KBR, Jakarta- Inpex Corporation masih menunggu panggilan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta SKK Migas terkait pembangunan infrastruktur gas di Blok Masela. Juru Bicara Inpex Usman Slamet mengaku, ingin mendengar langsung penjelasan dan pernyataan resmi Presiden Joko Widodo sebelum menentukan langkah lanjutan.
"Ini kan tadi konferensi pers. Lalu kalau diikuti lagi, Pak Sudirman (Menteri ESDM) kan akan memanggil kami, menyampaikan detailnya. Ya kami tunggu dipanggil dulu oleh kementerian teknis dan SKK Migas," kata Usman kepada KBR, Rabu (23/03/2016).
Meski begitu, ia meyakinkan, Inpex telah menunjukkan komitmen atas proyek ini sejak awal. "Harus dipahami kami sudah bekerja 17 tahun di wilayah kerja Masela ini. Kami sudah melakukan kegiatan layaknya industri hulu Migas. Ada tahapannya, sebelum sampai pada usulan pengajuan pengembangan, kami sudah tahap eksplorasi. Dan itu sejak 1998 sampai terakhir kemarin itu. Dan itu sudah 10 sumur dibor, sudah banyak kegiatan di sana," ungkap Usman.
Ia kembali mengingatkan, pada 2010 silam, Inpex telah mendapatkan persetujuan pemerintah untuk mengembangkan lapangan gas abadi dengan skema pengolahan di laut (Floating LNG). "Makanya ini kami pelajari dulu (perubahan proposalnya--Red). Kita tunggu saja, saya masih harus melihat perubahannya," jelasnya.
Untuk diketahui, salam menggarap Blok Masela, Inpex menggandeng Shell sebagai mitranya. Sebelumnya keduanya memilih untuk membangun proyek Masela di laut (offshore) karena biayanya lebih murah. Dengan keputusan Presiden Jokowi yang meminta proyek kilang LNG Blok Masela dikerjakan di darat, berarti plan of development (PoD) Masela akan dikembalikan pemerintah lewat Kementerian ESDM, kepada Inpex dan Shell untuk diubah karena dibangun di darat.
Blok Masela dibangun di Darat, Inpex Tunggu Panggilan ESDM dan SKK Migas
Pada 2010 silam, Inpex telah mendapatkan persetujuan pemerintah untuk mengembangkan lapangan gas abadi dengan skema pengolahan di laut (Floating LNG)

Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas membahas soal Blok Masela. Foto: Setkab.go.id
Kirim pesan ke kami
WhatsappBERITA LAINNYA - NASIONAL
Permendikbud Pencegahan Kekerasan Ibarat Macan Kertas
Tapi masalah terbesar dari Permendikbud ini sampai hari ini adalah sosialisasi karena masih banyak yang belum tahu.
Megawati: Kenakan Tarif Bea Masuk untuk Gandum Impor
Sulitnya, gandum merupakan komoditas yang tak bisa ditanam di Indonesia.
Bisikan Jokowi ke Ganjar, Kerjakan Kedaulatan Pangan
Langsung bekerja dan memastikan kedaulatan pangan, jika terpilih menjadi Presiden nanti.
ODHA, Diskriminasi dan Lemahnya Aturan Perlindungan Kelompok Rentan
Penelitian LBH Masyarakat menunjukkan bahwa lebih 200 peraturan ketertiban umum di tingkat daerah bersifat multitafsir.
Zulhas Bagi-Bagi Uang ke Pedagang Pasar Tanah Abang, Alasannya?
Mulai dari Rp400.000 hingga Rp2 juta.
Menyoroti Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi
Kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi masih terjadi, meski pada November 2021 Kemendikbudristek sudah mengeluarkan peraturan menteri untuk mencegahnya.
Pemerintah Optimistis Stunting Turun 14 Persen di 2024
“Strateginya tetap sama ya, yakni sebelum lahir dan setelah lahir."
Pemerintah Belum Serius Mengatasi Prostitusi Anak
Puluhan anak menjadi korban prostitusi anak atau perdagangan orang melalui media sosial. Kasus ini terungkap setelah Polda menangkap seorang mucikari.
Pemerintah Integrasikan Transportasi Publik Jabodebek
Jokowi meminta agar seluruh moda transportasi bisa lebih mudah diakses dan memberikan kenyamanan bagi masyarakat.
Panda Nababan: Berpolitik Tidak Mengenal Istilah Karbitan
Menurut politikus senior PDIP Panda Nababan, menjadi politikus juga bukan proses yang bisa dipaksakan.
Harga Beras Masih Tinggi, Pemerintah Tambah Stok Beras untuk OP
Diakui juga, distribusi pasokan masih menjadi kendala untuk memenuhi kebutuhan pasar.
Social Commerce Dilarang, Pedagang Untung atau Rugi?
Saat ini lebih dari 60 persen pelaku UMKM menggunakan media sosial untuk berjualan.
Seluk Beluk Gangguan Makan
Waspada Eating Disorder
Jadi Ketum PSI, Kaesang Akan Sowan Presiden
"Kami akan berencana untuk sowan dengan beliau bersama teman-teman PSI dan semua pengurus ya kita minta wejangan,"
Tolak Relokasi Pulau Rempang, Warga Dituduh Langgar UU ITE
"Ujaran kepada siapa kebencian itu dilakukan? Kan dia hanya meminta agar warga tidak menerima bantuan,"
Kaesang: PSI Terbuka untuk Semua Parpol
"Siap berkolaborasi asal ini ya saling win-win, tidak ada win-lose atau lose-win,"
Presiden Jokowi: Mau Pilih Prabowo, Anies, Ganjar, Silakan
"Mau milih Pak Prabowo silakan, mau milih Pak Anies silakan, mau milih Pak Ganjar silakan. Perbedaan pilihan itu wajar enggak perlu diributkan."
Melani Budianta, Menikmati Sastra Lintas Zaman
Buku-buku favorit Melani Budianta
Pro dan Kontra Larangan Social Commerce
Pelarangan itu kurang tepat.
Lama Menggantung, MenPAN-RB Desak Pengesahan RUU ASN
Kehadiran Undang-Undang Aparatur Sipil Negara nantinya juga akan mengatur penguatan budaya kerja, citra institusi, dan penataan tenaga non-ASN atau honorer.
Recent KBR Prime Podcast
Bedah Prospek Emiten Energi dan EBT
Google Podcasts Ditutup Tahun Depan
Kabar Baru Jam 7
30 Provinsi Kekurangan Dokter Spesialis
Kabar Baru Jam 8
Most Popular / Trending