KBR68H, Jakarta - Lima kabupaten kota di Indonesia masuk dalam nominasi penghargaan Perserikatan Bangsa-bangsa PBB di bidang pelayanan publik (United Nation Public Service Award).
Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Mirawati Sudjono mengatakan, lima program yang masuk nominas tersebut dibuat oleh Pemerintahan Kota Yogyakarta, Surakarta (Jawa Tengah), Luwu Utara (Sulawesi Selatan), Aceh Singkil, dan Kepulauan Barru (Sulawesi Selatan).
Salah satu yang paling diandalkan adalah inovasi berupa kerjasama dukun beranak dengan dokter dalam menangani persalinan dari Pemerintah Daerah Singkil, Aceh.
"Kita kemarin memang akhir tahun tidak punya data (inovasi program Pemda). Tapi yang kita tahu kita bantu untuk memasukkannya ke lomba PBB. Akhirnya masuk ke babak final lima. Ini prestasi. Kalau yang dari Aceh Singgil itu kerjasama antara medis dan dukun beranak. Kan di luar negeri mungkin tidak ada itu dukun beranak. Jadi artinya dukun beranak bisa membantu kelahiran juga. Tetapi kan harus steril, makanya mereka dilatih. Ditambah ilmu mengenai medis yang baik," ujar Mirawati di Jakarta, Senin (14/3).
Selain inovasi tentang persalinan, Indonesia juga menyertakan program tentang distribusi guru secara merata, pelayanan terpadu, serta layanan pengaduan satu atap.
Perserikatan Bangsa-bangsa PBB akan mengumumkan pemenang penghargaan di bidang pelayanan publik pada akhir April mendatang.
Editor: Agus Luqman
Kerjasama Dukun Beranak-Dokter Masuk Finalis Penghargaan PBB Bidang Pelayanan Publik
KBR68H, Jakarta - Lima kabupaten kota di Indonesia masuk dalam nominasi penghargaan Perserikatan Bangsa-bangsa PBB di bidang pelayanan publik. Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Mirawati Sudjono mengatakan, lima pro
Senin, 24 Mar 2014 16:02 WIB
birokrasi, aparatur, PNS, pelayanan publik
BERITA LAINNYA - NASIONAL
Puluhan Ibu Hamil di Jatim Positif Covid
"Bayinya sudah pulang duluan kalau stabil. Dan alhamdulilah sebanyak 35 pasien positif itu pulang selamat," Pilkada Serentak 2020 Bawaslu Terima Ratusan Laporan Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN
"Kami teruskan kepada KASN ada 324"Hakim Tipikor Vonis Eks-Menpora 7 tahun Penjara
"Pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 4 tahun, dihitung setelah terdakwa selesai jalani pidana pokok. Menyatakan menolak permohonan JC yang diajukan oleh terdakwa,"Pandemi Covid Jokowi Perintahkan Buat Terobosan yang Bisa Dilihat Masyarakat
"Terobosan itu kita harapkan betul-betul berdampak pada percepatan penanganan ini. Tidak datar-datar saja,"Pandemi Covid Jokowi Perintahkan Percepatan Pencairan Pembayaran Layanan Kesehatan
"Jangan sampai ada keluhan. Misalnya yang meninggal, bantuan santunan itu harus mestinya begitu meninggal bantuan santunan harus keluar,"Marah Jokowi Ancam Ganti Menteri dan Bubarkan Lembaga
“Saya harus ngomong apa adanya, nggak ada progres yang signifikan. Nggak ada. Kalau mau minta perpu lagi saya buatin perpu,"Enam Bulan Firli Menjabat Ketua KPK Kepercayaan Publik Turun ICW Beri Rapor Merah
"Ini era KPK yang paling banyak problemnya. Saya rasa belum pernah KPK sekacau ini masalahnya, dan belum pernah juga kepercayaan publik jatuh"Diadukan karena Naik Helikopter Dewas KPK Tindaklanjuti Laporan MAKI
"Dewas tentu akan pelajari dan kumpulkan bukti dan faktanya terlebih dahulu,"Cegah Iklan Rokok Pengaruhi Generasi Muda
Penelitian Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka (Uhamka) tahun 2017 merinci 46 persen remaja mulai merokok karena terpengaruh iklan rokokDPR Persoalkan Data Penerima Bansos Ini Jawaban Menteri Sosial
"Kita hilangkan, kita hapus yang ada di DTKS yang ternyata di lapangan sudah tidak layak lagi."Raker dengan Mensos DPR Persoalkan Bansos Tidak Tepat Sasaran
"Bisa saja tidak tepat sasaran. Itu yang menjadi masalah,"Pemerintah dan DPR Sepakati Asumsi Makro 2021 Apindo Realistis Saja
"Daripada tinggi-tinggi tidak tercapai, kan tidak bagus juga," Pemerintah dan DPR Sepakati Asumsi Makro 2021 Indef Ambisius
"Belum lagi, yang saya lihat ekonomi real di masyarakat berat sekali. Bebannya berat dari sisi katakanlah meningkatnya pengangguran, kemiskinan, dan tentu saja kesenjangan"Perpu Covid Ini Alasan MK tolak Gugatan Uji Materi
"Amar putusan mengadili menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima," Pengiriman Jamaah Haji 2020 Batal Kemenag Dana Aman
"Menjamin bahwa dana haji itu aman dikelola secara syar'i dan profesional oleh BPKH bukan Kemenag. Khusus yang jamaah gagal berangkat, boleh juga diambil." Kemarau Jokowi Ingatkan Waspada Karhutla
“Dari BMKG saya mendapatkan laporan bahwa 17 persen wilayah kita ini mengawali musim kemarau di bulan April. 38 persen memasuki musim kemarau di bulan Mei. 27 persen masuk awal Musim kemarau di bulan"Rapat Hampir 10 Jam Pemerintah dan DPR Sepakati Asumsi Makro 2021
"Dengan demikian, kita sepakati bersama kesimpulan rapat nomor 1, 2, dan 3. Setuju? (Setuju)."Pandemi Covid Pemerintah Siapkan Produksi Massal Alat Tes PCR
"Biofarma sudah bisa memproduksi 50.000 per minggu, kalau itu bisa dilipat gandakan produksinya sampai bisa 2 juta sebulan, itu bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri. "Kasus Novel Baswedan Eks-Ketua KPK Sikap Presiden Nihil Besar
"Artinya sejak tiga tahun yang lalu, presiden tidak memberi respons,"Obat Dexamethasone Gugus Bukan Penangkal Covid-19
"Obat ini tidak memiliki khasiat pencegahan, ini bukan penangkal COVID-19, ini bukan vaksin, ini merupakan kombinasi obat-obatan,"
Most Popular / Trending
Recent KBR Prime Podcast
Kabar Baru Jam 13
Kabar Baru Jam 12
Kabar Baru Jam 11
DPR Minta RUU PKS Dicabut dari Prolegnas Prioritas 2020
Kabar Baru Jam 10
