BERITA

Jokowi: Ribuan Perda Hambat Kinerja dan Rugikan Masyarakat

""Yang pertama adalah deregulasi, dan yang kedua percepatan infrastruktur. Fokusnya di situ,”"

KBR, Jakarta – Ribuan aturan dinilai hambat kinerja pemerintahan. Hal itu disampaikan Presiden Joko Widodo  di depan para menteri dan direktur jenderal dalam acara rapat kerja presiden. rapat kerja membahas tentang deregulasi dan percepatan pembangunan.

“Saya ingin menyampaikan beberapa hal agar semua kita dalam bekerja lurus sesuai yang sudah kita gariskan. Ada dua hal prioritas dan fokus yang ingin kita kerjalan dalam lima tahun ke depan. Yang pertama adalah deregulasi, dan yang kedua percepatan infrastruktur. Fokusnya di situ,” kata Jokowi di Auditorium Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Selasa (22/03/16).

Jokowi mengatakan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional mencatat ada 42 ribu regulasi yang berlaku di Indonesia. Sementara itu, Kementerian Dalam Negeri juga menerima laporan tiga ribu peraturan daerah (Perda) yang bermasalah.

Dia berujar, ribuan regulasi itu, misalnya soal perizinan, akan menghambat kinerja kementerian/lembaga serta merugikan masyarakat karena ada banyak regulasi yang harus diurus. Sehingga, Jokowi meminta kementerian menyederhanakan regulasi-regulasi itu agar kepengurusan perizinan lebih mudah.

Mengenai pembangunan infrastruktur, Jokowi mengatakan, poin itu tidak bisa ditawar. Dia berujar, setiap lima tahun terjadi kenaikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebesar dua kali lipat. Dia mencontohkan, pada 2005, besaran APBN sekitar Rp 400-500 triliun. Pada 2010, nilai itu naik menjadi sekitar Rp 1.000 triliun. Kemudian pada 2015, besaran APBN sebesar Rp 1.793 triliun. Kata Jokowi, peningkatan APBN itu harus dibarengi dengan pertumbuhan ekonomi, yang salah satu caranya melalui percepatan pembangunan infrastruktur.

Hari ini, Jokowi memberikan arahan kepada para menteri, kepala lembaga, dan pejabat eselon satu dalam rapat kerja. Raker itu juga dihadiri Wakil Presiden Jusuf Kalla. Raker itu akan membicarakan solusi permasalahan ekonomi di Indonesia agar lebih baik. 

• percepatan pembangunan
• deregulasi
• perda penghambat
• Presiden Jokowi