KBR, Jakarta - Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan, hakim konstitusi tidak bisa diberhentikan di tengah jalan.
Itu disampaikan Mahfud merespons pernyataan bekas Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, saat acara dialog dengan tokoh masyarakat di Kantor Kemenko Polhukam.
"Intinya MK itu jangan sampai dikebiri gitu lah, itu kalau sikap pemerintah. Kalau rancangan di DPR, ndak tau yang menang mana nanti yang pertarungan ide itu," kata Mahfud dalam tayangan Youtube Kemenko Polhukam, Rabu (22/2/2023).
"Kalau di DPR itu, pokoknya MK itu hakimnya bisa ditarik di tengah jalan, pokoknya kalau DPR tidak setuju bisa dipecat hakim. Sedangkan kita mengatakan ndak boleh hakim dipecat di tengah jalan apapun salahpun putusan hakim itu harus diikuti," sambungnya.
Menurut Mahfud, ketika seorang hakim melakukan kesalahan pidana, semestinya itu menjadi ranah aparat penegak hukum.
"Salah ya ditangkap kayak Akil Mochtar itu kan tidak dipecat, (tapi) ditangkap, putusannya tetap mengikat, orangnya ditangkap," kata dia.
Baca juga:
- Eks Hakim MK Pertanyakan Asas Keadilan pada Perpu Cipta Kerja
- Tuai Kritik, DPR Tetap Lanjutkan Pemberhentian Hakim MK Aswanto
Mahfud mengatakan, pemerintah harus merespons usulan DPR untuk merevisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dalam waktu maksimal 60 hari.
Desakan Akademisi
Mahfud mengatakan, para akademisi sempat meminta pemerintah untuk menolak usul revisi UU MK. Permintaan itu disampaikan saat Mahfud mengundang sejumlah akademisi dan praktisi.
"Sebenarnya pemerintah tidak memiliki agenda untuk melakukan revisi kembali atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 20023 tentang MK. Cukup seru perdebatan di internal Pemerintah untuk menyikapi usul dari DPR ini. Diskusi yang kami undang para akademisi secara terpisah dengan para praktisi, pada umumnya meminta agar pemerintah menolak usul ini," ujar Mahfud saat rapat kerja dengan Komisi Hukum DPR, Rabu (15/02/2023).
Mahfud menambahkan, pemerintah setuju menerima usulan revisi UU MK karena sudah sesuai dengan prosedur dan persyaratan.
"Maka pemerintah akan menggunakan kesempatan ini untuk menawarkan alternatif melalui daftar inventarisasi masalah (DIM) yang menurut pemerintah merupakan upaya pemerintah perbaikan dari keadaan yang sekarang artinya pemerintah menyetujui usul ini untuk dibahas," ujarnya.
Dalam rapat tersebut, DPR menyampaikan sejumlah substansi perubahan yang diusulkan. Mulai dari evaluasi hakim, Majelis Kehormatan MK, hingga ketentuan masa jabatan hakim MK.
Baca juga:
Editor: Wahyu S.
Sebelumnya, Presiden Jokowi menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.
Pagu indikatif Kemenkumham pada 2024 menurun jika dibandingkan 2023.
Jadi arahan Bapak Presiden jelas minta dipercepat, di bulan September harus semuanya sudah selesai.
“Kita tidak boleh kalah dengan kenaikan harga komoditas dengan alasan musim."
Flexing bisa dijadikan ajang bersaing atau cara untuk mendapatkan pengakuan orang lain.
Cara menampilkan citra diri agar eksis di media sosial
"Maraknya politik uang mengindikasikan pemilu kita masih memiliki tantangan yang luar biasa,"
Ekspor pasir laut sebenarnya sudah dilarang sejak 20 tahun lalu. 
"Bukan cawe-cawe kemudian untuk mempengaruhi hasil pemilu, sama sekali enggak."
Nanti kan kita tentukan titik-titik mana saja yang boleh diambil. Jadi tidak sembarangan itu untuk dilakukan di semua titik
"Hampir 60-70% itu anak-anak itu langsung putus sekolah akibat kehamilan yang tidak diinginkan atau dipaksa menikah,"
Jadi yang milih bukan Presiden, hati-hati, yang milih ini rakyat.
"Perokok pemula naik drastis selama 10 tahun terakhir, ketika kita sudah melihat data yang per dekade itu naiknya 240 persen,"
"Kita berharap di pasal ini ada tambahan satu pasal terkait larangan iklan, promosi, dan sponsor bagi industri tembakau dan turunannya," 
"Hal yang membuat kami di Ombudsman ini sungguh mengagetkan karena justru kemudian mempertanyakan hal-hal yang sifatnya kewenangan"
"12 provinsi prioritas, yang meliputi 7 provinsi dengan prevalensi stunting yang paling tinggi di Indonesia, dan 5 provinsi dengan jumlah anak stunting terbesar."
"Memerintahkan ada langkah-langkah cepat dalam sebulan ini untuk menunjukan kepada publik, bahwa negara kepolisian, TNI, dan aparat pemerintah lain itu bertindak cepat dan hadir untuk ini,” 
"Pendataan yang nantinya berkualitas dan bermanfaat menjadi sesuatu yang sangat penting."
"Munculnya kerusakan lingkungan dan kerugian masyarakat dalam skala besar oleh karena beroperasinya kapal-kapal isab yang akan mengisap pasir laut dalam jumlah besar,"
