BERITA

JK Minta Kementerian Bersiap Kurangi Anggaran

""Semua kementerian, harus bersiap untuk menyesuaikan diri. Menyesuaikan diri itu adalah mengurangi anggaran yang tidak urgent, yang tidak prioritas.""

KBR, Jakarta– Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta kementerian bersiap mental untuk menghadapi  pengurangan anggaran. JK mengatakan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) untuk kementerian dan lembaga akan diefisienkan berdasarkan skala prioritas.

“Kalau zaman dulu, setiap APBNP selalu harapan baru untuk anggaran lebih tinggi. Untuk pertama kalinya ini, APBNP nanti maknanya adalah pengurangan anggaran. Kenapa kita kumpul? Agar ada kesiapan mental bahwa yang dimaksud APBNP tahun ini adalah pengurangan anggaran,” kata Wakil Presiden Jusuf Kalla di Auditorium Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Selasa (22/03/16). 

JK melanjutkan, "maka semua departemen, semua kementerian, harus bersiap untuk menyesuaikan diri. Menyesuaikan diri itu adalah mengurangi anggaran yang tidak urgent, yang tidak prioritas."

JK mengatakan, anggaran kementerian dan lembaga harus matang secara perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Kata dia, dalam penyusunan anggaran, kementerian dan lembaga tidak boleh langsung menulis proyek, melainkan menentukan programnya terlebih dahulu. Dengan demikian, proyek yang disusun akan mengikuti program yang direncanakan.  

JK berujar, persentase anggaran dari APBN untuk kementerian tidak bisa dibuat secara rata. Maksudnya, jika anggaran satu kementerian naik 10 persen, maka yang lain juga akan mengalami hal serupa, begitu pula sebaliknya. Namun, kata JK, pemerintah harus memikirkan skala prioritas saat akan menambah atau mengurangi anggaran. Kata dia, sebuah kementerian bisa mendapat penambahan anggaran, sedangkan kementerian lainnya justru mengalami pengurangan.

JK juga mengingatkan, kementerian tidak bertugas menghabiskan anggaran. Maksudnya, kementerian dan lembaga memiliki tanggung jawab terhadap anggaran yang dipergunakan. Oleh karena itu, kementerian dan lembaga harus memikirkan multiple effect dalam menyusun anggaran. Misalnya, kata JK, kementerian bisa memangkas anggaran yang kurang memiliki dampak luas seperti anggaran untuk perjalanan seminar atau konferensi.

Selain itu, efisiensi anggaran juga bisa melalui pengurangan sumber daya manusia, karena dapat memanfaatkan teknologi. JK mengatakan, pegawai yang wajib ditambah misalnya dokter, guru, penyuluh kesehatan, dan penyuluh pertanian. Sementara petugas administrasi yang tugasnya sudah dibantu teknologi tidak perlu ditambah.

Hari ini, Presiden Joko Widodo dan JK memberikan arahan kepada para menteri, kepala lembaga, dan pejabat eselon satu dalam rapat kerja. Raker itu juga dihadiri Wakil Presiden Jusuf Kalla. Raker itu akan membicarakan solusi permasalahan ekonomi di Indonesia agar lebih baik. Dua poin yang diangkat Jokowi adalah deregulasi dan percepatan pembangunan infrastruktur. 

• JK
• Wakil presiden Jusuf Kalla
• pengurangan anggaran kementerian
• RAPBNP 2016