BERITA

Jokowi Didesak Bentuk Satgas Perlindungan Aktivis

""Kalau yang soal dikriminalisasi itu di Walhi, aktivis lingkungan itu lebih dari 30, kalau diteman-teman agraria itu lebih dari 70" "

Jokowi Didesak Bentuk Satgas Perlindungan Aktivis
Koordinator Kontras Haris Azhar. (Foto: Antara)

KBR, Jakarta- LSM Pemerhati HAM Komisi Untuk Orang Hilang Dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mendesak Presiden Joko Widodo membentuk satgas perlindungan aktivis pemberantasan korupsi yang dikriminalisasi. Koordinator Kontras, Haris Azhar mengatakan, hal ini sebagai bukti kalau pemerintahan Jokowi benar-benar ingin memberantas korupsi di Indonesia.

Pasalnya kata dia, keamanan para aktivis antikorupsi terutama di daerah kerap terancam oleh pelaku korupsi. Padahal kata dia, kinerja para aktivis ini sangat membantu kerja aparat penegak hukum dalam memberantas korupsi.

"Korupsi menyerang jantung bangsa ini. Aktor-aktor demokrasi penting untuk Jokowi bikin satgas untuk bikin perlindungan terhadap aktor pelestari lingkungan, hak masyarkat adat, korupsi, diproteksi, untuk menguji demokrasi pemerintah Jokowi bikin tim yang bisa digunakan  Kemenkumham untuk segera mengadvokasi pembebasan dalam daftar ancaman para penegak hukum," Ujarnya kepada wartawan di Jakarta.

Setidaknya kata dia, saat ini ada ratusan aktivis sosial media, jurnalis, pendamping masyarakat adat, aktivis tani. Kata dia, para aktivis ini merupakan ujung tombak pemberantasan korupsi diberbagai sektor.

"Kalau yang soal dikriminalisasi itu di Walhi, aktivis lingkungan itu lebih dari 30, kalau diteman-teman agraria itu lebih dari 70 kalau tidak salah. Itu variatif memang, datanya saling tumpang tindih tapi data itu ada. Yang anti korupsi sendiri juga ada sampai 50. (Itu berarti kasus Samad dan Bambang hanya segelintir?) Iya ini karena high profile kan," Ujarnya.

Kata dia, Presiden Jokowi jangan hanya melakukan pembelaan kepada kasus kriminalisasi aktivis kelas kakap saja seperti kasus yang membelit bekas petinggi KPK, Abraham Samad dan Bambang Widjojanto. Itu harus dilakukan Presiden Jokowi agar pembelaan terhadap kasus tersebut bukan semata-mata pencitraan saja.


Editor: Rony Sitanggang

  • satgas perlindungan aktivis
  • Koordinator Kontras
  • Haris Azhar
  • Presiden Jokowi

Komentar (0)

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!