KBR, Jakarta- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mencatat konflik yang melibatkan masyarakat hukum adat di kawasan hutan yang diklaim sebagai hutan Negara semakin meningkat. Kasusnya juga cenderung tidak terselesaikan dari tahun ke tahun. Hal itu tertuang di dalam empat buku hasil inkuiri Nasional Hak Masyarakat Hukum Adat atas Wilayahnya di Kawasan Hutan.
Komisioner Komnas HAM, Imdaddun Rahmat mengatakan, Komnas HAM mencatat sekira 20 persen dari seluruh pengaduan yang diterima adalah soal sengketa pertanahan.
"Pada tahun 2012 terdapat 1.123 berkas pengaduan kategori agraria lalu meningkat menjadi 1.213 pada tahun 2013, dan melonjak hingga 2.483 berkas pengaduan di tahun 2014," ujarnya dalam acara Peluncuran Buku Inkuiri Nasional Komnas HAM RI di Kantor Komnas HAM, Jalan Latuharhary, Jakarta, Rabu (16/03).
Selain itu kata dia, untuk wilayah penyelidikannya meliputi soal pelanggaran hak perempuan adat dalam pengelolan hutan, konflik agraria masyarakat hukum adat di kawasan hutan di Sumatra, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku Utara serta Papua.
"71,06 persen dari 31.957 desa yang berada di dalam dan sekitar kawasan hutan yang diklaim milik negara, menggantungkan hidupnya dari sumber daya hutan. Namun ironisnya, sampai tahun 2014 hanya 0,5 juta hektar kawasan hutan yang dibuka aksesnya kepada puluhan kelompok masyarakat sekitar hutan dengan waktu yang terbatas dan setelah melalui prosedur administrasi yang rumit serat panjang," ujarnya.
Kata dia, buku inkuiri Nasional Hak Masyarakat Hukum Adat atas Wilayahnya di Kawasan Hutan ini merupakan tanggapan Komnas HAM atas Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 35 tahun 2012 tentang kehutanan. Oleh karenanya dia berharap pemerintah bisa menjadikan buku tersebut sebagai acuan dalam menyelesaikan masalah tersebut.
"Komnas Ham Berpandangan bahwa Putusan MK tersebut merupakan suatu terobosan hukum yang penting dalam proses pembaharuan hukum karena merupakan pengakuan Negara atas keberadaan masyarakat hukum adat dan hak-haknya yang sejalan dengan prinsip penghormatan hak-hak asasi manusia," ujarnya.
Pada Mei 2014 Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan uji materi yang diajukan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) dan dua komunitas masyarakat adat yaitu Kanegerian Kuntu dan Kasepuhan Cisitu. MK membatalkan sejumlah kata dalam UU Kehutanan. Di antaranya menghapus kata negara dalam pasal 1 angka 6 UU kehutanan. Kalimat dalam aturan itu kini menjadi; "Hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat".
Dalam putusannya, MK membatalkan sejumlah kata, frasa dan ayat dalam UU Kehutanan itu. Misalnya, MK menghapus kata “negara” dalam Pasal 1 angka 6 UU Kehutanan, sehingga Pasal 1 angka 6 UU Kehutanan menjadi “Hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat.” Dengan demikian status hutan kini ada dua yakni hutan negara dan hutan adat.
Editor: Rony Sitanggang
Ikhtiar meningkatkan kesejahteraan lansia
Survei aplikasi kencan Seeking Arrangement menyebut jumlah sugar daddy di Indonesia itu paling banyak kedua se-Asia. Kemenparekraf membentuk satgas khusus guna menindak para turis yang berulah di Bali
Said mengatakan alasan pihaknya mengajukan uji materiil karena Permenaker Nomor 5 Tahun 2023 itu, bertentangan dengan Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law) Nomor 11 Tahun 2020.
Seperti, mempersiapkan tenaga kerja penduduk lokal di daerah tujuan investasi.
Hal itu tak sesuai dengan asas profesionalitas dan netralitas dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara.
Ada sembilan catatan terkait pasal-pasal bermasalah dan merugikan kalangan buruh dalam Perpu Cipta Kerja.
Afifuddin membantah adanya upaya mediasi dari PN Jakarta Pusat dalam menyelesaikan perkara itu. Menurutnya, pihak pengadilan tidak mengadakan mediasi.
Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengingatkan masyarakat menjaga persatuan, perdamaian dan tidak terprovokasi berita bohong atau diadu domba selama tahun politik.
Kenaikan harga pangan yang sudah tidak wajar yakni pada sektor bawang merah dan bawang putih yang kenaikannya mencapai 20 persen.
"Ternyata pemerintah cuma pemadam kebakaran saja. Jika harga sudah berterbangan naik baru menggelar operasi pasar."
Fobia ini menyebabkan penderitanya merasa takut secara berlebihan terhadap kematian.
Sebelum memimpin BI selama lima tahun belakangan, Perry menjabat sebagai Deputi Gubernur BI periode 2013-2018.
Majelis hakim menilai gugatan perwakilan kelompok cara tepat sebagai upaya yang efisien guna mewakili 324 anak korban gagal ginjal akut.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto beralasan, Perpu Cipta Kerja dapat menjadi salah satu solusi Indonesia dalam menghadapi krisis ekonomi global.
"Selama pemerintah tidak menguasai stok gabah, maka selamanya pemerintah akan menjadi bulan-bulanan para pemain swasta."
PYCH di Papua merupakan yang pertama di Indonesia.
Mahfud menambahkan, korupsi di Indonesia saat ini menjadi fenomena yang gila. Kata dia, praktik korupsi ada ketika kita menoleh ke segala penjuru.
Ia pun optimistis pertumbuhan ekonomi bakal bercokol di kisaran 5 hingga 5,3 persen tahun ini.
Syarat menjadi hakim MK berdasarkan undang-undang adalah harus memiliki integritas.
Top Three Hoax of The Week
