BERITA

Jokowi Minta Kementerian Sederhanakan Regulasi

" Badan Perencanaan Pembangunan Nasional mencatat ada 42 ribu regulasi yang berlaku di Indonesia."

KBR, Jakarta– Presiden Joko Widodo meminta semua kementerian menyederhanakan regulasi untuk meningkatkan kinerja. Jokowi berkata, saat ini ada ribuan regulasi yang saling tumpang tindih dan mengakibatkan setiap proses kepengurusan izin menjadi lambat.

“Negara besar kita ini. Apa yang menyebabkan kita tidak leluasa bertindak, cepat memutuskan? Kemudian banyak yang terjerat kasus-kasus? Karena aturan-aturan itu menurut saya terlalu banyak. Inilah yang harus diregulasi, disederhanakan. Jangan nambah lagi aturan,” kata Jokowi di Auditorium Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Selasa (22/03/16).

Jokowi mengatakan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional mencatat ada 42 ribu regulasi yang berlaku di Indonesia. Sementara itu, Kementerian Dalam Negeri juga menerima laporan tiga ribu peraturan daerah (Perda) yang bermasalah. Ribuan regulasi itu, kata dia, justru akan menghambat kinerja kementerian/lembaga serta merugikan masyarakat karena ada banyak regulasi yang harus diurus. 

Dia meminta kementerian menyederhanakan regulasi-regulasi itu agar pengurusan perizinan lebih mudah. Mengenai 3 ribu Perda bermasalah itu, Jokowi meminta semuanya harus dihilangkan dan tidak ada tawar-menawar. "Perda itu hanya seputar perizinan dan pungutan,"ujarnya.

Di tingkat kementerian, Jokowi juga meminta para menteri tidak sembarang meneken peraturan menteri yang disodorkan Direktur Jenderal. Pasalnya, ada kemungkinan regulasi itu justru memperumit proses dan tumpang tindih dengan regulasi yang sudah ada. Dia mencontohkan, Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dapat digabung dengan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) karena keduanya memiliki kemiripan.

Hari ini, Jokowi memberikan arahan kepada para menteri, kepala lembaga, dan pejabat eselon satu dalam rapat kerja. Raker itu juga dihadiri Wakil Presiden Jusuf Kalla. Raker itu akan membicarakan solusi permasalahan ekonomi di Indonesia agar lebih baik. Dua poin yang diangkat Jokowi adalah deregulasi dan percepatan pembangunan infrastruktur. 

Editor: Malika

• deregulasi
• Joko Widodo
• perizinan