covid-19

Perbanas Tak Keberatan Skema Bail In

Pemerintah harus menyosialisasikan skema bail in. Sebab jika tidak akan menimbulkan kepanikan di tengah masyarakat.

BERITA | NASIONAL | NASIONAL

Jumat, 11 Mar 2016 11:37 WIB

Perbanas Tak Keberatan Skema Bail In

Menkeu Bambang Brodjonegoro (kanan) bersama Agus D.W. Martowardojo (tengah) dan Muliaman D. Hadad (kiri) mengikuti rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Senin,(7/3). Foto ANTARA

KBR, Jakarta - Perhimpunan Bank-Bank Nasional (Perbanas) tak menyoal sistem bail in dalam Rancangan Undang-Undang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK). Bail in merupakan sistem baru yang akan digunakan ketika menghadapi situasi krisis perbankan atau keuangan. Dengan cara memaksimalkan penggunaan modal dana para pemilik bank sehingga tidak lagi bergantung pada dana APBN.

Anggota Perbanas yang juga Ekonom BCA, David Sumual mengatakan,  bail in bisa membuat perbankan lebih mandiri sehingga tidak melakukan kecerobohan yang akhirnya membenani keuangan negara. "Itu saya pikir membuat perbankan lebih prudent. Yang dikuatirkan dalam sistem bailout adalah moral hazard atau aji mumpung. Jadi kalau ada semacam lembaga yang mengasuransi kalau mereka ceroboh ada bailout, itu juga kurang baik untuk sistem," kata David Sumual kepada KBR, Jumat, 11/3/2016.

Ia juga mengatakan, konsep bail in sesungguhnya sudah diperkenalkan di negara-negara Eropa. Namun begitu, dia memberi catatan di mana masyarakat perlu tahu tentang sistem baru tersebut. "kalau tak disosialiasikan akan timbul kepanikan," tambahnya.

Selain itu, David juga menyebut, tidak semua bank-bank siap dengan sistem bail in, apalagi bank-bank kecil. Bisa saja jika terjadi krisis keuangan atau perbankan, bank-bank kecil tersebut akan menyelamatkan diri ke bank-bank yang dianggap sehat. Dan ini, menurutnya, bisa memicu krisis. "Itu bisa memicu flight to safety. Dari bank-bank misalnya dianggap kurang baik lari ke bank yang dianggap lebih sehat. Kalau situasi tidak pas, bisa memicu kekhawatiran krisis seperti 1997. Itu kan 16 bank-bank kecil yang dilikuidasi," pungkasnya.

Hari ini, DPR bersama Pemerintah kembali membahas RUU JPSK atau RUU Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (P2KSK). Dalam beleid itu, Pemerintah dan DPR sepakat menghapus opsi penggunaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membiayai penyelamatan (bail out) perbankan.

Dalam pembahasan terakhir RUU JPSK, pemerintah menyepakati keinginan DPR yang menolak sistem bail out atau memberikan suntikan dana untuk penyelamatan bank berdampak sistemik. Jadi, penyelamatan perbankan yang berpotensi menimbulkan dampak sistemik terhadap sistem keuangan, tidak menggunakan dana APBN.

Sebagai gantinya, penyelematan perbankan menggunakan sistem bail in alias memaksimalkan penggunaan modal dan dana para pemilik bank yang bermasalah tersebut.


Editor: Damar Fery Ardiyan

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - NASIONAL

Most Popular / Trending

Kabar Baru Jam 11

Kabar Baru Jam 10

Kabar Baru Jam 8

Kabar Baru Jam 7

Ramai Cukai Rokok Mau Naik, Apa Kata Pakar dan DPR?