KBR6H, Jakarta - LSM Buruh Migran, Migran Care menilai kebijakan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BPN2TKI) menghentikan seluruh penempatan TKI ke luar negeri sebagai manuver politik.
Karena kebijakan yang dikeluarkan BNP2TKI ini tidak sejalan dengan Kemenakertrans yang justru baru merumuskan penempatan TKI ke Arab Saudi dengan pemerintah Arab Saudi.
Direktur Migran Care, Anis Hidayah mengatakan bahwa kebijakan ini terkesan dibuat dengan tiba-tiba dan tidak melalui konsultasi.
“Ini syarat dengan nuansa politik, harusnya dikonsultasikan dulu karena mempengaruhi pelayanan dan perlindungan buruh migran,” kata Anis.
Kebijakan BNP2TKI ini ditetapkan di kawasan Asia Pasifik dan Timur Tengah per-tanggal 1 Maret 2014. Hal ini dilakukan untuk menghentikan penempatan TKI.Namun yang mengherankan adalah kebijakan ini dikeluarkan ketika Menakertrans menjajaki kemungkinan kerjasama penempatan di Arab Saudi.
Padahal Anis menyatakan, Kemenakertranslah yang biasanya mengurus kebijakan dan teknisnya di lakukan oleh BNP2TKI, namun dengan adanya dua kebijakan yang berbeda ini maka akan membingungkan para TKI.
Penempatan maupun penghentian pengiriman TKI harusnya hanya dapat dilakukan ke negara tujuan yang pemerintahnya telah membuat perjanjian tertulis dengan Pemerintah Republik Indonesia atau tenaga kerja asing.
Pengiriman dan penghentian tenaga kerja dilakukan setelah memiliki notakesepahaman antara negara pengirim tenaga kerja dengan negara penerima. Dengan begitu, akan ada kejelasan perlindungan terhadap tenaga kerja yang bermartabat di negara asing tempat bekerja.
Editor: Luviana
"Kalau ada orang asing yang dicurigai dan masuk daftar tangkal, bisa langsung ketahuan. Setiap petugas di counter itu bisa ambil tindakan. Hanya informasinya tidak langsung terkirim ke pusat data."
Dirjen Perhubungan Darat Budi Setiyadi mengatakan, aspirasi soal kenaikan tarif yang disesuaikan dengan peraturan daerah masing-masing, tentu menjadi masukan yang baik.
Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri menegaskan, pihaknya memiliki alat bukti yang cukup untuk menjerat Harun Masiku sebagai tersangka.
"Yang bersangkutan punya latar belakang yang baik, sedikit dari orang Indonesia yang menerima beasiswa dari Ratu Inggris dan memiliki kompetensi dalam internernational economic law."
"Tim gabungan ini akan terdiri dari Inspektorat Jenderal, Direktorat Siber Bareskrim Polri, BSSN, Kemenkominfo, dan Ombudsman RI."
"Apa profesi zaman sekarang yang hanya menggunakan satu rumpun ilmu? Hampir tidak ada, semua profesi di dunia nyata itu membutuhkan kombinasi dari beberapa disiplin ilmu."
"Perusahaan harus berlomba-lomba melakukan join kurikulum, join rekrutmen dengan universitas," kata Mendikbud Nadiem. 
Jokowi sendiri sudah beberapa kali tercatat tidak hati-hati saat bicara.
"Pemerintah jangan ketika ada korban berbondong-bondong melakukan reklamasi dan pemantauan di Galian C, tapi prosedur dan reklamasi harus dilakukan sebelum adanya korban."
"Diperkirakan kasus (Corona Wuhan) akan terus bermunculan di negara lainnya, dan akan terjadi penularan lebih lanjut," kata WHO.
"Kami memanggil saksi dari komisioner KPU ada dua orang, Bu Evi dan Pak Hasyim. Kemudian juga dari DPP PDIP"
"Seluruh jajaran pimpinan dan warga Persyarikatan Muhammadiyah hendaknya menjadi teladan dalam upaya menciptakan masyarakat yang bebas dari bahaya rokok konvensional maupun e-cigarette."
"Perlu diwaspadai di wilayah sebagai berikut: DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat."
"Bisa jadi preseden buruk dan semakin membuat citra Indonesia di mata dunia semakin tercoreng,"
"Berdasarkan keterangan Saeful Bahri mendapatkan uangnya dari seseorang, dan satu lagi yang sebenarnya itu juga sudah ditangkap, tapi dilepas."
"Dia jelas-jelas mengatakan 'pokoknya ada di luar negeri Harun Masiku itu'. Itu kalimat dia. Kok bisa salah?"
"Saya senang sekali, berarti KPK tidak tebang pilih untuk proses nama-nama yang saya sebut kemarin, semuanya diproses," kata Fahd El Fouz, eks terdakwa kasus proyek pengadaan Alquran di Kemenag 2011.
Peneliti ICW Kurnia Ramadhana menjelaskan, Yasonna - yang merupakan kader sekaligus pengurus PDI Perjuangan - diduga melakukan obstruction of justice atau merintangi penyidikan.
"Kami mengedepankan musyawarah mufakat supaya ada kesamaan. Akhirnya kami memutuskan secara mufakat."
"Memilih orang hebat untuk dampingi beliau (Kapolri) untuk melayani bangsa ini,"