KBR, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak mempermasalahkan sikap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menggunakan data kerugian negara dalam kasus korupsi proyek e-KTP dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Padahal, Mahkamah Agung telah menerbitkan surat edaran yang menyatakan instansi yang memiliki kewenangan menyatakan ada tidaknya kerugian negara adalah BPK.
Ketua BPK Harry Azhar Azis mengatakan lembaganya menghormati proses persidangan yang tengah berlangsung, termasuk fakta-fakta yang disebutkan Jaksa Penuntut Umum KPK dalam dakwaan.
"Karena surat MA itu kan baru November 2016. Kalau dia hasil perhitungan kita, nggak masalah. Kalau dia hasil perhitungan yang lain itu, kita sedang mencari modelnya, dan mungkin akan mengundang juga beberapa lembaga yang menghitung kerugian negara. (Jadi belum pasti nilainya?) Itu terserah pengadilan. Dalam kasus tertentu, bisa dipakai karena pemutus terakhir di pengadilan," kata Harry di kantornya, Jumat (10/3/2017).
Baca juga:
-
Auditor Disebut di Kasus E-KTP, Ketua BPK: Jika Terbukti Akan Dipecat
-
Mega Korupsi E-KTP, KPK: Nama-nama Anggota DPR akan Disebut di Sidang
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, pada Kamis (9/3/2017) menggelar sidang perdana kasus dugaan korupsi proyek KTP elektronik. Dalam sidang itu, jaksa KPK menyebut ada kerugian negara sebesar Rp2,3 triliun. Nilai itu merupakan hasil audit BPKP. Sementara, audit BPK dalam kasus tersebut mencapai Rp2,5 triliun.
Jaksa KPK menyebut ada lebih dari 60 orang yang diduga menerima aliran dana korupsi proyek e-KTP, termasuk seorang auditor BPK bernama Wulung.
Pada November 2016 lalu, Mahkamah Agung menerbitkan Surat Edaran nomor 4 tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan. Dalam
surat edaran itu, disebutkan bahwa instansi yang memiliki kewenangan untuk menyatakan ada tidaknya kerugian negara berada pada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sebagai pemegang kewenangan konstitusional. Adapun BPKP hanya berwenang mengaudit dan memeriksa pengelolaan keuangan negara.
Baca juga:
- KPK: Akan Ada Tersangka Baru Kasus e-KTP dalam Waktu Dekat
- ''KPK Harus Tetap Buru 14 Nama yang Kembalikan Uang Korupsi e-KTP''
Editor: Agus Luqman
Tapi masalah terbesar dari Permendikbud ini sampai hari ini adalah sosialisasi karena masih banyak yang belum tahu.
Sulitnya, gandum merupakan komoditas yang tak bisa ditanam di Indonesia.
Langsung bekerja dan memastikan kedaulatan pangan, jika terpilih menjadi Presiden nanti.
Penelitian LBH Masyarakat menunjukkan bahwa lebih 200 peraturan ketertiban umum di tingkat daerah bersifat multitafsir.
Mulai dari Rp400.000 hingga Rp2 juta.
Kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi masih terjadi, meski pada November 2021 Kemendikbudristek sudah mengeluarkan peraturan menteri untuk mencegahnya.
“Strateginya tetap sama ya, yakni sebelum lahir dan setelah lahir."
Puluhan anak menjadi korban prostitusi anak atau perdagangan orang melalui media sosial. Kasus ini terungkap setelah Polda menangkap seorang mucikari.
Jokowi meminta agar seluruh moda transportasi bisa lebih mudah diakses dan memberikan kenyamanan bagi masyarakat.
Menurut politikus senior PDIP Panda Nababan, menjadi politikus juga bukan proses yang bisa dipaksakan.
Diakui juga, distribusi pasokan masih menjadi kendala untuk memenuhi kebutuhan pasar.
Saat ini lebih dari 60 persen pelaku UMKM menggunakan media sosial untuk berjualan.
Waspada Eating Disorder
"Kami akan berencana untuk sowan dengan beliau bersama teman-teman PSI dan semua pengurus ya kita minta wejangan,"
"Ujaran kepada siapa kebencian itu dilakukan? Kan dia hanya meminta agar warga tidak menerima bantuan," 
"Siap berkolaborasi asal ini ya saling win-win, tidak ada win-lose atau lose-win,"
"Mau milih Pak Prabowo silakan, mau milih Pak Anies silakan, mau milih Pak Ganjar silakan. Perbedaan pilihan itu wajar enggak perlu diributkan."
Buku-buku favorit Melani Budianta
Pelarangan itu kurang tepat.
Kehadiran Undang-Undang Aparatur Sipil Negara nantinya juga akan mengatur penguatan budaya kerja, citra institusi, dan penataan tenaga non-ASN atau honorer.
