NASIONAL

Kiprah Seabad NU dan Harapan ke Depan

"Kehadiran NU mendapat apresiasi banyak pihak, terkait kiprah NU di bidang keagamaan dan keislaman, di bidang kemasyarakatan/sosial, hingga politik."

NU
Warga Nahdliyin menghadiri Puncak Resepsi Harlah 1 Abad NU di Stadion Deltra, Sidoarjo, Jawa Timur, Selasa (7/2/2023). (Foto: ANTARA/Zabur Karuru)

KBR, Jakarta - Sekitar satu juta orang menghadiri peringatan Hari Lahir 1 Abad Nahdlatul Ulama di Sidoarjo, Jawa Timur. Turut hadir Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Maruf Amin.

Nahdlatul Ulama (NU), salah satu organisasi Islam terbesar dunia, genap berusia 100 tahun atau satu abad berdasarkan kalender Hijriyah, pada 16 Rajab 1444 Hijriyah atau 7 Februari 2023.

Kehadiran NU mendapat apresiasi banyak pihak, terkait kiprah NU di bidang keagamaan dan keislaman, di bidang kemasyarakatan/sosial, hingga politik.

Saat memberikan sambutan dalam resepsi puncak satu abad Nahdlatul Ulama, Presiden Joko Widodo berharap memasuki abad kedua NU dapat memberikan contoh keislaman yang moderat. Islam moderat merupakan mereka yang bersikap toleran, menghargai pendapat lain yang berbeda.

"Tumbuh semakin kokoh menjadi teladan dalam keberislaman yang moderat, memberikan contoh hidup adab islam yang baik, menjunjung akhlakul karimah dan adat ketimuran, tata krama, unggah ungguh, etika yang baik dan adab yang baik dan menjaga toleransi, menjaga persatuan, menjaga kegotongroyongan, serta terus mengikuti perkembangan zaman," kata Jokowi di Gelora Delta Sidoarjo, Jawa Timur, Selasa (7/2/2023).

Zannuba Ariffah Chafsoh merupakan salah seorang aktivis muda Nahdlatul Ulama. Ia menjelaskan organisasi NU telah menyumbang hal-hal penting terhadap dunia, dari nasional hingga internasional.

Dari sisi keislaman, Yenny menyebut NU tetap mencoba untuk mengukuhkan kembali relasi antara negara dan bangsa yang harmonis, tidak perlu ada dikotomi antara bentuk negara NKRI dengan keinginan umat untuk hidup berdasarkan syariah.

"Negara Kesatuan Republik Indonesia sudah jelas bagi NU telah menjadi sebuah konsep wilayah atau islam dimana umat Islam di sini bebas untuk mempraktekkan agamanya tidak ada paksaan tidak ada hujatan tidak ada larangan dan lain sebagainya bahkan di kalangan ilmu sendiri," kata Yenny, Rabu (1/2/2023).

Baca juga:

Peran Nahdlatul Ulama dalam memperkuat keberagaman di Indonesia juga dikuatkan pernyataan Mustasyar atau Penasihat Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Ahmad Mustofa Bisri.

Dalam Harlah 1 Abad NU, KH Mustofa Bisri atau Gus Mus membacakan sejumlah rekomendasi hasil Muktamar Internasional Fikih I yang digelar sehari sebelumnya. Salah satu rekomendasi adalah menolak tegas aspirasi pendirian negara khilafah.

"Cita-cita mendirikan kembali Negara khilafah yang dapat menyatukan umat islam sedunia, namun dalam hubungan yang berhadap-hadapan dengan non-muslim bukanlah hal yang pantas diusahakan dan dijadikan sebagai sebuah aspirasi. Dalam kenyataannya usaha-usaha untuk mendirikan kembali Negara khilafah nyata-nyata bertabrakan dengan tujuan-tujuan pokok agama tersebut. Ini dikarenakan usaha semacam ini akan menimbulkan ketidakstabilan dan merusak keteraturan sosial politik," ucap Gus Mus dalam bahasa Arab, yang diterjemahkan Yenny Wahid dalam bahasa Indonesia.

Kiai Haji Ahmad Mustofa Bisri yang akrab dipanggil Gus Mus menyebutkan negara khilafah kerap memicu konflik dan kekerasan yang bisa menimpa masyarakat di berbagai wilayah di dunia. Terutama dalam hubungan antara muslim dan nonmuslim.

"Sejarah menunjukkan kekacauan akan perang pada akhirnya selalu didampingi dengan penghancuran yang luas. Atas rumah ibadah, hilangnya nyawa manusia, hancurnya akhlak, keluarga, dan harta benda," kata Yenny.

Baca juga:


Sikap Politik

Memasuki usia abad kedua, Nahdlatul Ulama juga semakin tegas soal sikap politiknya. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf menyatakan organisasinya tidak ingin berafiliasi dengan partai politik tertentu, calon presiden atau wakil presiden tertentu maupun segala macam bentuk politik praktis lainnya.

Yahya berulang kali mengingatkan warga NU baik struktural maupun kultural agar tidak menjadikan Nahdlatul Ulama sebagai identitas politik.

"Intinya itu sederhana juga, intinya sederhana juga. Jangan gunakan NU sebagai lembaga untuk politik praktis. Itu tok! Sampean itu mau kampanye partai apapun namanya asal tidak pakai lembaga. Ndak masalah," kata Yahya dalam rapat koordinasi persiapan Satu Abad NU yang diselenggarakan PBNU dengan, Selasa (15/11/2022).

Yahya Cholil Staquf menyampaikan bahwa tema satu abad NU adalah Mendigdayakan Nahdlatul Ulama Menjemput Abad Kedua Menuju Kebangkitan Baru.

Yahya menjelaskan bahwa pilihan tema tersebut didasarkan pada sebuah hadits mengenai adanya pembaharu di setiap 100 tahun. Peringatan satu abad NU diharapkan dapat memicu kebangkitan baru di tengah umat, serta menjadi momentum kebangkitan baru NU.

Baca juga:

Pemilu 2024

Organisasi Muhammadiyah sebagai salah satu ormas kemasyarakatan Islam besar di Indonesia turut mengucapkan selamat terhadap NU yang berusia genap satu abad.

Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir berharap NU menjadi pilar keutuhan bangsa, terutama menjelang Pemilu 2024 yang rawan konflik.

"Tentu kami berharap jelang 2024, NU, Muhammadiyah dan seluruh komponen bangsa yang menjadi kekuatan masyarakat madaniyah menjadi pilar yang kokoh, menjaga keutuhan dan persatuan bangsa di tengah keragaman pilihan politik," kata Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir di kantor PP Muhammadiyah Yogyakarta, Senin (6/2/2023).

Ketua PP Muhammadiyah Haedar Nashir mengatakan selama ini NU dan Muhammadiyah sudah lama bersama berjalan dengan ciri khas masing-masing dalam membangun bangsa, terutama di dunia pendidikan. Jika pendidikan NU berkonsentrasi pada pendidikan berbasis pesantren, Muhammadiyah berkonsentrasi membangun pendidikan modern.

Berbagai pihak juga mengakui kiprah Nahdlatul Ulama dalam menjaga NKRI. Peneliti Pusat Kajian Agama dan Budaya Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Sukron Kamil mengatakan, NU berperan besar dalam mewujudkan penguatan Islam dengan kemanusiaan, termasuk keadilan gender.

Namun, Sukron menilai NU harus mengoptimalkan perannya dalam konteks pendidikan maupun pelayanan kesehatan seperti organisasi Muhammadiyah.

"Saya kadang sedih masuknya NU ke politik sejak masa reformasi dan diberlakukannya sistem politik demokrasi yang harus berbasis massa begitu ya, maka beberapa Kementerian kan memang didominasi NU, apalagi Kemenag gitu ya. Tapi yang menarik hemat saya manfaat sosial dari masuknya NU ke dalam struktur politik orde reformasi itu tidak banyak memberi manfaat itu mohon maaf," ucap Sukron kepada KBR, Selasa, (07/02/2023).

Sukron Kamil juga berharap NU memperkuat keberadaannya sebagai pilar keutuhan bangsa, terutama di tahun politik 2024. Menurutnya, keberadaan organisasi NU sangat kuat dalam menarik dukungan pemilih pada pemilu nanti.

Editor: Agus Luqman

  • NU
  • Nahdlatul Ulama
  • organisasi islam
  • PBNU

Komentar (0)

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!