BERITA

Genjot Infrastruktur, Kerjasama Pemerintah-Swasta Harus Kuat

KBR, Jakarta - Kerjasama pemerintah dan swasta dalam mempercepat pembangunan infrastruktur di Indonesia perlu untuk terus dikuatkan.

Dirut Nusantara Infrastructure, Ramdani Basri, mengatakan kedua entitas tersebut memiliki kekurangan dan kelebihan yang saling melengkapi. Yakni permodalan swasta tak sebesar BUMN namun pengambilan keputusan sangat cepat dan fleksibel. Sementara BUMN permodalannya kuat namun lama dalam mengambil keputusan. Ini disebabkan banyak aturan yang melekat pada BUMN.

Selain soal permodalan, kedua pihak harus bersama-sama memecahkan masalah peraturan antar kementerian yang saling bertabrakan dan masalah klasik pembebasan tanah.

“Sebagai contoh, pembangunan infrastruktur di Malaysia itu langsung ditangani oleh Mahatir Muhammad. Karena waktu itu Jepang punya komitmen berinvestasi besar di Malaysia,” kata Ramdani dalam acara Global Indfrastructure Leaders Forum 2015 di Jakarta, (31/3/2015) siang.

“Di kita kadang-kadang di Menko Perekonomian satu dengan yang lain bertabrakan,” tambahnya.

Pembangunan infrastruktur menjadi salah satu prioritas dari Presiden Joko Widodo untuk mendorong pertumbuhan ekonomi 6 -8 persen.  Dalam draft RPJMN 2015-2019 disebutkan, kebutuhan investasi di sektor infrastruktur mencapai Rp5.452 triliun.

Kementerian Bappenas sendiri mengakui, dana sebesar itu tak akan bisa didapatkan dari APBN saja---namun harus ditambal antara lain dari BUMN, Kerja Sama Pemerintah Swasta (KPS), pinjaman, dan obligasi.

Editor: Rio Tuasikal

• ekonomi
• Infrastruktur
• RAPBN
• RPJMN
• Bappenas
• Joko Widodo
• investasi