KBR, Jakarta - Koalisi pemantau peradilan mendesak pemerintah menaikkan kembali anggaran kejaksaan untuk penanganan perkara pidana umum tahun 2016. Peneliti Masyarakat Peduli Peradilan Indonesia (Mappi), Dio Ashar Wicaksana beralasan, pemangkasan anggaran perkara kejaksaan malah akan memperburuk kualitas penegakan hukum di Indonesia.
Kata dia, target kejaksaan dalam penyelesaian perkara di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) untuk tahun 2016 meningkat menjadi 131 ribu perkara. Namun anggaran yang dimiliki kejaksaan saat ini diperkirakan hanya bisa menyelesaikan sekitar 39.514 perkara.
"Kita melihat bahwa sistem penganggaran di Kejaksaan ini sangat bermasalah bahkan ini sudah berlangsung cukup lama dan ini diperparah dengan adanya sistem pemangkasan anggaran. Kita tahu bahwa jaksa itu adalah pengendali perkara di sistem acara pidana kita. Jaksa terlibat dari sistem penyidikan hingga tahap eksekusi," Ujarnya kepada wartawan di Kantor YLBHI, Jakarta.
Dio menuturkan, berdasarkan temuan Mappi di Kejari Maluku, dana untuk pembiayaan perkara setahun sudah habis pada Februari lalu karena pemangkasan anggaran. Menurutnya, kondisi ini dikhawatirkan dapat memicu praktik KKN karena masih banyak perkara yang mesti ditangani kejaksaan, terutama di daerah.
"Namun ketikan anggarannya tidak diadakan sesuai dengan proporsionalnya dan tidak dianggarkan sesuai dengan prakteknya maka itu akhirnya akan ada permasalahan penegakan hukum yang akhirnya menghambat penegakan hukum, mengambat keadilan untuk para pencari keadilan dan ini juga bisa menjadi potensi adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh jaksa karena keterbatasan anggaran ini dan sistem penganggaran yang tidak baik," Ujarnya.
Lebih lanjut, Dio menambahkan, pemerintah semestinya membuat klasifikasi anggaran berdasarkan perkara. Semisal anggaran sebesar Rp 10 juta untuk perkara sedang dan Rp 25 juta untuk perkara berat dari yang sebelumnya disamakan sebesar Rp 3,3 juta.
"Akan berbeda dana yang dikeluarkan untuk menyelesaikan perkara kasus pencopetan biasa dengan kasus illegal logging misalnya. Namun kedua kasus ini masuk dalam kategori perkara pidana umum yang anggarannya hanya sebesar 3.3 juta saja," ujarnya.
Selain itu, kata Dio, pemerintah perlu membangun sistem pencatatan laporan penanganan perkara di tiap wilayah kejaksaan negeri. Sistem tersebut mencatat jumlah perkara, jenis perkara, biaya yang dikeluarkan, serta lamanya proses penanganan perkara. Pemerintah juga dianggap perlu mengubah indikator keberhasilan penyelesaian perkara berdasarkan jumlah perkara yang ditangani.
"Ada kesalahan paradigma saat ini ketika penegak hukum dianggap berhasil menjalankan tugas ketika banyaknya kasus yang ditangani. Seharusnya negara ini aman ketika justru tidak ada tindak kejahatan apapun," ujarnya.
Yang terakhir kata dia, pemerintah perlu membuat pencairan anggaran penanganan perkara dengan sistem actual cost atau reimbursable seperti sistem di KPK. Sehingga anggaran yang tersisa tidak perlu dipaksakan laporan penggunaannya dan dapat dialokasikan untuk penanganan perkara yang butuh biaya ekstra.
Editor : Sasmito Madrim
Pemerintah Didesak Naikkan Anggaran Kejaksaan
Target penyelesaian perkara kejaksaan menjadi 131 ribu, sementara anggaran hanya untuk 39 ribu perkara.
Dari kiri ke kanan, Julius Ibrani (koordinator YLBHI), Dio Ashar Wicaksono (Peneliti MaPPI FHUI), Narendra Jatna (Kajari Jakarta Timur), Yunus Husein (Mantan Kepala PPATK). Foto Ade Irmansyah
BERITA LAINNYA - NASIONAL
Vaksin Covid-19 Sinovac Kemenkes Buka Peluang Distribusi Gandeng Swasta
"Kalau memang di daerah tidak bisa mengantisipasi hal tersebut ya tentunya kita harus membuat perencanaan untuk menggandeng pihak swasta,"
Gempa Sulbar BNPB 42 Meninggal
Sebanyak 34 orang meninggal dunia di Kabupaten Mamuju dan delapan orang di Kabupaten Majane.
Tahun Ini PLN Bangun Pembangkit Listrik Tenaga Angin Pertama di Jawa
"Kami melakukan estimasi dengan kapasitas 50,4 Megawat dengan PLTB itu. Satu turbinnya bisa menghasilkan 4 sampai 6 Megawat."
Distribus Vaksin Covid-19 Kemenkes Minta Daerah Pastikan Kesiapan Gudang Penyimpanan
"Setelah periode April kita akan memulai vaksinasi total kan 140 juta. Ya berarti jumlah vaksinnya jauh akan lebih banyak,"
Neraca Perdagangan RI Surplus 8 Kali Berturut-turut
Pada Desember 2020, Indonesia mencatatkan surplus neraca perdagangan dengan beberapa negara yakni Amerika Serikat (AS), India sebesar dan Filipina.
Kecelakaan Pesawat Sriwijaya Air SJ182 Polri Serahkan Jenazah Korban kepada Keluarga
"Salah satu korban atas nama Okky Bisma dan pada hari ini keluarga telah sepakat hasil kerja dari Tim DVI untuk diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan,"
DPR Selain Pandemi Waspada Juga Bencana Alam Awal Tahun
"Kita harus memprioritaskan pada upaya mitigasi bencana untuk meningkatkan multi-hazard early warning system dan meningkatkan fungsi pengawasan. Juga hambatan lemahnya koordinasi."
Listyo Sigit Jadi Calon Tunggal Kapolri Jubir Wapres Keputusan Tepat
"Hendaknya semua pihak mendukung Keputusan Presiden itu. Harapannya, semua proses berjalan lancar. Sehingga suksesi kepemimpinan di Polri dapat berjalan dengan baik."
Kecelakaan Pesawat Sriwijaya Air SJ182 DVI Identifikasi 2 Korban
"Pertama atas nama Indah Halimah Putri, lalu yang kedua atas nama Agus Minarni,"
Vaksin Covid-19 Sinovac ITAGI Imbau Masyarakat Tidak Khawatir
"Virus ini dimatikan tapi bersifat imunogenic sehingga dapat merangsang tubuh untuk membentuk antibodi. Dan vaksin ini (Sinovac, red) sudah berpengalaman lebih dari 70 tahun,"
Efikasi Vaksin Covid-19 Sinovac 65 Persen Guru Besar Farmasi UGM Bagus
"Di Bandung kan masyarakat umum yang dipakai bukan kelompok tenaga kesehatan yang risikonya tinggi. Sehingga angkanya bisa lebih rendah daripada misalnya di Turki,"
Vaksinasi Covid-19 IDI Minta Pemerintah Gencarkan Narasi Edukasi Bukan Sanksi
"Saya amat yakin bahwa hampir semua yang menolak itu kalau diajak ngobrol diberi penjelasan yang baik dan benar bahwa itu aman,"
Mulai Besok Jawa Barat Gelar Vaksinasi Covid-19 di 7 KabupatenKota
"Menolak vaksin sama dengan Anda membahayakan lingkungan sekitar, Anda menjadi sumber penyakit, sehingga membahayakan keselamatan masyarakat dan negara,"
Ini Alasan Dewan Kehormatan Jatuhkan Sanksi Pemberhentian Arief Budiman sebagai Ketua KPU
"Menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir dan pemberhentian dari Jabatan Ketua KPU kepada teradu Arief Budiman selaku Ketua KPU RI,"
Banyumas Tunda Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19
“Banyumas yang rencananya vaksinasi akan mulai dilaksanakan pada 14 Januari 2021 ini, digeser menjadi pertengahan Februari tahun 2021 ini."
Presiden Jokowi Ajukan Kabareskrim Sebagai Calon Tunggal Kapolri
"Kami sangat mengharapkan proses ini bisa segera ditindaklanjuti oleh DPR secepat-cepatnya,"
Vaksinasi Covid-19 Presiden Jokowi Ingatkan Tetap Disiplin Protokol Kesehatan 3M
"Meskipun telah dilaksanakan vaksinasi, Saya ingin mengingatkan kembali pentingnya disiplin terhadap protokol kesehatan,"
Terima Vaksin Covid-19 Perdana Begini Perintah Presiden Jokowi
"Saya memulai ikhtiar besar untuk terbebas dari pandemi dengan menerima vaksin Covid-19,"
Kasus Meningkat Satgas Covid-19 Sistem Kesehatan Bisa Lumpuh
"Hal ini secara langsung dapat berdampak negatif pada keseluruhan usaha penanganan atau treatment di rumah sakit tersebut,"
Tiga Korban SJ182 Kembali Teridentifikasi
Kepala Pusat Inafis Polri Hudi Suryanto merinci ketiga korban yang berhasil diidentifikasi adalah Fadly Satrianto, Khasanah, dan Asy Habul Yamin. Fadly Satrianto ialah co-pilot pesawat Sriwijaya.
Most Popular / Trending
Recent KBR Prime Podcast
Kabar Baru Jam 7
Kebiri Kimia dan Perlindungan Anak dari Predator Seksual
Kabar Baru Jam 8
Upaya Mengangkat Pamor Produk Artisan Indonesia
Kabar Baru Jam 10