Sawit Berkeadilan untuk Atasi Konflik Agraria

BERITA | NASIONAL

Selasa, 15 Mar 2016 16:01 WIB

Author

Wydia Angga

Sawit Berkeadilan untuk Atasi Konflik Agraria

Ilustrasi: Perkebunan sawit. Foto: bumn.go.id

KBR, Jakarta- Organisasi intenasional kemanusiaan Oxfam mendorong sektor perkebunan sawit Indonesia menerapkan konsep kemitraan yang lebih berkeadilan. Hal ini penting untuk mencegah pelanggaran terhadap hak pekerja perkebunan dan masyarakat yang tinggal di sekitar perkebunan. 

Senior Advisor Private Sector Engagement Oxfam Novib, Johan Verburg menjelaskan dengan kemitraan berkeadilan antara perusahaan dengan masyarakat, maka perusahaan menjamin hak-hak pekerja dan masyarakat. Misal, hak atas informasi sebagai mitra bisnis perusahaan perkebunan. 

Beberapa prinsip yang harus dipenuhi dalam konsep keadilan tersebut kata Verburg diantaranya kebebasan untuk memilih, akuntabilitas, peningkatan, dan penghormatan terhadap hak asasi. 

"We see that there is an increasing growth of palm oil and there is increasing needs to grow palm oil sustainably. So there are environmental expectation, social, economic expectation. They turns to long list of requirements. And the combination of those requirements can actually only be addressed at the landscape level. On the landscape you can combine the different functions food security at the local level, export, production, protection of the environtment, maintainance of peatlands, limiting gas emission, etc. That multi objectives can be achieved at landscape level where you balanced the different function, where you negotiate between the different needs" 

(Kita melihat bahwa ada peningkatan pertumbuhan minyak sawit dan ada peningkatan kebutuhan untuk menanam kelapa sawit berkelanjutan. Jadi ada kebutuhan lingkungan , sosial, dan ekonomi yang harus dipenuhi. Kombinasi kebutuhan tersebut dapat benar-benar hanya dapat diwujudkan di tingkat tata kelola tanah. Dimana anda dapat menggabungkan fungsi keamanan pangan di tingkat lokal, ekspor, produksi, perlindungan lingkungan, pengelolaan lahan gambut ,penurunan gas rumah kaca, dll. Pada tingkatan tata kelola lahan dapat disesuaikan setiap kebutuhan yang berbeda itu--red)," ungkap Johan kepada KBR (15/3/2016).

Sementara itu, wakil Konsorsium Pembaruan Agraria Dewi Kartika menekankan model kemitraan berkeadilan haruslah dipahami petani. Penggarapan tanah tetap berada di tangan petani "hak petani atas tanah mereka harus dijamin supaya mereka tidak hanya berakhir jadi buruh saja" ujar Dewi. 

Karena itu, menurutnya, perlu adanya hilirisasi peran perusahaan. 

"Kemitraan adalah hilirisasi peran perusahaan di tingkat produksi dan pemasarannya saja. Bahwa perusahaan jangan main-main di urusan tanah. Tanah itu biarkan adanya di bawah pengelolaan penggarapan masyarakat jadi ada jaminan kepastian terhadap petani. Perusahaan perannya di hilir saja soal produktifitas bagaimana mendampingi petani supaya buah tandan buah segarnya sesuai standar perusahaan. Produktifitas supaya tinggi seperti apa," papar Dewi (15/3/2016)

Sebagai informasi, menurut data BPS tahun 2015 terdapat 2.452 badan usaha pertanian berskala besar. Sementara itu sebesar 56 persen rumah tangga petani hanya memiliki lahan kurang dari 0,5 hektar. 

Konsorsium Pembaruan Agraria mencatat sebanyak 50 persen konflik agraria 2015 terjadi pada sektor perkebunan.   

Editor: Malika


Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - NASIONAL

Most Popular / Trending

Kabar Baru Jam 20

Pemerintah akan Evaluasi Peningkatan Serapan Anggaran

Kabar Baru Jam 19

Kabar Baru Jam 18

Kabar Baru Jam 17