Cegah Intoleransi, Pemerintah Pusat Perlu Perbaiki Perda

Anggota Komisi Hukum Nasional Mohammad Fajrul Falaakh mendesak pemerintah pusat serius memperbaiki peraturan di daerah untuk mencegah praktik diskriminasi dalam kehidupan beragama.

NASIONAL

Jumat, 22 Mar 2013 11:33 WIB

Author

Evelyn Falanta

Cegah Intoleransi, Pemerintah Pusat Perlu Perbaiki Perda

intoleransi, agama, kkb, komunitas

KBR68H, Jakarta - Anggota Komisi Hukum Nasional Mohammad Fajrul Falaakh mendesak pemerintah pusat  serius memperbaiki peraturan di daerah untuk mencegah praktik diskriminasi dalam kehidupan beragama.

Menurut Fajrul Falaakh, ada kesalahan dalam proses pelaksanaan perda. Pemerintah juga harus ikut bertanggungjawab atas perlakuan diskriminasi terhadap kaum minoritas dalam menjalankan kebebasan beragama dan berkeyakinan.

"Kalau yang dipersoalkan adalah peraturan dan itu dalam bentuk Perda maka ini mempersoalkannya menguji peraturan seperti di Mahkamah Agung. Perda-perda semacam itu dipersoalkan di pemerintah, bahkan Kemendagri perlu melakukan review terhadap peraturan-peraturan ditingkat daerah yang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dalam hal ini undang-undang," kata Fajrul kepada KBR68H.

Anggota Komisi Hukum Nasional Mohammad Fajrul Falaakh menambahkan pemerintah pusat juga perlu memberikan kepastian hukum bagi aparat keamanan saat menjalankan tugasnya di lapangan. Pasalnya, kerap kali aparat hukum tidak bisa menjalankan tugasnya melindungi kelompok minoritas karena tidak adanya kepastian hukum.

Sebelumnya, Gereja HKBP Setu, Bekasi, Jawa Barat kemarin dibongkar oleh aparat keamanan. Gereja tersebut dihancurkan atas dasar tidak memiliki izin membangun. Padahal pengelola gereja mengatakan sudah mendapat surat pernyataan tidak keberatan dari 80 warga di sekitar lokasi. Peristiwa itu menambah daftar panjang kasus intoleransi di Indonesia yang menimpa kaum minoritas beberapa tahun terakhir.

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - NASIONAL

Most Popular / Trending

Kabar Baru Jam 8

Presiden Didesak Taati Tuntutan Usai Kasasi Karhutla Ditolak MA

News Beat

Kabar Baru Jam 7

Rangkuman Berita Sepekan KBR