Bagikan:

Layanan Tabungan Pos Diluncurkan Tahun Ini

Sebagai tahap awal, layanan tabungan PT. Pos Indonesia itu akan berjalan di Pulau Jawa dan Pulau Bali yang mana infrastrukturnya sudah siap.

NASIONAL

Selasa, 08 Mar 2016 13:34 WIB

Author

Dian Kurniati

Layanan Tabungan Pos Diluncurkan Tahun Ini

Petugas beraktivitas di Kantor Pos, Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat (19/2). Foto ANTARA

KBR, Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyiapkan layanan tabungan di PT. Pos Indonesia (Persero) pada tahun ini. Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non (IKNB) OJK, Firdaus Djaelani mengatakan, layanan ini menyasar masyarakat daerah yang belum tersentuh perbankan.

“Infrastruktur yang dimiliki oleh kantor pos diharapkan bisa menghimpun dana masyarakat. Karena pegawai kantor pos kan juga banyak. Cabang-cabangnya sampai ke kecamatan-kecamatan kecil sampai ke desa," kata Firdaus di Hotel Double Tree, Selasa (08/03/16).

Firdaus mentaksir potensi tabungan masyarakat sangat besar hingga bisa mencapai ratusan triliun Rupiah. Nantinya, dana yang terkumpul dari tabungan itu akan dibelikan obligasi pemerintah, sehingga tidak diputar melalui pinjaman kredit. “Di Jepang, program Tabungan Pos ini pangsa pasarnya mencapai 20 persen," dia mencontohkan.

Pemerintah akan memanfaatkan lebih dari 4 ribu kantor cabang di seluruh Indonesia. "Kita ingin masyarakat mulai gemar menabung. Kadang kan dia pengen menabung, tetapi infrastrukturnya tidak sampai. Jadi, kantor pos harus memanfaatkan,” ujarnya.

Sebagai tahap awal, layanan tabungan PT. Pos Indonesia itu akan berjalan di Pulau Jawa dan Pulau Bali yang mana infrastrukturnya sudah siap.

Layanan tabungan pos ini akan diawasi oleh OJK, sehingga aliran dana yang dibelanjakan obligasi lebih transparan. Sementara proporsi dana untuk obligasi itu sebesar 80 persen, sedangkan sisanya digunakan untuk menjaga likuiditas.  

Mengenai payung hukum tabungan pos itu, menurutnya akan ada Peraturan Pemerintah mengenai bidang usaha PT. Pos Indonesia yang perlu disempurnakan. Revisi PP ini akan melibatkan Kementerian Koordinator Perekonomian, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN dan OJK. 

Editor: Damar Fery Ardiyan

Kirim pesan ke kami

Whatsapp
Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Kabar Baru Jam 11

Kabar Baru Jam 10

Kabar Baru Jam 8

Kabar Baru Jam 7

Subsidi dan Tata Kelola Pupuk Indonesia

Most Popular / Trending