KBR, Jakarta - Berkas laporan Pansus Pelindo II DPR diharapkan bisa melengkapi data perkara korupsi yang tengah ditangani KPK.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menerima laporan Pansus Pelindo II DPR RI soal dugaan kasus korupsi di perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) itu. Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan, akan memeriksa terlebih dulu berkas pansus pimpinan Rieke Diah Pitaloka tersebut. "Kami baru saja menerima penyerahan dokumen beberapa kasus yaitu JICT, kemudian Koja dan Kalibaru, dan Global Bond," rinci Agus Rahardjo kepada wartawan di Gedung KPK, Kamis (10/03/2016).
Agus pun berharap, laporan Pansus Pelindo II akan melengkapi informasi dugaan korupsi yang tengah ditangani lembaganya. "kami akan pelajari mudah-mudahan bisa nambah yang sekarang sedang ditangani KPK. Jadi kita lakukan penyelidikan dulu, nanti kalau memang proper, memang ada alat buktinya nanti kita gabungkan dengan penyidikan yang sekarang sedang berjalan." tambahnya.
Saat ini, KPK sedang menangani dugaan korupsi pengadaan tiga alat pengangkut kontainer atau QCC di Pelindo II. Dalam kasus itu KPK menjerat Direktur PT. Pelindo II RJ Lino sebagai tersangka. Proyek ini bernilai milyaran rupiah.
Ketua Pansus Pelindo II DPR Rieke Diah Pitaloka menambahkan, dari keempat kasus itu, yang paling lengkap dokumennya adalah kasus perpanjangan kontrak pelabuhan kontainer JICT.
"Yang cukup lengkap perpanjangan kontrak JICT." Ujarnya.
Menurutnya, kontrak pelabuhan JICT dan Koja diperpanjang sebelum jangka waktunya habis. Saat ini JICT dikelola kembali oleh perusahaan asal Hong Kong Hutchison.
Selain itu, Pansus Pelindo II menduga ada tindak pidana korupsi akibat pembangunan pelabuhan Kalibaru dengan nilai proyek 46 triliun rupiah. Terlebih lagi, pendanaan obligasi global (Global Bond) senilai 1,6 miliar dollar Amerika atau setara dengan 20,8 triliun rupiah.
"Proyek Kalibaru senilai Rp 46 triliun dan pendanaannya termasuk global bond senilai USD 1,6 miliar. Jadi ini angka yang cukup besar," ungkap politisi PDI Perjuangan tersebut.
(Nurika Manan)
KPK Pelajari Laporan Pansus Pelindo II
Berkas laporan Pansus Pelindo II DPR diharapkan bisa melengkapi data perkara korupsi yang tengah ditangani KPK.
Ketua KPK Agus Raharjo (kiri) bersama Ketua Pansus Pelindo II Rieke Diah Pitaloka (kanan) memaparkan hasil pertemuan membahas kasus Pelindo II, Jakarta. (Foto: Antara)
Berita Terkait
BERITA LAINNYA - NASIONAL
Varian Baru Covid B117 Jokowi Tidak Perlu Kuatir
"Dua orang yang terpapar varian baru tersebut saat ini sudah negatif, dan belum ada penelitian yang menunjukkan bahwa varian baru ini lebih mematikan.” Vaksinasi Covid Menkes Target Semester II 140 Juta Warga Disuntik
"Nanti di semester kedua baru begitu jumlah vaksinnya penuh itu datang, kita harus bisa suntikkan ke 140 jutaan target dalam kurun waktu 6 bulan, itu yang tantangannya tinggi sekali," Sosialisasi Vaksinasi Pemerintah Tetap Gunakan Media Konvensional
"flyer, banner, dan bentuknya leaflet itu masih kita gunakan terutama di daerah-daerah yang punya permasalahan di jaringan komunikasi,"Setahun Covid-19 Begini Harapan Satgas
"Mudah-mudahan pada ulang tahun perayaan kemerdekaan bangsa kita, kita bisa mengendalikan Covid ini dengan lebih baik," Setahun Covid-19 Tantangan Masuknya Varian Baru Virus
"Kalau satu tahun yang lalu kita menemukan kasus 01 dan 02 Covid-19, tadi malam saya mendapatkan informasi bahwa dalam tepat satu tahun hari ini kita menemukan mutasi B117 UK Mutation di Indonesia." Tinjau Pelaksanaan Vaksinasi Pedagang di Yogyakarta Jokowi Targetkan 19 Ribu Peserta
“Saya tadi melihat proses vaksinasi yang dilakukan untuk para pedagang di pasar Beringharjo berjalan lancar, dan juga untuk para pedagang kaki lima, para pelaku usaha,"Vaksinasi Covid-19 Guru Bagaimana dengan Murid
"Jangan karena negara itu punya keterbatasan, kemudian siswanya dan mahasiswanya tidak divaksinasi. Tidak adil buat siswa dan mahasiswanya begitu,” Vaksinasi Gotong Royong Gratis Begini Penjelasan Kemenkes
"Seluruh penerima vaksin gotong royong tidak akan dipungut biaya apapun atau dalam hal ini tidak perlu ada pembayaran dan diberikan secara gratis oleh perusahaan yang melakukan vaksinasi"Vaksinasi Covid-19 Undang Kerumunan Pemerintah Janji Perbaiki Sistem Antrean
"Akan terus memperbaiki sistem antrean pemberian vaksin, sehingga lansia dapat lebih mudah mendapatkan informasi jadwal pemberian vaksin, dan juga menyesuaikan waktu kedatangannya di fasyankes." Wapres Maruf Amin Pantau Vaksinasi Covid-19 Atlet
"Atlet ini penting, termasuk juga prioritas, terutama mereka yang akan mengikuti berbagai event baik domestik dan juga global."Vaksinasi Covid-19 Awak Media Cerita dari Hall Basket Senayan
"Dengan adanya vaksin ini ya lebih tenang sih pastinya, lebih nyaman, ntar mungkin kerja kan besok-besok lagi udah berani lah kerja di lapangan."Vaksinasi Covid-19 Awak Media Jokowi Minta Daerah Gelar Kegiatan Serupa
"Alhamdulillah pagi hari ini sudah dimulai untuk 5.500 awak media yang prosesnya tadi saya lihat semua berjalan dengan lancar, berjalan baik," Wawancara Wapres Maruf Amin dari Suntik Vaksin sampai Target Sejuta Perhari
"Gedung-gedung yang punya pemerintah itu digunakan untuk melakukan vaksinasi. Sudah seperti itu usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah." Vaksin Gotong Royong Kadin Partisipasi Perusahaan Meningkat
"Kalau kita lihat, antusiasme sangat tinggi itu kenapa, karena kita biaya untuk melakukan tes aja itu bayangkan berapa besar yang harus keluar,"Vaksinasi Covid-19 Jokowi Ingatkan Negara-negara Tentang Kesetaraan Akses
"Indonesia termasuk salah satu negara yang beruntung. Kita ini beruntung. Dari awal pandemi kita sudah bergerak mengamankan akses dan komitmen pasokan vaksin untuk negara kita Indonesia,” Vaksin Gotong Royong Erick Upayakan 35 Juta Dosis Tersedia Bulan Depan
"Jangan disalah artikan, vaksin gotong royong adalah gratis juga. Tetapi kita memberi kesempatan kepada pihak swasta yang ingin mengadakan dan membagikan secara gratis kepada para pekerjanya"ELSAM Dorong Revisi UU ITE Menyeluruh
"Terhadap mereka yang mengalami kriminalisasi, artinya ekspresinya sebenarnya ekspresinya secara sah dan dilindungi undang-undang, tapi kemudian dilakukan pemidanaan"Jokowi Tak Ada Kompromi Bagi Pembakar Hutan
"Terapkan sanksi tegas bagi pembakar hutan dan lahan baik sanksi administrasi, perdata maupun pidana,"BNPB Kirimkan Logistik Lewat Udara Bagi Pengungsi Banjir Karawang dan Bekasi
"BNPB akan mengoordinasikan, terutama untuk memberikan bantuan, kepada masyarakat terdampak. Prioritasnya adalah logistik yang siap saji"Vaksinasi Covid-19 Survei IPI Lebih 40 Persen Responden Enggan
"Jadi kalau ditotal kurang lebih 13 persen warga yang bersedia untuk membayar mendapatkan vaksin,"
Most Popular / Trending
Recent KBR Prime Podcast
Kabar Baru Jam 7
Izin Keruk Harta Karun RI
Kabar Baru Jam 8
Mama 'AB': Mengikat Yang Tercerai
Gelar Konser Musik dan Seni Pertunjukan Offline. Apa Sudah Memungkinkan?
