KBR, Jakarta - Merosotnya Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia tahun 2022 dinilai bukan hanya disebabkan lemahnya kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Anggota Komisi Hukum di DPR Arsul Sani menyarankan pemerintah tidak menyalahkan lembaga penegak hukum.
Menurutnya, indikator penegakan hukum dalam IPK 2022 cenderung stagnan. Hal ini disampaikan Arsul saat rapat kerja bersama KPK.
“Kita juga harus adil bahwa jangan setiap IPK turun, kemudian KPK-nya, kejaksaan agungnya, polisinya enggak kerja melakukan pemberantasan korupsi. Harus fair juga kita. Padahal persoalannya justru ada di luar penegak hukum,” ucap Arsul, Kamis (9/2/2023).
Baca juga:
- Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2022 Anjlok, Terburuk Sepanjang Reformasi
- Respons Jokowi usai Indeks Persepsi Korupsi 2022 Merosot
Arsul mengatakan, anjloknya skor IPK Indonesia 2022 merupakan dampak dari lemahnya lembaga negara, terutama lingkup eksekutif. Arsul menyoroti salah satu inikator yang mengalami penurunan yakni IMD World Competitiveness Year Book.
“Kalau kita bicara, misalnya ini kan salah satu yang turunnya banyak IMD World Competitiveness Year Book dari 44 menjadi 39. Padahal indeks ini bicara efisiensi pemerintahan, bicara tentang efisiens bisnis, bukan bicara penegakan hukum,” jelasnya.
Sebelumnya, lembaga Transparency International Indonesia melansir laporan Indeks Persepsi Korupsi 2022. Skor IPK Indonesia melorot drastis dan menyebabkan peringkat Indonesia turun dari posisi 96 menjadi 110 dari 180 negara di dunia.
Baca juga:
- Luhut: Negara Hebat Kok Masih OTT?
- IPK 2022 Anjlok, Jokowi Minta Aparat Berantas Korupsi Tanpa Tebang Pilih
Editor: Wahyu S.
Aparat diduga melanggar HAM dalam menindak massa aksi saat pembubaran paksa.
Sepak bola Indonesia masih memiliki banyak kelemahan.
"Pernyataan Melchias Mekeng soal makan 'uang haram' menuai kritikan. Sementara, pemberitaan media masih diskriminatif terhadap keberagaman identitas gender dan orientasi seksual"
"Jangan dicampur aduk, ada ada wilayah politik, ada wilayah olahraga," 
"Kita harapkan ke depan tidak ada lagi masyarakat kita yang lebih senang liburan ke luar negeri."
"Kita berhasil mengamankan 16 ribu batang,”
"Jadikan hal ini sebagai pembelajaran berharga bagi kita semuanya, bagi persepakbolaan nasional Indonesia,”
Jokowi menginstruksikan jajarannya memastikan suplai beras di seluruh tanah air berada pada kondisi normal.
Bahkan dikatakan justru mengakibatkan kekaburan makna pasal tersebut secara keseluruhan.
Anton menyebut, segala persiapan yang terlanjur dilaksanakan untuk Piala Dunia U-20 dapat dijadikan investasi, semisal perbaikan stadion.
"Nggak ada, kalau Kanjuruhan, begitu kejadian langsung di-banned kita, langsung dicabut ke-tuanrumahan,"
"Kami menemukan peristiwa pidananya, kemudian bukti permulaan yang cukup"
Sebetulnya bukan pakaian bekas impor yang menjadi ancaman serius pelaku UMKM.
"Saya sakit hati, memang saya sendiri sangat lelah,"
“Menjatuhkan terhadap terdakwa Teddy Minahasa Putra bin Haji Abu Bakar dengan pidana mati dengan perintah terdakwa tetap ditahan,”
Kenaikannya mencapai 47 persen, yakni dari 85 juta pada 2022, naik menjadi 123 juta pada tahun ini.
"Dengan anggaran yang Rp 2,1 triliun, kalau direhabilitasi saya kira selesai maka lapas kita akan berkurang jauh (tak penuh)"
Presiden berjanji bakal segera mencarikan solusi.
