Anas Urbaningrum Keberatan Masa Tahanannya Diperpanjang

KBR68H, Jakarta - Tersangka suap proyek Hambalang sekaligus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Anas Urbaningrum memprotes perpanjangan masa penahanannya hingga 9 April mendatang.

NASIONAL

Jumat, 07 Mar 2014 13:21 WIB

Author

Indra Nasution

Anas Urbaningrum Keberatan Masa Tahanannya Diperpanjang

anas urbaningrum, korupsi hambalang, proyek hambalang, ketum demokrat, suap proyek

KBR68H, Jakarta - Tersangka suap proyek Hambalang sekaligus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Anas Urbaningrum memprotes perpanjangan masa penahanannya hingga 9 April mendatang.

Kuasa hukum Anas, Firman Wijaya menuding perpanjangan masa tahanan kliennya sarat kepentingan politik. Firman menuding penahanan terhadap kliennya dilakukan KPK untuk menyelamatkan pihak lain.

"Kenapa perpanjangnya tanggal 9 April pada saat pemilu, ini menjadi tanda tanya besar buat saya, sehingga saya bertanya-tanya kenapa mas Anas disasar TPPU. Kalau TPPU dikatikan dengan kongres demokrat, ya semua yang terlibat dalam kongres termaksud struktur juga dilibatkan dengan TPPU saja,” kata Firman Wijaya di KPK

Kemarin, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan bekas Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum sebagai tersangka Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Juru Bicara KPK Johan Budi mengatakan, pencucian uang ini terkait korupsi mega proyek Hambalang. Penyidik telah menemukan dua alat bukti yang cukup untuk menjerat politisi Partai Demokrat tersebut dengan pasal pencucian uang.

Namun KPK mengaku saat ini belum menemukan aset atau harta Anas Urbaningrum yang diperoleh dari tindak pencucian uang tersebut.

Editor : Rony Rahmatha

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - NASIONAL

Most Popular / Trending

Kabar Baru Jam 20

Kabar Baru Jam 19

Kabar Baru Jam 18

Kabar Baru Jam 17

Menunggu Sanksi Aparatur Tak Netral di Pilkada