KBR, Jakarta - Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) meminta pemerintah melakukan penegakan hukum dan mencabut izin perusahaan yang melanggar dan masih melakukan pembakaran lahan, terutama gambut.
"Sudah merekomendasikan untuk dilakukan penegakkan hukum, dan pencabutan izin kepada perusahaan-perusahaan yang telah melakukan pelanggaran hukum dan melakukan pengrusakan ekosistem gambut. Melalui proses hukum juga, denda administratif dalam bentuk denda bisa dijalankan untuk bagimana perusahaan-perusahaan tersebut melakukan pemulihan terhadap sistem gambut," ujar Direktur Eksekutif Walhi, Zenzi Suhadi kepada KBR, Selasa (7/2/2023).
Menurutnya, penegakan hukum bisa dilakukan jika antisipasi kebakaran hutan dan lahan lewat modifikasi cuaca tidak akan memberikan dampak yang relevan.
Walhi mengingatkan, bencana karhutla sudah sejak lama melanda Indonesia.
"Namun sampai saat ini belum ada tindakan yang tegas dari pemerintah memberi sanksi terhadap perusahaan yang memiliki hak atas lahan yang ditempati," katanya.
Zenzi menegaskan solusi yang tepat untuk mencegah kejadian Karhutla kembali terjadi yakni dengan melakukan perubahan pada sistem terkait.
"Potensi kebakaran hutan dan lahan ini rasanya sulit untuk diupayakan dari satu pihak saja, tetapi butuh kerjasama dari seluruh pihak terkait," imbuhnya.
Baca juga:
Sebelumnya BMKG telah menghimbau untuk memperhatikan lahan gambut, mencegah terjadinya karhutla. Lahan gambut diketahui mudah terbakar, jika terjadi kebakaran hutan dan lahan.
BMKG juga meminta Provinsi Riau, Jambi dan Sumatera Utara mewaspadai potensi karhutla di musim kemarau, Juni mendatang. Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati menyebut 3 provinsi itu rawan terjadinya karhutla.
Editor: Kurniati Syahdan
Aparat diduga melanggar HAM dalam menindak massa aksi saat pembubaran paksa.
Sepak bola Indonesia masih memiliki banyak kelemahan.
"Pernyataan Melchias Mekeng soal makan 'uang haram' menuai kritikan. Sementara, pemberitaan media masih diskriminatif terhadap keberagaman identitas gender dan orientasi seksual"
"Jangan dicampur aduk, ada ada wilayah politik, ada wilayah olahraga," 
"Kita harapkan ke depan tidak ada lagi masyarakat kita yang lebih senang liburan ke luar negeri."
"Kita berhasil mengamankan 16 ribu batang,”
"Jadikan hal ini sebagai pembelajaran berharga bagi kita semuanya, bagi persepakbolaan nasional Indonesia,”
Jokowi menginstruksikan jajarannya memastikan suplai beras di seluruh tanah air berada pada kondisi normal.
Bahkan dikatakan justru mengakibatkan kekaburan makna pasal tersebut secara keseluruhan.
Anton menyebut, segala persiapan yang terlanjur dilaksanakan untuk Piala Dunia U-20 dapat dijadikan investasi, semisal perbaikan stadion.
"Nggak ada, kalau Kanjuruhan, begitu kejadian langsung di-banned kita, langsung dicabut ke-tuanrumahan,"
"Kami menemukan peristiwa pidananya, kemudian bukti permulaan yang cukup"
Sebetulnya bukan pakaian bekas impor yang menjadi ancaman serius pelaku UMKM.
"Saya sakit hati, memang saya sendiri sangat lelah,"
“Menjatuhkan terhadap terdakwa Teddy Minahasa Putra bin Haji Abu Bakar dengan pidana mati dengan perintah terdakwa tetap ditahan,”
Kenaikannya mencapai 47 persen, yakni dari 85 juta pada 2022, naik menjadi 123 juta pada tahun ini.
"Dengan anggaran yang Rp 2,1 triliun, kalau direhabilitasi saya kira selesai maka lapas kita akan berkurang jauh (tak penuh)"
Presiden berjanji bakal segera mencarikan solusi.
