Ini Aplikasi untuk Publik Awasi Hutan

KEPO juga bisa untuk mengetahui di perusahaan mana titik api muncul di suatu daerah

BERITA | NASIONAL

Selasa, 15 Mar 2016 20:39 WIB

Author

Wydia Angga

Ini Aplikasi untuk Publik Awasi Hutan

Tampilan portal KEPO (http://www.greenpeace.org/)

KBR, Jakarta- Berbarengan dengan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang kembali terjadi di Riau saat ini, Greenpeace Indonesia luncurkan peta digital online yang memungkinkan publik ikut pantau titik api dan deforestasi yang sedang terjadi. Peta yang dinamai peta KEPO Hutan ini menjadi peta yang bisa memperlihatkan siapa pemilik lahan yang terdeteksi api. 

Juru kampanye hutan Greenpeace Teguh Surya mengungkapkan pemilihan nama KEPO dimaksudkan untuk mencerminkan itikad baik untuk mengawal hutan supaya tak ada ruang korupsi di sektor kehutanan.

"Kelebihan peta ini dalam waktu singkat tanpa perlu kecerdasan khusus, kita juga bisa melihat secara grup kita misalnya ingin tahu Cargill, di wilayah mana saja perkebunan sawit di bawah grup Cargill menguasai hutan dan lahan Indonesia, begitu juga grup lainnya. Selain itu kita juga bisa melihat dimana sebenarnya sebaran izin-izin konsesi HTI se-Indonesia," papar Teguh di Jakarta, Selasa(15/3/2016).

Peta interaktif ini dirancang menggunakan teknologi open source dari Global Forest Watch dan menyediakan kumpulan data komprehensif dari perkebunan kelapa sawit, hutan tanaman industri dan pengusahaan kayu alam, serta izin pertambangan batu bara. 

Greenpeace mengumpulkan data konsesi dari berbagai sumber, termasuk peta dalam bentuk cetak dan PDF, kemudian didigitalisasi menjadi peta digital yang dapat digunakan dalam analisis geospasial (format shapefile). Peta tersebut dapat diakses di http://www.greenpeace.org/seasia/id/kepohutan

KEPO untuk Penegakan Hukum

Sementara itu bekas wakil ketua KPK Bambang Widjojanto menganggap kebebasan informasi seperti kehadiran peta KEPO hutan, dapat mendorong law enforcement atau penegakan hukum di bidang kehutanan.

"Salah satu keberhasilan pemberantasan korupsi karena melibatkan partisipasi publik. Nah kalau kita mau berhasil mengantisipasi problem ilegal logging dan kerusakan hutan harus melibatkan partisipasi publik karenanya peta ini jadi instrumen," papar Bambang (15/3/2016).

Data yang dirilis Greenpeace menyebut total emisi dari kebakaran di awal November tahun lalu diperkirakan melebihi emisi bahan bakar fosil tahunan Jepang. Biaya krisis Indonesia ini diperkirakan mencapai US$ 16 miliar dan kabut beracun dari kebakaran berdampak terhadap jutaan orang termasuk di negara tetangga Malaysia dan Singapura. Lebih dari 500.000 orang di Indonesia dilaporkan menderita penyakit pernafasan akut sebagai akibat dari bencana kabut asap.

Editor: Dimas Rizky

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - NASIONAL

Most Popular / Trending

Kabar Baru Jam 7

Kesiapan Mental sebelum Memutuskan Menikah

Kabar Baru Jam 8

Setahun Pandemi dan Masalah "Pandemic Fatigue"

Kabar Baru Jam 10