Pengamat Minta Pemerintah Penjarakan Kembali Corby

Menteri Hukum dan HAM, Amir Syamsuddin diminta mengembalikan napi kasus narkoba Schapelle Leigh Corby ke penjara Kerobokan, Bali.

NASIONAL

Senin, 03 Mar 2014 12:38 WIB

Author

Sindu Dharmawan

Pengamat Minta Pemerintah Penjarakan Kembali Corby

Corby, Pembebasan Bersyarat, Kementerian Hukum dan HAM, Deny Indrayana

KBR68H, Jakarta - Menteri Hukum dan HAM, Amir Syamsuddin diminta mengembalikan napi kasus narkoba Schapelle Leigh Corby ke penjara Kerobokan, Bali. Alasannya ia diduga telah kembali melanggar hukum di Indonesia. Pernyataan ini disampaikan Pengamat Hukum Internasional, Hikmahanto Juwana menanggapi wawancara kakak kandung Corby dengan sebuah media di Australia, kemarin. 


Hikmahanto mengatakan, ada tiga hal yang dilanggar oleh perempuan asal  Australia tersebut. Antara lain, dugaan mengomersialkan wawancara tentang kasusnya kepada media. Padahal, saat ini status Corby masih merupakan narapidana, meski tidak mendekam di penjara.


"Mahkamah Agung, bahkan sudah di-PK itu sudah mengatakan bahwa Corby itu bersalah. Yang kedua, mengkomersialkan apa yang terjadi pada dia, secara finansial. Dan yang ketiga adalah, tanda kutip ini, menjelek-jelekkan hukum di Indonesia, dan para penegak hukum di Indonesia. Kalau menurut saya, tiga hal itu sudah memunculkan keresahan masyarakat. Karena sudah meresahkan masyarakat, Menteri Hukum dan HAM sudah mengembalikan lagi Corby ke LP Kerobokan, selesai masalah," tegas Hikmahanto Juwana dalam Program Sarapan Pagi KBR68H, Senin (03/03).


Sebuah media Australia mewawancarai kakak kandung Schapelle Corby, Mercedes Corby, kemarin. Dalam wawancara tersebut, Mercedes menceritakan kondisi adiknya saat berada di penjara Kerobokan, Bali. 


Meski wawancara tidak dilakukan secara langsung dengan Corby, namun, wawancara tersebut dinilai telah mewakili apa yang dialami Corby dan berbau komersial. Padahal, hukum di Indonesia dan Australia melarang narapidana, atau bekas narapidana mengomersialkan kasus hukum yang dialaminya. Corby juga disebut menerima bayaran hingga Rp 20 miliar lebih untuk wawancara tersebut.


Editor : Sutami

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - NASIONAL

Most Popular / Trending

Kabar Baru Jam 13

Posko Tuk Tampung Aduan Soal Perda Zonasi Pesisir

Kabar Baru Jam 12

Kabar Baru Jam 11

Kabar Baru Jam 10