KBR, Jakarta- Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) menolak bernegosiasi dengan pemerintah Indonesia terkait pembebasan pilot Susi Air, Kapten Philips Max Mehrtens.
Juru bicara TPNPB-OPM, Sebby Sambom mengatakan, hanya ingin bernegosiasi dengan pemerintah Selandia Baru, Amerika serikat, Australia, Uni Eropa dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)
"Bicara hak orang asli Papua, karena kita harus bicara dengan mereka. Pemerintahan yang negara yang kami sebutkan ini mengirimkan senjata kekuatan ke pemerintah Indonesia, juga melatih anggota tentara polisi Indonesia untuk membunuh orang asli Papua selama 60 tahun terakhir. Oleh karena itu kami juga manusia, punya hak untuk membela diri demi menyelamatkan rakyat kami, "ujar Sebby melalui pesan singkat kepada KBR, Rabu (15/2/2023).
Kata dia, TPNPB-OPM telah menyurati pemerintah Selandia Baru untuk berunding.
Juru bicara TPNPB-OPM, Sebby Sambom mengatakan, pihaknya menganggap Kapten Philips sebagai teman sekaligus jaminan. Bahkan, kata dia, Philips juga bakal tinggal bersama lebih lama untuk melatih anggota TPNPB-OPM menerbangkan pesawat.
"Jikalau kami sudah siap, kami juga bisa bajak pesawat begitu dan kami tidak main-main," tutur Sebby.
Baca juga:
- Ratusan Personel Kopasgat TNI AU Bakal Mengamankan Bandara di Papua
- TPNPB Rilis Keberadaan Pilot Asal Selandia Baru
Sebby mengatakan, tetap menuntut pengakuan hak kemerdekaan dari pemerintah Indonesia hingga PBB.
"Presiden Jokowi, kabinetnya, dan parlemen harus mengakui hak kemerdekaan bangsa Papua yang ditiadakan oleh Amerika, PBB, dan Indonesia. Di mana hak kami untuk merdeka dirampas oleh Jakarta atas dukungan Amerika Serikat dan PBB," tegas Sebby.
"Karena itu Jakarta dengan Pak Jokowi dan kabinetnya harus mengakui perjuangan bangsa Papua untuk merdeka," tambahnya.
TPNPB-OPM telah mengirimkan sejumlah bukti tentang penyanderaan Philips berupa foto dan video. Dalam salah satu foto yang dikirim Sebby, nampak pria yang diduga Philips menggunakan topi rimba, jaket, dan celana pendek hitam. Dia difoto bersama sejumlah anggota OPM yang memegang senjata.
Pilot Susi Air, Philips Max Mehrtens yang disandera kelompok bersenjata merupakan warga negara Selandia Baru. Dia disandera sejak Selasa, 7 Februari 2023, setelah pesawatnya dibakar sesaat mendarat di Bandara Paro, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan.
Editor: Rony Sitanggang
Bagaimana perlindungan pada anak yang terancam UU ITE seperti pada SFA? Lainnya, perkara orisinalitas dalam dunia fesyen.
"Untuk mengusung Bapak Ganjar Pranowo memenangkan sebagai presiden Republik Indonesia 2024," 
"Dia akan menyebut juga dibiayai oleh siapa dalam praktiknya selama ini. Artinya itu hal yang sangat mudah untuk dilakukan,"
"Saya sangat menghargai sekali komitmen Dato Seri Anwar Ibrahim untuk memperkuat perlindungan pekerja migran Indonesia,"
Megawati menyatakan bila menang Pemilu, maka program pembangunan akan dipercepat
"Jadi isinya yang harus dilakukan evaluasi, revisi dari aturan SKB 2 Menteri yang kemarin. Maka untuk menjamin kebebasan beragama kita tentu negara wajib hadir."
Ananta meminta program data tunggal Kemenkop UKM dapat segera diselesaikan dalam akhir periode pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Tingkat keparahan dari kekeringan yang akan terjadi kurang lebih hampir sama dengan bencana kekeringan yang terjadi pada 2019.
Kita akan melakukan tindakan yang tegas, termasuk bila ada oknum anggota Polri yang terlibat.
Tahap pertana ini ada 60 unit sepeda motor listrik.
"Ya dituduh bahwa saya punya saham, dituduh bahwa saya punya bermain tambang di Papua, saya tidak pernah lakukan."
Aturan tersebut ditentang para pegiat lingkungan, termasuk bekas Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.
"Modalitas pak Ganjar Pranowo itu sangat kuat. Itulah yang disampaikan bapak Presiden Jokowi."
Strategi cerdas sandwich generation agar bisa sejahtera
"Jadi kalau 30 hari itu digunakan dengan lebih cepat oleh Mahkamah Agung, maka sebelum penyusunan daftar calon sementara bisa dilakukan koreksi oleh partai politik."
Batas akhir pelaporan LHKPN 31 Maret 2023.
Nilai ekonomi dari produk ilegal itu diperkirakan mencapai Rp10 miliar.
Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan evaluasi akan dilakukan terhadap kinerja satgas.
"Kunjungan saya ke Malaysia akan saya gunakan untuk menyelesaikan beberapa perundingan penting yang sudah berjalan bertahun-tahun dan tidak selesai."
"Keputusan bakal capres dan cawapres akan diputuskan Pak Prabowo selaku Ketua Umum Partai Gerindra dan Cak Imin selaku Ketua Umum PKB. Dari PKB hanya mengajukan satu nama yaitu Muhaimin Iskandar."
