Pemerintah Genjot Penggunaan Kendaraan Listrik, Bagaimana Ekosistemnya?

"Pemerintah mendorong penggunaan kendaraan listrik di tanah air. Berbagai upaya dilakukan, antara lain dengan memberikan subsidi dan insentif bagi calon pembeli."

KBR, Jakarta - Presiden Joko Widodo mengajak industri otomotif di Indonesia bergeser ke kendaraan listrik.

Pernyataan itu disampaikan Jokowi saat membuka pameran otomotif tahunan Indonesia International Motor Show (IIMS) 2023, di Jakarta, 16 Februari 2023. 

Jokowi meyakini, kendaraan listrik akan menjadi tren dunia ke depan.

"Saya juga mengajak industri otomotif untuk mulai melihat tren ini dan sedikit demi sedikit untuk menggeser industrinya ke arah tren yang hampir semua negara sekarang ini ke arah itu dari LCGC (Low Cost Green Car) ke mobil listrik," ujar Jokowi saat itu.

Jokowi menegaskan pemerintah berkomitmen untuk mendorong terbentuknya industri kendaraan listrik dari hulu sampai hilir. 

"Pemerintah juga sekarang ini terus mendorong agar dari hulu sampai hilir ekosistem besar mobil listrik ini segera bisa kita miliki. Sehingga bisa masuk ke supply chain global dari EV baterai, dari lithium baterai semuanya sekaligus. Kita dorong agar ini segera bisa selesai," kata Presiden.

Namun lembaga Ombudsman RI menilai harga kendaraan listrik di Indonesia masih terlampau mahal. Menurut Anggota Ombudsman RI Hery Susanto, aspek tingginya harga jual itu harus menjadi perhatian pemerintah.

Dia mencontohkan, harga mobil listrik pabrikan Korea yang dibanderol sekitar Rp350 jutaan, justru dijual di Indonesia hingga Rp700 juta. Sementara di Amerika dan Eropa, mobil buatan negeri gingseng itu dijual Rp450 jutaan.

"Aspek implementasi di lini penjualan dan harga pasar, ini harga mobil listrik dinilai masih relatif mahal. Saat ini kendaraan listrik terutama mobil listrik, ini harganya terkesan dari pihak dealer mobil listrik dengan harga yang masih dinilai tinggi. Di mana harga jual mobil listrik di Indonesia lebih mahal dibanding harga jual mobil listrik di beberapa negara lain," ujar Hery Susanto dalam Konferensi Pers yang disiarkan secara daring, Selasa (14/2/2023).

Baca juga:

• Jokowi : 60 Persen Produksi EV Baterai Dunia Ada di Indonesia
• Rencana Subsidi Kendaraan Listrik Berbuah Petisi

Hery juga menyoroti belum meratanya sebaran stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) dan stasiun penukaran baterai kendaraan listrik umum (SPBKLU).

Masalah lain, kata Hery Susanto, adalah administrasi laik jalan bagi kendaraan konversi dari semula berbahan bakar fosil ke energi listrik. Ia melihat kurangnya aspek daya dukung sumber daya manusia yang memiliki keahlian dalam perbaikan kendaraan listrik, dan pengolahan limbah baterai kendaraan listrik.

"Dengan usia rata-rata pakai kendaraan listrik baterainya hanya memiliki ketahanan 10 sampai 15 tahun, diperlukan metode pengelolaan limbah yang baik," tutur Hery.

Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebut, perlu dibangun ekosistem yang baik dan menyeluruh untuk bisa kendaraan listrik menjadi tersedia dan semakin terjangkau.

Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menilai, saat ini ekosistem produksi kendaraan listrik belum cukup baik.

"Dalam pelaksanaannya kami pun melihat masih belum optimal. Karena antara lain tadi ekosistemnya belum cukup baik untuk perawatan dan operasionalisasinya," kata Mahendra dalam acara OJK Mengajar 2022 "Peran OJK dalam Mendukung Ekosistem Kendaraan Bermotor LBB", Jumat (14/10/2022).

Mahendra menambahkan, ekosistem yang dibangun harus lebih luas dari sekadar produksi mobil dan motor listrik.

Menurutnya, sumber daya di Indonesia memberi peluang besar mengundang investasi untuk bekerja sama maupun memproduksi sendiri dalam jumlah besar.

Dengan demikian, pengembangan kendaraan listrik nantinya tidak hanya menguras keuangan negara melainkan memberikan pemasukan nilai tambah bagi negara.

Angka penjualan sepanjang 2022 mencapai 28 ribu unit. Namun, pertumbuhan penjualan motor listrik di Indonesia hingga kini dinilai tidak bisa berkembang secara maksimal.

Keluhan itu disampaikan Eko Maryanto, yang menjabat Presiden Direktur PT Dharma Controlcable Indonesia salah satu perusahaan komponen otomotif. Eko mengatakan infrastruktur baterai dari segi bahan baku dan tempat pengisian baterai saat ini masih terbatas.

Baca juga:

• Menperin Pastikan Pembelian Bus Listrik Dapat Insentif
• Jatam Tolak Rencana Kebijakan Subsidi untuk Kendaraan Listrik

Berdasarkan analisis ekonom lembaga kajian ekonomi CORE Indonesia, Mohammad Faisal, diperlukan jaminan produksi ekosistem kendaraan listrik, mulai hulu hingga hilir. Baik itu untuk kendaraan jadi maupun komponen pendukung di dalamnya seperti baterai.

“Industri kendara listrik ini ditempatkan sebetulnya sebagai sektor prioritas sejauh mana ya dalam perencanaan industri ya dalam perencanaan sektor pendukungnya begitu ya. Nah ini yang harus ada kejelasan juga dari sisi planning kalaupun insentif diberikan itu kan untuk mendorong industri dalam negerinya baik itu kendaraannya maupun baterainya,” kata Faisal kepada KBR, (15/12/22).

Faisal menilai pemberian insentif kendaraan listrik harus berdasarkan skala prioritas yang tepat. Sebab, masih ada sektor lain yang lebih membutuhkan insentif dari pemerintah, untuk keberlanjutan industrinya.

“Kalau memang benar pemerintah ingin mendorong ini sebagai industri prioritas sampai pada pemain Global memang perlu ada insentifnya. cuman berapa insentifnya dan bagaimana dan pada kondisi seperti apa itu kan yang perlu dilihat kembali. Kalau dalam jangka panjang memang ingin menjadi prioritas betul-betul tadi harus sesuai sama roadmap yang dibuat oleh pemerintah.” katanya.

Editor: Agus Luqman

• kendaraan listrik
• Mobil listrik
• motor listrik