KBR68H, Jakarta - Kementerian Kehutanan tidak akan memperketat aturan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK). Ini terkait tuntutan Koalisi LSM Lingkungan yang menilai SVLK masih memiliki celah bagi peredaran kayu ilegal.
Juru bicara Kementerian Kehutanan Sumarto Suharno mengklaim SVLK saat ini telah memberikan efek positif diantaranya peningkatan ekspor kayu dan penurunan kasus kayu ilegal sehingga tidak perlu diubah aturannya.
"Ilegal loging dengan adanya SVLK ini memang turun drastis karena memang ada sistem yang transparan karena ada sistem yang mudah dilakukan oleh masyarakat. Tapi kalau misal ada hal-hal seperti yang disampaikan teman-teman Walhi, mari kita perbaiki bersama. Kalau ada begitu kita laporkan saja kepada PPNS kehutanan atau ke Kepolisian. Sehingga ada kotoran sedikit jangan merusak sistem yang lainnya. karena ini sudah berjalan," ujarnya saat dihubungi KBR68H, Selasa (18/3).
Sebelumnya LSM Lingkungan Walhi menilai SVLK dapat dijadikan sarana pencucian kayu ilegal. Manajer kampanye hutan Walhi Zenzi Suhadi mengatakan banyak perusahaan pemegang sertifikat yang justru menjadi perusak lingkungan. Untuk itu, ia meminta pemerintah memperketat dikeluarkannya SVLK.
Editor: Pebriansyah Ariefana
Kemenhut Tidak Akan Perketat SVLK
KBR68H, Jakarta - Kementerian Kehutanan tidak akan memperketat aturan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK). Ini terkait tuntutan Koalisi LSM Lingkungan yang menilai SVLK masih memiliki celah bagi peredaran kayu ilegal.

Selasa, 18 Mar 2014 20:43 WIB


kementerian kehutanan, SVLK
Kirim pesan ke kami
WhatsappBERITA LAINNYA - NASIONAL
Polda DIY Ringkus Pelaku Pencabulan 11 Anak di Sleman Bermodus Uang Jajan Rp2 Ribu
"Modusnya adalah anak tersebut dijanjikan uang jajan atau buah-buahan, dengan memberikan uang bervariasi antara 2 ribu hingga 10 ribu rupiah."
DPR Minta Kepolisian Anulir Istilah Persetubuhan Anak
"Karena inikan korban masih kecil. Apakah pantas disebut persetubuhan?"
Menteri LHK: Penebangan Hutan Secara Liar Jadi Ancaman Besar Indonesia
Hal yang juga mengancam kehidupan adalah tingginya pencemaran di berbagai media lingkungan seperti sungai, udara, tanah, dan laut.
DPR Kritik Upaya Pemerintah Stabilkan Harga Telur Ayam
Di media bunyinya seperti itu, seolah-olah pemerintah itu lepas tanggung jawab atas tingginya harga telur.
Rakernas PDIP Usung Tema Fakir Miskin dan Anak Telantar Dipelihara Negara
Ketum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri akan menyampaikan pidato politik di hadapan seluruh kader, namun tertutup untuk media.
Pemerintah Didesak Segera Terbitkan Perpres Pelatihan UU TPKS untuk Aparat Hukum
"Polisi yang merupakan pintu gerbang pertama orang melapor kasus kekerasan seksual itu kadang-kadang (laporan) ditolak. Kadang-kadang karena perspektif bisa mengalami revictimisasi."
Beri Bonus Sea Games 2023, Jokowi: Jangan Belikan Barang Mewah
Kalau diberikan barang yang untuk investasi jangka menengah atau panjang, dijual itu harganya selalu naik terus
Kontras Desak Terdakwa Mutilasi di Mimika Dihukum Maksimal
"Koalisi menuntut para pelaku dihukum berat para majelis hakim. Bisa dihukum penjara seumur hidup"
DPR: Pembangunan Zona Aman Depot Pertamina Terhambat
Andre Rosiade menuding lambannya pembangunan karena Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kurang tegas
Umat Buddha Cirebon Desak Pemerintah Kembalikan Sertifikat 5 Vihara
"Kami berharap adanya keadilan bagi Umat Buddha di Cirebon dimana hak asasi untuk pengembalian sertifikat Vihara dapat segera terlaksana,"
Survei Indikator: Head to Head Prabowo Unggul
"Artinya, pemilih Anies cenderung nambahnya ke Prabowo, kalau misalnya Anies tak lolos di putaran pertama"
Survei Indikator: Erick Unggul Cawapres
"Pak Erick ada tren kenaikan, Ridwan Kamil ada tren penurunan,"
Sensus Pertanian 2023, Ini Harapan INDEF
Sensus pertanian diharapkan bisa dijadikan landasan bagi pemerintah untuk mencatat by-name by-address siapa saja yang berhak mendapatkan subsidi pertanian. Seperti subsidi pupuk dan lain-lain.
Eks Pimpinan KPK Sebut PP Sedimentasi Pasir Laut Potensi Korupsinya Tinggi
"Potensi korupsi tinggi itu berawal dari conflict of interest (konflik kepentingan) antarinstansi dan pelaksananya. Sehingga itu menjadi paradoks satu sama lain."
BP2MI: Banyak Pekerja Migran Ilegal Meninggal, Sebagian dalam Kondisi Kehilangan Ginjal
Dari beberapa jenazah yang dipulangkan, sebagian PMI kehilangan satu ginjalnya. Kebanyakan jenazah PMI tersebut berasal dari Nusa Tenggara Timur (NTT). Mereka sudah bekerja antara 5-10 tahun.
FOMO Sapiens: Hari Lahir Pancasila dan Pencabutan Izin Puluhan Kampus
"Bagaimana anak muda memaknai Pancasila? Sementara itu, penutupan kampus berimbas pada para mahasiswanya."
Pemilu 2024, Jokowi Serukan Tolak Politisasi Agama & Politik Identitas
"Saya mengajak kita semuanya untuk menolak ekstrimisme, menolak politisasi identitas, menolak politisasi agama. Mari kita menyambut pesta demokrasi Pemilu 2024 dengan kedewasaan, dengan sukacita."
Usaha Mikro Kecil Indonesia, Yuk Naik Kelas!
Usaha mikro kecil terhambat regulasi dan jebakan zona nyaman
Menteri KKP Ajak LSM Lingkungan Masuk Tim Kajian Ekspor Pasir Laut
Sebelumnya, Presiden Jokowi menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.
Ngadu ke DPR, Yasonna Minta Tambahan Anggaran Kemenkumham
Pagu indikatif Kemenkumham pada 2024 menurun jika dibandingkan 2023.
Recent KBR Prime Podcast
Kabar Baru Jam 20
Kabar Baru Jam 7
Kabar Baru Jam 8
Kabar Baru Jam 7
Kabar Baru Jam 8
Most Popular / Trending