BERITA

Desa Berhasil Cegah Karhutla, Pemerintah Berencana Beri Insentif

"Rencana itu masih dibahas kementerian terkait"

Desa Berhasil Cegah Karhutla, Pemerintah Berencana Beri Insentif
Gubernur Jambi Zumi Zola Zulkifli (tengah) didampingi Danrem 042/Garuda Putih Kol Inf Makmur (kiri), dan beberapa pejabat daerah setempat menandatangani Maklumat Forkopimda dan Surat Keputusan Pencega

KBR, Jakarta– Gubernur Jambi Zumi Zola menyebut pemerintah tengah mempertimbangkan pemberian insentif untuk desa yang berhasil mencegah kebakaran hutan. Strategi itu untuk mendorong desa menjaga kelestarian hutan dan mencegah membuka lahan dengan membakar hutan.

Kata dia, rencana pemberian insentif untuk desa itu masih dipertimbangkan Kementerian Desa dan Kementerian Keuangan. Dengan begitu kata dia, desa akan menjadi gardu terdepan pencegahan dan penanganan karhutla.

“Sekarang ini fokus pada provinsi, terus kabupaten. Padahal sebetulnya sumber apinya ada di desa-desa. Jadi kita melakukan pemetaan lebih jauh, desa mana yang punya potensi kebakarannya tinggi? Kan dana kita terbatas," kata Zumi di kantor Kemenko Perekonomian, Selasa (22/03/16). 

"Tidak mungkin, kita provinsi, membagi, misal di Jambi ada 11 kabupaten/kota. Tapi kan musti ada porsi-porsinya. Yang paling tinggi, misal tiga kabupaten yang lahan gambutnya luas, maka kita akan fokus di sana. Bukan yang lain ditinggalkan,” ujarnya lagi. 

Zumi menambahkan, ketiga kabupaten yang menjadi fokus pencegahan karhutla meliputi Tanjung Jabung Timur, Tanjung Jabung Barat, dan Muaro Jambi. Fokus pencegahan itu misalnya dengan memprioritaskan sarana, sumber daya manusia, dan manggala agni untuk ketiga kabupaten itu.

Zumi berkata, pada 2015 lalu, di Jambi ada lebih dari 1600 titik api atau hotspot, dan ketiga kabupaten itu menjadi penyumbang terbanyak. Kata dia, kemunculan hotspot itu karena tanah ketiga kabupaten itu berjenis gambut, sedangkan kabupaten lainnya berjenis tanah mineral yang lebih mudah dipadamkan.

Hari ini, Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution menggelar rapat koordinasi mengatasi kebakaran hutan dan lahan. Rakor itu dihadiri Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional, Menteri Agraria dan Tata Ruang, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, serta perwakilan dari provinsi yang mengalami karhutla.

Rakor itu membicarakan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang mencatat saat ini terdapat sekitar 731 desa rawan kebakaran hutan dan lahan yang tersebar di 59 kabupaten di Provinsi Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara.

Editor: Dimas Rizky

  • Karhutla
  • Desa

Komentar (0)

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!