KBR, Jakarta- Presiden Joko Widodo bakal memanggil beberapa menteri yang dianggap membuat kekisruhan terkait program pemerintah beberapa hari terakhir. Juru Bicara Presiden, Johan Budi mengatakan, beberapa menteri tersebut akan dimintai keterangan dari masing-masing pihak terkait masalah tersebut.
Kata Johan, pemanggilan bakal dilakukan selepas Presiden Jokowi pulang dari kunjungan kerja di wilayah Sumatera. Kata dia, hal ini akan menjadi salah satu poin penilaian presiden terhadap kinerja anak buahnya.
"Kalo bahasa presiden itu nanti akan dimintai penjelasan. Tentu akan dipanggil, tapi sepanjang saya ikut di ratas dan rakab, presiden itu memang mengakomodir perbedaan-perbedaan pendapat meskipun itu tajam antar menteri. Based on data masing-masing," Ujar Juru Bicara Presiden, Johan Budi kepada wartawan di Istana Negara, Kamis (03/03).
Johan melanjutkan, "sangat dinamis. Sangat-sangat hidup di rapat yang saya ikuti dan itu diakomodir. Nah ketika ruang diskusi itu selesai di ruang itu maka ketika keputusan ada di presiden maka itulah yang harusnya tidak lagi diperdebatkan di luar, di ranah publik."
Juru Bicara Presiden, Johan Budi menambahkan, pemanggilan ini diberlakukan kepada semua anak buah Presiden yang dianggap bermasalah. Pasalnya kata dia, Presiden pasti mendapatkan laporan apapun dari berbagai macam pihak terkait kinerja anak buahnya.
Sebelumnya, konflik Menteri Koordinator Kemaritiman, Rizal Ramli dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said, berlanjut hingga di jejaring sosial Twitter. Konflik ini dipicu perbedaan pendapat mengenai rencana pembangunan kilang gas Blok Masela. Rizal Ramli menginginkan kilang gas berada di darat (onshore), sedangkan Sudirman mendukung kilang terapung di laut (offshore).
Donny diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Saeful.
"Bagaimana langkah konkret Chevron menyelesaikan itu, mengingat waktu selesai kontrak kerja sama sudah semakin dekat.”
"Kita sudah menerbitkan surat perintah penangkapan. Surat permintaan bantuan kepada Polri dalam rangka mencari dan menangkap tersangka tersebut sudah dilayangkan."
"Jadi bagi perusahaan tambang tertentu yang memiliki program hilirisasi, tidak ada batasnya. Apa dampak ini semua? Pengusiran akan terjadi terhadap orang-orang di kampung."
"Saya kira itu jelas menyengsarakan rakyat ya. Dan itu jelas mengkhianati cita-cita untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dengan segala macam gombalnya pada waktu pemilu," ujar Fadli Zon.
"Kami masih perlu waktu mendiskusikan termasuk dengan keluarga," kata Rommy kepada hakim. 
"Kalau itu dipaksakan, kami akan melaksanakan mogok nasional. Kami akan mengosongkan pabrik-pabrik, sampai omnibus law cluster ketenagakerjaan di-drop."
"Dengan rumus penetapan upah per jam, ini intinya akal-akalan mereka (pengusaha) saja agar memberikan upah lebih kecil, itu saja intinya."
"Filosofi fleksibilitas kerja (artinya) perlindungan terhadap pekerja itu dicabut sedikit demi sedikit. Dampaknya, perusahaan akan menerima pekerja melalui sistem kontrak dan outsourcing saja."
"Barang-barang dari produsen pasti dibawa ke pelabuhan, apakah untuk dijual ke tempat lain atau ekspor. Jadi sebelumnya dimasukan ke iradiator gamma supaya lebih tahan lama."
"Pasal-pasal yang melindungi pekerja atau tenaga kerja justru malah direvisi. Sehingga akan semakin tidak ada kepastian hukum bagi para pekerja."
"Sehingga publik dapat dengan jelas menilai apakah substansi serta materi muatan yang diatur dalam RUU itu cukup layak untuk ditempatkan dalam level undang-undang."
"Isu besar di Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja ini ada di klaster pertama, yaitu Penyederhanaan Perizinan Berusaha," kata Sesmenko Perekonomian.
"Kalau memang mau diteruskan atau dihentikan, ya Jaksa Agung untuk memproses lanjutan dari berkas penyelidikan Komnas HAM yang pro-justisia ini."
"Karena kita ingin membangun sebuah kepercayaan, sehingga dari kepercayaan yang dibangun akan memudahkan kita nanti melakukan kerja-kerja bersama,” ujar Jokowi. 
Jokowi tidak mau karena ada masalah konektivitas antar-wilayah membuat para peserta terlambat hadir untuk bertanding. 
"Semua ekspektasi masyarakat terhadap saya tidak akan tercapai dalam lima tahun. Tidak mungkin, mohon maaf," kata Mendikbud Nadiem.
"Menghilangkan tambang-tambang tanpa izin, dan merehabilitasi, mereklamasi bekas-bekas tambang itu yang banyak di sekitar ibu kota, memang kewajiban kita itu,” kata Jokowi.
"Kami tidak sedang mengancam kebebasan pers dengan sikap dan perlakuan media terhadap peristiwa yang kami alami, walaupun kami merasa dirugikan, sangat dirugikan, sangat dipojokkan." 
"Pemohon juga menyebutkan pengangkatan 12 Wakil Menteri merupakan tindakan subjektif Presiden yang tidak memiliki alasan urgensi yang jelas," papar humas MK.