KBR, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka peluang mempidanakan pejabat negara yang tidak bisa membuktikan sumber kekayaannya.
Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron dalam keterangan tertulis hari ini (27/2/2023) mengatakan, lembaganya terus memantau Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) secara berkala. Termasuk LHKPN milik eks-pejabat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Rafael Alun Trisambodo.
Ghufron menegaskan, sejak 2020, data mencurigakan Rafael sudah diadukan KPK ke Kementerian Keuangan.
"Terhadap harta penyelenggara negara KPK yang dinilai tidak wajar kemudian dianalisis dan dikonfirmasi kepada pelapor, dan jika tidak dapat dijelaskan dan dibuktikan dapat dijadikan dasar untuk penegakan hukum baik oleh KPK jika merupakan wilayah kewenangan KPK. Khusus dalam LHKPN salah seorang pegawai Kemenkeu ini, KPK juga telah menindaklanjuti dan mengkoordinasikannya kepada Inspektorat Bidang Investigasi Kemenkeu sejak tahun 2020," ujar Ghufron.
Ditambahkannya, sepanjang 2020 sebanyak 195 LHKPN telah diperiksa Lembaga Antirasuah atau KPK. Pemeriksaan itu dalam konteks pencegahan korupsi maupun dukungan penanganan perkara rasuah. Data LHKPN juga dapat menjadi instrumen penilaian pendukung penyelenggara negara untuk promosi jabatan.
Baca juga:
- Menkeu: Gaya Hidup Mewah Pejabat Turunkan Kepercayaan Publik
- Belasan Ribu Pegawai Kemenkeu Belum Lapor Harta kekayaan, DPR Khawatir Kepercayaan Wajib Pajak Turun
Sebelumnya Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menduga adanya indikasi tindak pidana pencucian uang oleh Rafael Alun Trisambodo sejak 2012. PPATK telah melaporkan temuannya itu ke KPK, Kejaksaan Agung dan Inspektorat Kemenkeu.
Rafael Alun Trisambodo adalah bekas pejabat Ditjen Pajak. Anaknya, Mario Dandy Satriyo (20 tahun) menganiaya Cristalino David Ozora (17 tahun). Kekayaan Rafael diungkit-ungkit usai Mario Dandy diketahui mengendarai mobil Rubicon saat menganiaya David, Senin (20/2/2023) di sebuah perumahan di Pesanggrahan, Jakarta Selatan.
Editor: Fadli
Vonis rendah hakim terhadap para terdakwa tidak setimpal dengan kematian 135 orang akibat tragedi Oktober tahun lalu.
Tips Atur Bujet Self-Reward Aman di Kantong
"Jadi tuan rumah laga final pun sudah sangat siap. Pokoknya tugas saya sudah selesai."
"Kami sedang melakukan review kembali dengan kementerian keuangan untuk bisa memberikan budget tambahan,"
Berdasarkan pemaparannya, daging sapi impor asal Brasil itu tak bisa digunakan untuk kebutuhan selama puasa Ramadan.
Menurut Akmal penolakan Timnas Israel ini mengandung muatan politis terlebih lagi kini jelang Pemilu 2024.
Ikhtiar meningkatkan kesejahteraan lansia
Survei aplikasi kencan Seeking Arrangement menyebut jumlah sugar daddy di Indonesia itu paling banyak kedua se-Asia. Kemenparekraf membentuk satgas khusus guna menindak para turis yang berulah di Bali
Said mengatakan alasan pihaknya mengajukan uji materiil karena Permenaker Nomor 5 Tahun 2023 itu, bertentangan dengan Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law) Nomor 11 Tahun 2020.
Seperti, mempersiapkan tenaga kerja penduduk lokal di daerah tujuan investasi.
Hal itu tak sesuai dengan asas profesionalitas dan netralitas dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara.
Ada sembilan catatan terkait pasal-pasal bermasalah dan merugikan kalangan buruh dalam Perpu Cipta Kerja.
Afifuddin membantah adanya upaya mediasi dari PN Jakarta Pusat dalam menyelesaikan perkara itu. Menurutnya, pihak pengadilan tidak mengadakan mediasi.
Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengingatkan masyarakat menjaga persatuan, perdamaian dan tidak terprovokasi berita bohong atau diadu domba selama tahun politik.
Kenaikan harga pangan yang sudah tidak wajar yakni pada sektor bawang merah dan bawang putih yang kenaikannya mencapai 20 persen.
"Ternyata pemerintah cuma pemadam kebakaran saja. Jika harga sudah berterbangan naik baru menggelar operasi pasar."
Fobia ini menyebabkan penderitanya merasa takut secara berlebihan terhadap kematian.
Sebelum memimpin BI selama lima tahun belakangan, Perry menjabat sebagai Deputi Gubernur BI periode 2013-2018.
Majelis hakim menilai gugatan perwakilan kelompok cara tepat sebagai upaya yang efisien guna mewakili 324 anak korban gagal ginjal akut.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto beralasan, Perpu Cipta Kerja dapat menjadi salah satu solusi Indonesia dalam menghadapi krisis ekonomi global.
