KBR- Knowing every Particular Object atawa Kepo adalah satu kata yang lazim digunakan anak muda untuk mengidentifikasi orang-orang yang punya rasa ingin tahu berlebihan. Lewat Kepo Hutan, Greenpeace Indonesia mengajak masyarakat, khususnya kaum muda agar lebih peduli terhadap upaya pelestarian hutan.
"Kita ingin memobilisasi rasa ingin tahu yang berlebihan dari generasi milenial atau anak muda, karena mereka yang akan mengubah Indonesia ke arah yang lebih baik," Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia, Teguh Surya mengawali penjelasannya dalam program Ruang Publik KBR (28/03/2016).
Lewat Peta Kepo Hutan yang berbentuk platform peta daring ini masyarakat bisa memantau kebakaran lahan dan deforestasi yang terjadi di Indonesia. Peta memberi keleluasaan bagi masyarakat melihat infomasi terperinci dari tiap konsesi yang dimiliki perusahaan dan bagaimana keterkaitannya terhadap lahan gambut, titik-titik api, dan peringatan deforestasi.
Peta daring Kepo Hutan dilengkapi dengan 14 lapisan peta yang dapat diatur sendiri oleh pengguna. Setiap lapisan memiliki warna berbeda untuk memudahkan masyarakat mendapatkan informasi yang dibutuhkan.
Ke-14 lapisan tersebut meliputi:
- Perkebunan Kelapa Sawit
- Konsesi Bubur Kertas dan Kayu (IUPHHK-HTI)
- Hak Perusahaan Hutan (IUPHHK-HA)
- Konsesi Batubara
- Habitat Orangutan
- Landskap Konservasi Harimau
- Tutupan Lahan dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- Daerah Moratorium (IMM8)
- Peringatan GLAD
- Peringatan Pembukaan Lahan Bulanan
- Titik Kebakaran Aktif
Peta Kepo Bantu Upaya Pencegahan Korupsi
Selain penyelamatan lingkungan, Kepo Hutan juga dimaksudkan untuk membantu upaya pemerintah mencegah korupsi di sektor kehutanan. Itu lantaran, kata Teguh, peta Kepo Hutan ini juga memuat kumpulan data perkebunan sawit, hutan tamanan industri (HTI) dan pengusahaan kayu alam, serta izin pertambangan batubara.
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Laode M Syarif mengapresiasi inisiatif Greenpeace ini. Menurutnya, peta ini dapat memberikan informasi yang tidak dimiliki pemerintah karena pemerintah selama ini belum memiliki peta yang jadi acuan bersama. Kementerian/lembaga dan pemerintah daerah memiliki peta yang berbeda-beda sehingga banyak terjadi kasus tumpang tindih perizinan.
Berdasarkan hasil kajian KPK, setiap tahun negara kehilangan potensi penerimaan sebesar Rp 63 – 87 triliun. “Ini menguatkan dugaan adanya korupsi di sektor kehutanan,” kata Syarif
sumber: KPK
Greenpeace juga mencatat, progres penindakan terhadap korupsi di sektor kehutanan berjalan lambat.Kata Teguh, hal itu akibat informasi terkait tata kelola hutan hanya dimiliki oleh pemerintah dan pelaku, sementara masyarakat tidak pernah tahu legalitas izin konsesi yang ada di sekitar lingkungannya.
“Peta Kepo Hutan ini bisa menjadi ruang interksi bagi publik untuk membantu KPK dan pemerintah mencegah korupsi kehutanan. Karena, lewat peta ini, masyarakat diberikan seluas-luasnya informasi berkaitan dengan tata kelola hutan dan masyarakat bisa mendeteksi pelanggaran-pelanggaran yang ada di sekitarnya,” jelas Teguh.
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Laode M Syarif, menambahkan KPK akan terus mendorong pemerintah untuk lebih terbuka dalam menyebarluaskan informasi seputar tata kelola kehutanan. "Selama ini pemerintah enggan membagi informasi itu" tutupnya.
Editor: Malika
#Ruang Publik KBR Senin-Jumat pukul 09.00 WIB di radio jaringan KBR atau Streaming kbr.id
Anda bisa terlibat dalam perbincangan melaklui sms/WA: 0812 118 8181, telepon bebas pulsa: 0800 140 3131 atau twitter: @halokbr. Usulkan tema yang menurut Anda menarik dan penting untuk dibahas dengan hastag HaloKBR
Kawin tangkap merendahkan martabat perempuan
“Yang kita tuntut tentu pejabat tertinggi di Kepolisian Daerah Jawa Timur yang menjabat saat terjadi peristiwa yaitu Nico Afinta,"
Menyoal cekcok food vlogger dan perkara pelecehan yang dialami musisi perempuan.
Tapi masalah terbesar dari Permendikbud ini sampai hari ini adalah sosialisasi karena masih banyak yang belum tahu.
Sulitnya, gandum merupakan komoditas yang tak bisa ditanam di Indonesia.
Langsung bekerja dan memastikan kedaulatan pangan, jika terpilih menjadi Presiden nanti.
Penelitian LBH Masyarakat menunjukkan bahwa lebih 200 peraturan ketertiban umum di tingkat daerah bersifat multitafsir.
Mulai dari Rp400.000 hingga Rp2 juta.
Kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi masih terjadi, meski pada November 2021 Kemendikbudristek sudah mengeluarkan peraturan menteri untuk mencegahnya.
“Strateginya tetap sama ya, yakni sebelum lahir dan setelah lahir."
Puluhan anak menjadi korban prostitusi anak atau perdagangan orang melalui media sosial. Kasus ini terungkap setelah Polda menangkap seorang mucikari.
Jokowi meminta agar seluruh moda transportasi bisa lebih mudah diakses dan memberikan kenyamanan bagi masyarakat.
Menurut politikus senior PDIP Panda Nababan, menjadi politikus juga bukan proses yang bisa dipaksakan.
Diakui juga, distribusi pasokan masih menjadi kendala untuk memenuhi kebutuhan pasar.
Saat ini lebih dari 60 persen pelaku UMKM menggunakan media sosial untuk berjualan.
Waspada Eating Disorder
"Kami akan berencana untuk sowan dengan beliau bersama teman-teman PSI dan semua pengurus ya kita minta wejangan,"
"Ujaran kepada siapa kebencian itu dilakukan? Kan dia hanya meminta agar warga tidak menerima bantuan," 
"Siap berkolaborasi asal ini ya saling win-win, tidak ada win-lose atau lose-win,"
"Mau milih Pak Prabowo silakan, mau milih Pak Anies silakan, mau milih Pak Ganjar silakan. Perbedaan pilihan itu wajar enggak perlu diributkan."
