BERITA

''KPK Harus Tetap Buru 14 Nama yang Kembalikan Uang Korupsi e-KTP''

""Sepanjang itu masuk pidana, proses hukum harus jalan terus, meskipun yang bersangkutan sudah kembalikan uang atau yang dianggap kerugian negara tersebut," kata peneliti ICW Lais Abid."

KBR, Jakarta - Lembaga pemantau korupsi Indonesia (ICW) mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar tetap melakukan proses hukum terhadap 14 nama yang mengembalikan uang dalam kasus korupsi proyek e-KTP.

Anggota Divisi Investigasi ICW, Lais Abid mengatakan 14 orang itu harus diusut jika uangnya merupakan bagian dari kerugian negara.

"Kalau soal kembalikan, ya mungkin sebagai kerugian negara itu, saya kira tidak menghentikan proses hukumnya. Sepanjang itu masuk pidana, proses hukum harus jalan terus, meskipun yang bersangkutan sudah kembalikan uang atau yang dianggap kerugian negara tersebut," kata Lais di Gedung Tempo, Jakarta Selatan, Kamis (9/3/2017).

<li><b><a href="http://kbr.id/berita/02-2017/kasus_korupsi_e_ktp__kpk__pengusaha_dan_anggota_dpr_kembalikan_uang/88616.html">KPK: Pengusaha dan Anggota DPR Kembalikan Uang Korupsi e-KTP</a> &nbsp; </b></li>

<li><b>

Kasus E-KTP, Nazaruddin Tuding ada Aliran Dana Puluhan Miliar Kepada Eks Mendagri   

Lais mengatakan, hasil kajian ICW pada 2012 menemukan indikasi kerugian negara pada proyek e-KTP. ICW menduga ada penggelembungan anggaran dan penggelapan dalam pelaksanaan proyek tersebut.

"Proyek sudah jalan, anggaran sudah turun tapi di lapangan banyak yang belum dapat blanko KTP," kata Lais Abid.

Hingga saat ini KPK masih merahasiakan 14 nama yang mengembalikan uang dari kasus korupsi pengadaan e-KTP ini. Juru bicara KPK Febri Diansyah berjanji jaksa KPK akan mengungkap 14 nama tersebut pada persidangan kasus e-KTP di Pengadilan Tipikor Jakarta.

Sebelumnya KPK menyatakan ada 14 saksi dalam kasus e-KTP yang sudah mengembalikan aliran dana yang diterima ke KPK. Total uang yang dikembalikan 14 orang itu mencapai Rp30 miliar. Sebagian saksi itu merupakan anggota DPR yang menjabat saat peristiwa pembahasan anggaran proyek e-KTP pada kurun waktu periode 2010-2013.

<li><b>

Kasus e-KTP, Eks Ketua Komisi II DPR: Kerugiannya Dimana?   


<li><b>

Korupsi E-KTP, Alasan Ketua DPR akan Laporkan KPK Kepada Polisi   

Editor: Agus Luqman 

• e-KTP
• korupsi e-ktp
• korupsi
• ICW
• KPK
• pengadilan tipikor