Share This

Pengamat: DPR Ingin Membunuh Lahirnya Calon Independen

Syarat calon independen mendapat dukungan 15 hingga 20 persen dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) di suatu daerah untuk ikut pilkada sangat memberatkan, dan membatasi munculnya calon-calon alternatif di d

BERITA , NASIONAL

Selasa, 15 Mar 2016 14:56 WIB

Author

Agus Lukman

Pengamat: DPR Ingin Membunuh Lahirnya Calon Independen

Gedung DPR/MPR/DPD Jakarta. (Foto: www.kemendagri.go.id)

KBR, Jakarta - Analis politik dari Lembaga Survei Indonesia Indonesia LSI, Dodi Ambardi mengkritik rencana DPR memperketat syarat calon independen atau perseorangan dalam pemilihan kepala daerah.

Dodi Ambardi mengatakan semestinya DPR mempermudah munculnya calon independen dalam pilkada, dan bukan mempersulit.

"Secara normatif, kalau muncul calon independen itu bagus. Jadi partai itu ada yang mengawasi. Kalau partai tidak serius mencari calon kepala daerah, publik akan memilih calon independen itu," kata Dodi Ambardi kepada KBR, Selasa (15/3/2016).

Dodi Ambardi menilai syarat calon independen mendapat dukungan 15 hingga 20 persen dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) di suatu daerah untuk ikut pilkada sangat memberatkan. Aturan itu juga  membatasi munculnya calon-calon alternatif di daerah.

"Wong syarat sebelumnya saja, yang di bawah 10 persen saja sudah jarang muncul calon independen. Sekarang mau ditambah lagi. Memangnya berapa banyak sih calon independen yang muncul? Berapa banyak sih calon independen yang menang? Saya kira tidak banyak. Jadi basis memperberat persyaratan calon independen itu hanya kepentingan partai supaya tidak mendapat saingan," kata Dodi Ambardi.

Analis politik dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta itu mengatakan munculnya wacana itu membuat publik mengaitkannya dengan ketidaksiapan partai-partai memunculkan calon kepala daerah sebagai penantang Basuki Tjahja Purnama pada pemilihan gubernur DKI pada 2017 mendatang.

"Saya kira sudah waktunya dipermudah munculnya calon independen. Kalau opsinya antara 10-15 persen DPT atau 15-20 persen DPT, itu opsi-opsi yang semuanya tidak memberi ruang bagi publik untuk memilih alternatif selain partai. Ya itu artinya tidak begitu bagus," lanjut Dodi.

Dodi mengatakan munculnya calon alternatif di luar partai sebetulnya berguna untuk memberikan pilihan bagi publik, dan meningkatkan angka partisipasi ke tempat pemungutan suara.

"Kalau mau dinaikkan menjadi 15 persen DPT saja itu sama saja ingin membunuh munculnya calon independen. Apalagi 20 persen," kata Dodi.

Analis peraih gelar Ph.D dari Ohio State University ini mengatakan pengetatan syarat calon independen hanya menguntungkan partai.

"Tapi efeknya bagi publik, pilihan-pilihan calon kepala daerah menjadi terbatas. Kemungkinan juga akan mempengaruhi tingkat partisipasi publik dalam pilkada, meskipun mungkin tidak banyak. Apalagi selama ini ada kecenderungan pemilih turun, karena partainya itu-itu saja," lanjut Dodi.

Saat ini syarat dukungan untuk maju sebagai calon kepala daerah dari jalur indenden minimal mendapat dukungan antara 6,5 hingga 10 persen.

Pada September 2015 lalu Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan atas gugatan uji materi Undang-undang Nomor 8 tahun 2015. Ini merupakan undang-undang revisi terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada).

Dalam putusan Mahkamah Konstitusi, syarat calon independen didasarkan pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada pemilu sebelumnya.

Berdasarkan putusan MK, calon independen untuk pemilihan gubernur di provinsi dengan jumlah penduduk sampai dengan dua juta orang harus mendapat dukungan minimal 10 persen DPT. Sementara, provinsi dengan jumlah penduduk antara 2 juta-6 juta, calon independen harus mendapat dukungan minimal 8,5 persen DPT. Untuk provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 6 juta-12 juta harus mendapat dukungan minimal 6,5 persen DPT.

Editor: Rony Sitanggang
Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.