Pengamat: Wajar OJK Digugat

KBR68H, Jakarta - Gugatan Undang-undang Otoritas Jasa Keuangan OJK ke Mahkamah Konstitusi dinilai wajar.

NASIONAL

Minggu, 02 Mar 2014 08:58 WIB

Author

Bambang Hari

Pengamat: Wajar OJK Digugat

OJK, Uji Materi, TPKEB, Ekonomi

KBR68H, Jakarta - Gugatan Undang-undang Otoritas Jasa Keuangan OJK ke Mahkamah Konstitusi dinilai wajar. Pengamat Ekonomi Yanuar Rizky menjelaskan, secara struktur OJK memang menyalahi aturan. Apalagi OJK menjadi lembaga yang dianggap sah memungut iuran ke mana-mana. Selain itu dia menilai dasar konstitusional pembentukan OJK belum jelas. Penyebabnya, dasar hukum berdirinya lembaga ini yaitu Undang-undang (UU) Nomor 21 Tahun 2011 tidak merujuk pada UUD 1945 bahkan cenderung bertentangan.

"Gugatan ini saya pikir wajar. Tapi kalau OJK dianggap sebagai lembaga negara yang gagal, itu saya pikir masih terlalu dini. Tapi karena settingnya seperti ini, gugatan ini menjadi relevan dan menemui celahnya. Kalau diuji secara konstitusi, pertanyaannya apakah OJK itu lembaga tinggi negara? Karean OJK itu kan memecah fungsi bank sentral. Sementara bank sentral itu kan sebenarnya lembaga tinggi negara," ujarnya ketika dihubungi KBR68H melalui sambungan telepon, Sabtu (3/1).

Pengamat Ekonomi Yanuar Rizky.

Sebelumnya, Tim Pembela Kedaulatan Ekonomi Bangsa TPKEB menggugat Otoritas Jasa Keuangan ke Mahkamah Konstitusi. Alasannya lembaga itu dituding tidak memberi manfaat dan justru menjadi parasit ekonomi. TPKEB memandang keberadaan OJK dari aspek kedaulatan ekonomi bangsa dan aspek ketatanegaraan jelas bertentangan dengan konstitusi.

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - NASIONAL

Most Popular / Trending

Rangkuman Berita Sepekan KBR

Kabar Baru Jam 20

Kabar Baru Jam 19

Kabar Baru Jam 18

Jaksa Agung Diminta Klarifikasi Pernyataan bahwa Tragedi Semanggi I-II Bukan Pelanggaran HAM Berat