Hasil Negosiasi RI-Freeport Diumumkan Pekan Ini

Menteri ESDM Ignasius Jonan menambahkan kesepakatan dengan Freeport nanti akan mengakomodasi kepentingan nasional, namun juga tidak akan merugikan pihak Freeport.

BERITA | NASIONAL

Senin, 27 Mar 2017 23:34 WIB

Author

Ninik Yuniati

Hasil Negosiasi RI-Freeport Diumumkan Pekan Ini

Menteri ESDM Ignasius Jonan. (Foto: Rahmat/setkab.go.id)


KBR, Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan menyatakan perundingan dengan PT Freeport Indonesia hampir selesai.

Ignasius menjelaskan dalam perundingan yang masih berlangsung ini Kementerian ESDM akan memberikan kepastian investasi kepada perusahaan tambang asal Amerika Serikat itu.

Namun, Ignasius enggan memaparkan bentuk kepastian investasi yang akan dirundingkan. Ia hanya mengatakan hasil kesepakatan akan diumumkan pekan ini.

"Ini perundingan supaya Freeport tetap mengikuti peraturan, dan kita mengizinkan Freeport segera ekspor lagi. Sudah hampir selesai kok," kata Ignasius Jonan di Kompleks Istana, Senin (27/3/2017).

Baca juga:


Menteri Jonan mengatakan dalam perundingan itu PT Freeport bersikap kooperatif.

"Poin-poinnya nanti aja. Nanti satu-dua hari lagi, kira-kira minggu inilah," kata Jonan.

Jonan menambahkan kesepakatan dengan Freeport nanti akan mengakomodasi kepentingan nasional, namun juga tidak akan merugikan pihak Freeport.

"Lho ya memang nggak pernah ada yang merugikan," kata eks Menteri Perhubungan ini.

Pekan lalu, Menko Bidang Maritim Luhut Panjaitan menyatakan ada tiga hal yang tidak boleh ditawar oleh PT Freeport Indonesia saat negosiasi. Tiga hal itu adalah mengenai divestasi saham 51 persen untuk pemerintah, pembangunan smelter dan ketentuan perpajakan.

Luhut mengatakan, dalam negosiasi itu Freeport harus tunduk pada ketentuan yang dibuat pemerintah.  

"Saya bikin analogi kepemilikan dari Freeport itu kan 2021 selesai. Kau menyewa rumah kita, dan setelah kau menyewa, kita nggak mau lagi disewa, boleh kan? Opsi kan boleh saja. Nah Kita negosiasi ini. Tetapi negosiasi jangan kamu dong yang mengatur kami. Kami dong yang mengatur," kata Luhut, Jumat (24/3/2017).

Luhut juga pernah menyatakan proses divestasi (pelepasan) 51 persen saham PT Freeport Indonesia kepada pemerintah tidak harus rampung dalam tiga tahun, melainkan bisa diundur hingga enam tahun.

Baca juga:


Editor: Agus Luqman 

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - NASIONAL

Most Popular / Trending

Kabar Baru Jam 11

Arah Kebijakan Ekonomi Kabinet Baru Jokowi

Kabar Baru Jam 10

Gubernur Anies Enggan Komentari Rencana Kenaikan UMP 8,51 Persen Menjadi Rp4,2 juta

Kabar Baru Jam 8