Indeks Efisiensi Pemerintahan RI Terendah Se-Asia

KBR68H, Jakarta - Indeks efisiensi Pemerintahan Indonesia paling rendah dibanding negara-negara Asia lain. Indek Efesiensi Pemerintah yang dibuat Bank Dunia itu menyebutkan, birokrasi di Indonesia terlalu panjang dalam mengurus perizinan.

NASIONAL

Senin, 24 Mar 2014 13:51 WIB

Author

Abu Sahma Pane

Indeks Efisiensi Pemerintahan RI Terendah Se-Asia

Indeks, birokrasi, aparatur, PNS, perizinan

KBR68H, Jakarta - Indeks efisiensi Pemerintahan Indonesia paling rendah dibanding negara-negara Asia lain.

Indek Efesiensi Pemerintah yang dibuat Bank Dunia itu menyebutkan, birokrasi di Indonesia terlalu panjang dalam mengurus perizinan.

Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Eko Prasojo mengatakan, salah satu bentuk tidak efisiennya pemerintahan di Indonesia diantaranya penggunaan anggaran yang tidak efektif dan program pemerintahan yang mandek pada tahap sosialisasi.

"Indonesia dan Vietnam pada level yang kurang lebih sama. Jadi efektifitas pemerintahan itu adalah sejauh mana kita bisa melaksanakan program-program pembangunan secara efektif. Bagaimana juga investor bisa mendapat linsensi bisnis dan segala macam secara efektif. Salah satu yang terlihat adalah birokrasi (kita masih) berbelit-belit," ujar Eko di Jakarta, Senin (24/3).

Wakil Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Eko Prasojo menambahkan, Indonesia juga tercatat sebagai negara yang lambat mengubah sistem birokrasi.

Ia menduga ini karena banyaknya aparatur negara yang kurang berkualitas. Bahkan ada juga Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang kinerjanya rendah atau tidak bekerja sama sekali.

Editor: Agus Luqman

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - NASIONAL

Most Popular / Trending

Rangkuman Berita Sepekan KBR

Kabar Baru Jam 19

Kabar Baru Jam 18

Kabar Baru Jam 17

DPR Desak Menteri BUMN Evaluasi Total BUMN