BERITA

Pajak Akan Masuk ke Kurikulum Universitas

"Supaya ada pemahaman yang baik. "

KBR, Jakarta – Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi akan memasukkan pajak dalam kurikulum universitas. 

Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi M. Nasir mengatakan, mahasiswa harus memahami pajak agar memiliki kesadaran membayar pajak saat sudah menjadi wajib pajak.

“Kami ingin mencoba masuk dalam kurikulum. Kurikulum kan selama ini ada mata kuliah kewirausahaan, dalam mata kuliah itu dikenalkan tentang perpajakan. Karena itu, bagian yang kita bayarkan, kita kenalkan. Dan ini akan menjadi pemahaman yang baik. Begitu mahasiswa lulus, harapannya sudah tidak lagi bertanya saya wajib pajak bagaimana,tapi apa yang harus dilakukan” kata Nasir di kantor Kementerian Keuangan, Senin (28/03/16).

Nasir mengatakan, penyertaan materi tentang pajak dalam mata kuliah kewirausahaan tidak akan mempengaruhi jumlah satuan kredit semester (SKS). Kata dia, materi itu meliputi perpajakan secara umum sampai cara mengisi laporan pajak. Mengenai materi mata kuliah itu, Nasir berujar, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan akan berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Pajak.

Nasir berujar, banyak wajib pajak yang mengisi laporan pajak tidak sesuai ketentuan. Kata dia, ketidaksesuaian itu bukan karena kesengajaan, melainkan ketidaktahuan. Oleh karena itu, sebelum mahasiswa masuk ke dunia kerja dan menjadi wajib pajak, perlu diberi bekal pengetahuan tentang pajak.

Hari ini, Kementerian Keuangan dan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi menandatangani nota kesepahaman tentang peningkatan pengetahuan dan kesadaran perpajakan peserta didik (mahasiswa). Ruang lingkup kerja sama itu meliputi fasilitas peningkatan kesadaran pajak melalui program pembelajaran dan kemahasiswaan, peningkatan peran perguruan tinggi dan penyediaan materi pembelajaran serta penyelenggaraan forum ilmiah dalam rangka peningkatan kesadaran pajak. 

• pajak
• kurikulum