tangga berdaya 900 VA.
Kepala BPS Suhariyanto mengatakan, inflasi Februari utamanya didorong pelanggan listrik 900 VA berskema pasca bayar.
"Penyebab kelompok ketiga ini inflasinya disebabkan penyesuaian subsidi listrik untuk rumah tangga yang mempunyai daya 900 VA. Efeknya sudah kita lihat pada Januari lalu, pada Februari ini adalah untuk pelanggan yang membayar dengan pasca bayar. Jadi untuk tarif listrik, sumbangan atau andil kepada inflasi sebesar 0,17 persen," kata Suhariyanto di kantornya, Rabu (01/03/17).
Meski begitu, Suhariyanto mengatakan, inflasi pada Februari 2017 sebesar 0,23 persen masih termasuk terkendali. Adapun inflasi dari tahun ke tahun (year on year/Februari 2016-Februari 2017) sebesar 1,21 persen, dan inflasi tahun kalender (Januari-Februari 2017) sebesar 3,83 persen.
Suhariyanto mengatakan inflasi Februari 2017 memang tertinggi dibanding 2015 yang deflasi 0,36 dan Februari 2016 yang deflasi 0,09 persen. Namun, nilai itu masih lebih rendah dibanding Februari 2014 yang inflasi 0,26 persen dan Februari 2013 yang inflasi 0,75 persen.
Dari 82 kota yang disurvei BPS, 62 kota mengalami inflasi, sedangkan 20 kota lainnya terjadi deflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Manado dengan angka 1,16 persen, dan deflasi tertinggi adalah Jambi dengan nilai 1,40 persen.
Editor: Agus Luqman
Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Kurnia Ramadhana menegaskan beberapa nama yang lolos bermasalah dengan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Padahal kepatuhan terhadap LHKPN 
KKI Warsi menemukan bukti lahan gambut yang terbakar berada di areal sejumlah perusahaan. Diantaranya, perusahaan Pesona Belantara, PT. Sumber Nusa Pertiwi (SNP), dan Bahari Gembira Ria (BGR)
"Menyebut saudara dan saudari Melanesia kita di Papua Barat 'monyet', sama dengan menyebut semua penduduk Kepulauan Pasifik 'monyet'."
"Kegelapan informasi ini harus dihentikan sekarang juga. Dan kami berharap masyarakat membuka mata lebar-lebar terhadap situasi yang terjadi di Papua."
"Masyarakat jangan terpancing isu yang nanti mengatakan bahwa masyarakat ditembak. Ini dia (KKSB) menggunakan senjata api maka dilumpuhkan."
"Tokoh masyarakat Papua, tokohnya harus jelas. Orang yang tidak tahu persoalan, orang hanya ingin makan minum, dapat uang baru diundang, itu kan tidak masuk akal."
“Jika aturan RCEP tersebut diterapkan, maka akan sangat sulit mengharapkan adanya undang-undang yang pro-rakyat."
"Yang dikhawatirkan adalah terjadi pelanggaran HAM, penanganannya yang tidak profesional. Sebagai contoh beberapa bulan terakhir kasus penyalahgunaan senjata api di Papua sangat tinggi...,"
Sayangnya, tokoh dari kelompok pro-Papua Merdeka tidak masuk daftar undangan.
"Itu bukti bahwa pemerintah sengaja menutup-nutupi dan ketakutan kalau apa yang terjadi di Papua itu akan merugikan pemerintah."
"Kami sudah muak dengan pendekatan militer. Kami hidup sederhana. Kami ingin hidup layak dengan alam kami. Kami ingin merdeka."
"Justru kalau pemerintah memblokir jaringan internet di Papua ini malah menambah persoalan. Istilahnya orang Papua merasa didiskriminasi untuk pemerataan jaringan internet."
"Seringkali kasus yang dihadapi oleh teman-teman dari Papua ini faktanya dikaburkan. Siapa korban, siapa pelaku, dibolak-balik."
Partai-partai belum satu suara
"Satu satunya landasan hukum (pemutusan layanan komunikasi) hanya kalau negara dinyatakan dalam keadaan darurat. Kan presiden tidak pernah mengatakan itu dalam keadan darurat."
Wakil Ketua MPR menilai anggaran mobil baru itu mestinya bisa dipakai untuk beasiswa anak unggulan, atau membangun sekolah yang hancur akibat gempa.
"Usir orang Papua pulang ke tanah airnya, maka NKRI harus keluar dari Tanah Papua sebagai jalan paling demokratis."
"Sulitnya jurnalis untuk menginformasikan fakta di lapangan, dan ekspresi masyarakat yang ingin menyampaikan pendapatnya atas situasi yang ada.”
Remoivi menekankan KPI sering gagal memahami kewenangannya yang diatur dalam regulasi pemerintah
Menurut Ketua DPW PSI DKI Jakarta, anggaran itu harusnya dipakai untuk hal penting, seperti membayar staf ahli, atau membuka posko pengaduan masyarakat.