KBR, Jakarta- Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menilai wacana pembentukan Komando Daerah Militer (Kodam) di setiap provinsi di Indonesia menimbulkan ancaman masalah Hak Asasi Manusia (HAM).
Peneliti Divisi Riset dan Dokumentasi Kontras Rozy Brilian menyebut wacana tersebut berbahaya sebab memunculkan potensi militeristik di suatu daerah."Belum lagi soal politik anggaran, apakah suatu hal yang tidak ada urgensinya ini harus dilakukan, akan sangat membebankan anggaran. Nah kaitannya dengan anggaran kami khawatir bahwa nanti ketika anggaran tidak ada, akhirnya prajurit mencari sumber-sumber pendanaan lain atau dana ilegal misalnya dengan melakukan praktek bisnis militer," ujar Rozy Brilian kepada KBR, Minggu (12/02/2023).
Menurut Rozy, hal lain yang menjadi ancaman saat adanya praktik bisnis militer nantinya dikhawatirkan terjadi konflik antara TNI dengan masyarakat. ia menambahkan bahwa secara geografis tidak semua wilayah di Indonesia dilalui perbatasan yang mengharuskan dibentuknya Kodam.
Rozy berharap wacana tersebut dapat dibatalkan dengan mempertimbangkan belum tuntasnya penyelesaian masalah kultur kekerasan, langgengnya praktek bisnis militer hingga konflik dengan polri.
Baca juga:
- Hakim Pengadilan HAM Bebaskan Isak Sattu, Terdakwa Pelanggaran HAM Berat Paniai
- Mayor TNI Helmanto Divonis Seumur Hidup, Keluarga Korban Mutilasi Puas
Sebelumnya rencana pembentukan Kodam di seluruh provinsi diungkapkan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Dudung Abdurachman usai Rapat Pimpinan TNI AD Tahun Anggaran 2023 di Markas Besar Angkatan Darat, Jakarta, Jumat. (10/2). Kata dia, penambahan Kodam untuk memperkuat teritorial dan kerja sama dengan Polda yang ada di seluruh provinsi. Saat ini, ada 15 Kodam di Tanah Air.
Editor: Rony Sitanggang
Sebelumnya, Presiden Jokowi menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.
Pagu indikatif Kemenkumham pada 2024 menurun jika dibandingkan 2023.
Jadi arahan Bapak Presiden jelas minta dipercepat, di bulan September harus semuanya sudah selesai.
“Kita tidak boleh kalah dengan kenaikan harga komoditas dengan alasan musim."
Flexing bisa dijadikan ajang bersaing atau cara untuk mendapatkan pengakuan orang lain.
Cara menampilkan citra diri agar eksis di media sosial
"Maraknya politik uang mengindikasikan pemilu kita masih memiliki tantangan yang luar biasa,"
Ekspor pasir laut sebenarnya sudah dilarang sejak 20 tahun lalu. 
"Bukan cawe-cawe kemudian untuk mempengaruhi hasil pemilu, sama sekali enggak."
Nanti kan kita tentukan titik-titik mana saja yang boleh diambil. Jadi tidak sembarangan itu untuk dilakukan di semua titik
"Hampir 60-70% itu anak-anak itu langsung putus sekolah akibat kehamilan yang tidak diinginkan atau dipaksa menikah,"
Jadi yang milih bukan Presiden, hati-hati, yang milih ini rakyat.
"Perokok pemula naik drastis selama 10 tahun terakhir, ketika kita sudah melihat data yang per dekade itu naiknya 240 persen,"
"Kita berharap di pasal ini ada tambahan satu pasal terkait larangan iklan, promosi, dan sponsor bagi industri tembakau dan turunannya," 
"Hal yang membuat kami di Ombudsman ini sungguh mengagetkan karena justru kemudian mempertanyakan hal-hal yang sifatnya kewenangan"
"12 provinsi prioritas, yang meliputi 7 provinsi dengan prevalensi stunting yang paling tinggi di Indonesia, dan 5 provinsi dengan jumlah anak stunting terbesar."
"Memerintahkan ada langkah-langkah cepat dalam sebulan ini untuk menunjukan kepada publik, bahwa negara kepolisian, TNI, dan aparat pemerintah lain itu bertindak cepat dan hadir untuk ini,” 
"Pendataan yang nantinya berkualitas dan bermanfaat menjadi sesuatu yang sangat penting."
"Munculnya kerusakan lingkungan dan kerugian masyarakat dalam skala besar oleh karena beroperasinya kapal-kapal isab yang akan mengisap pasir laut dalam jumlah besar,"
