KBR, Jakarta– Pemerintah berupaya merevisi beberapa regulasi untuk mengerek peringkat Indonesia dalam survei kemudahan berusaha atau ease of doing business oleh Bank Dunia. Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, revisi aturan itu meliputi mempermudah dan memangkas durasi kepengurusan.
“Kita berpacu dengan waktu dan harus segera diselesaikan untuk kemudian dibawa ke rapat kabinet,” kata Darmin dalam siaran pers, Kamis (03/03/16).
Darmin berujar, sudah ada beberapa aturan yang direvisi. Misalnya soal kemudahan memulai bisnis, kini pemerintah menghapus batasan minimal modal dasar pendirian perseroan terbatas (PT) untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dari yang sebelumnya Rp 50 juta.
Selain itu, ada pula revisi aturan penataan dan pembinaan gudang dengan luas kurang dari 98 meter persegi, durasi mengurusnya cukup sehari. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat juga mempermudah urusan pembangunan gedung usaha dengan pemangkasan biaya 50 persen dan pembatasan durasi jadi tujuh hari. PT. PLN juga memangkas durasi penyambungan listrik, dari yang sebelumnya 40 hari menjadi maksimal 22 hari.
Selain upaya mengubah aturan, pemerintah juga menyosialisasikan kemudahan-kemudahan itu agar calon responden survei mengetahuinya.
“Kita akan melakukan sosialisasi seluruh peraturan yang berkaitan dengan ease of doing business ini dalam waktu dekat bersama-sama BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) dan kementerian serta lembaga,” kata Darmin.
Saat ini, Indonesia berada pada ranking 109 dari 189 negara yang disurvei. Presiden Joko Widodo menargetkan peringkat itu dikerek menjadi ranking 40.
Survei itu diperbarui Bank Dunia setiap tahun. Servei untuk tahun 2017 akan digelar mulai bulan ini sampai Juni 2016.
Bank Dunia memiliki sepuluh indikator survei, meliputi kemudahan memulai usaha, memperoleh kredit, permasalahan izin pembangunan, pencatatan tanah dan bangunan, memperoleh sambungan listrik, pemenuhan kontrak, penyelesaian kepailitan, pembayaran pajak, perlindungan investor, dan perdagangan lintas negara.
Editor: Rony Sitanggang
Kerek Peringkat Kemudahan Berusaha, Pemerintah Revisi Beberapa Aturan
Di antaranya menghapus modal dasar pendirian perseroan terbatas
BERITA LAINNYA - NASIONAL
Pendirian Rumah Ibadah Kerap Bermasalah, Anggota DPR Minta Pemerintah Revisi SKB 2 Menteri
"Jadi isinya yang harus dilakukan evaluasi, revisi dari aturan SKB 2 Menteri yang kemarin. Maka untuk menjamin kebebasan beragama kita tentu negara wajib hadir."DPR: Pendataan UMKM Berantakan, Bantuan Tidak Merata
Ananta meminta program data tunggal Kemenkop UKM dapat segera diselesaikan dalam akhir periode pemerintahan Presiden Joko Widodo.BMKG Perkirakan Bulan Ini Pulau Jawa Mulai Kekeringan
Tingkat keparahan dari kekeringan yang akan terjadi kurang lebih hampir sama dengan bencana kekeringan yang terjadi pada 2019.Polri Janji Tindak Polisi yang Lindungi Sindikat TPPO
Kita akan melakukan tindakan yang tegas, termasuk bila ada oknum anggota Polri yang terlibat.Anggarkan Rp1,9 M, Pemkot Solo Bagikan Motor Listrik Dinas ASN
Tahap pertana ini ada 60 unit sepeda motor listrik.Hadiri Sidang Haris-Fatia, Luhut Bantah Terlibat Bermain Tambang di Papua
"Ya dituduh bahwa saya punya saham, dituduh bahwa saya punya bermain tambang di Papua, saya tidak pernah lakukan."Tuai Kritik, Izin Ekspor Pasir Laut Jalan Terus
Aturan tersebut ditentang para pegiat lingkungan, termasuk bekas Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.
Perkuat Kemenangan Capres Ganjar, PDIP Bentuk Tim Khusus
"Modalitas pak Ganjar Pranowo itu sangat kuat. Itulah yang disampaikan bapak Presiden Jokowi."Sandwich Generation Capai Financial Freedom? Bisa dong!
Strategi cerdas sandwich generation agar bisa sejahteraKoalisi Sipil Berharap MA Percepat Uji Materi PKPU tentang Keterwakilan Perempuan di Bacaleg
"Jadi kalau 30 hari itu digunakan dengan lebih cepat oleh Mahkamah Agung, maka sebelum penyusunan daftar calon sementara bisa dilakukan koreksi oleh partai politik."Ribuan Penyelenggara Negara Belum Setor LHKPN, Termasuk DPR
Batas akhir pelaporan LHKPN 31 Maret 2023.BPOM Tindak Gudang Penyimpan Obat dan Kosmetik Ilegal
Nilai ekonomi dari produk ilegal itu diperkirakan mencapai Rp10 miliar.Capaian Satgas BLBI dan Opsi Perpanjangan Masa Tugas
Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan evaluasi akan dilakukan terhadap kinerja satgas.Kunjungi Singapura dan Malaysia, Jokowi Bahas Investasi hingga Pekerja Migran
"Kunjungan saya ke Malaysia akan saya gunakan untuk menyelesaikan beberapa perundingan penting yang sudah berjalan bertahun-tahun dan tidak selesai."PKB Sodorkan Nama Cak Imin Dampingi Prabowo di Pilpres 2024
"Keputusan bakal capres dan cawapres akan diputuskan Pak Prabowo selaku Ketua Umum Partai Gerindra dan Cak Imin selaku Ketua Umum PKB. Dari PKB hanya mengajukan satu nama yaitu Muhaimin Iskandar."BMKG Peringatkan Bencana Kekeringan di Semester II 2023
Bahkan sebagian wilayah Indonesia diprediksi akan mengalami curah hujan dengan kategori di bawah normal.Strategi Bapanas Mengendalikan Harga Pangan
"Bapanas melakukan distribusi pangan di mana totalnya sebanyak 1142,5 ton"Target Prevalensi Tengkes 14 Persen di 2024 Sulit Tercapai
Dengan target yang begitu besar sebagai acuan itu bagus, tetapi apakah tercapai atau tidaknya saya melihat dengan perkiraan yang ada mestinya tidak yaJokowi: Cawe-cawe Jadi Tanggung Jawab Moral Saya sebagai Presiden
Ya harus menjaga agar masa transisi kepemimpinan nasional lewat pemilu serentak, lewat pilpres itu berjalan baik.Kemendag Diminta Stabilkan Harga Pangan Jelang Iduladha
Pasokan sejumlah komoditas pangan seperti telur, minyak goreng hingga daging berkurang sehingga menyebabkan kenaikan harga signifikan.
Recent KBR Prime Podcast
Kabar Baru Jam 20
Kabar Baru Jam 7
Kabar Baru Jam 8
Kabar Baru Jam 7
Kabar Baru Jam 8
Most Popular / Trending