Blok Masela, SKK Migas: Angka Biaya Pembangunan Belum Akurat

""Itu diawali dengan angka kelas 4, artinya diskrepansinya (ketidakcocokkannya) bisa 50 persen,""

KBR, Jakarta- Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas (SKK Migas) mengakui belum ada angka biaya pembangunan kilang LNG Masela yang akurat. Kata Kepala SKK Migas, Amien Sunaryadi, baik kilang di darat maupun laut belum bisa dipastikan karena pembangunan masih dalam tahap rancangan awal.

"Angka 14,8 miliar dollar dan 19,3 milliar dollar itu kan angka EDM kelas 4. Dalam engineering, kita bikin rancangan dulu baru dibuat detailnya. Itu diawali dengan angka kelas 4, artinya diskrepansinya (ketidakcocokkannya) bisa 50 persen," ungkap Kepala SKK Migas, Amien Sunaryadi usai rapat dengan DPD, Senin (07/03/2016).

Sebelumnya, SKK Migas menyebutkan angka biaya pembangunan kilang di darat(onshore) lebih mahal daripada di laut (offshore). Untuk onshore, biaya yang diperlukan mencapai 19,3 miliar dollar. Sementara offshore, membutuhkan biaya 14,3 miliar dollar. Angka ini kata Amien adalah penghitungan pada   2013. Angka ini tentunya akan terus bertambah seiring ditarik-ulurnya nasib proyek pembangunan kilang.

Amien mengatakan jika nantinya Plan of Development dari perusahaan Inpex sudah diajukan dan disetujui pemerintah, penghitungan yang lebih akurat baru bisa didapatkan. Namun, akurasinya baru mencapai tahap kelas 2. Angka itu masih mungkin bergeser 20-30 persen.

"Habis itu ditenderkan. Peserta tender yang nanti akan menghitung, baru ketemu hasil tender, nanti tertulis angka di situ. Itulah baru EDM kelas 1, diskrepansinya hanya 10 persen," kata Amien.

Pembangunan kilang LNG Blok Masela menyebabkan konflik yang melibatkan dua orang menteri. Ada perbedaan pendapat mengenai lokasi pembangunan kilang. Sebelumnya Inpex sebagai kontraktor pembangun sudah sepakat dengan Menteri ESDM saat itu, Jero Wacik, bahwa pembangunan kilang akan dibuat offshore menggunakan kapal FLNG. Menteri ESDM saat ini, Sudirman Said juga kukuh berpegang pada perjanjian itu. Namun, Menko Kemaritiman Rizal Ramli mencetuskan agar kilang lebih baik dibangun onshore. Alasannya, pembangunan di darat akan meningkatkan nilai ekonomi masyarakat Maluku.

Anggota Komisi Energi DPR RI Mercy Christie Barends mengecam konflik di internal kabinet yang akhirnya menggantung nasib pembangunan kilang. Menurut Mercy, pemerintah tidak seharusnya fokus pada masalah lokasi. Seharusnya, kata dia, pemerintah fokus membantu peningkatan kesejahteraan masyarakat.

"Kita sudah dengar pemaparan mereka. Offshore, untung. Mau onshore, juga untung. Sekarang kita tinggal mencari mana yang memberikan keuntungan plus,"tegasnya.

Ia melihat jika perdebatan ini terus berlanjut, perlu adanya penundaan pembahasan proyek kilang LNG di Kepulauan Maluku ini. Mercy menginginkan kedua kubu sama-sama menunjukkan hasil penelitian yang jelas dan alasan rinci mengapa kilang harus dibangun onshore ataupun offshore.

Editor: Rony Sitanggang

• Blok Masela
• Amien Sunaryadi
• SKK Migas