DPR Duga Ada Tumpang Tindih Biaya Penyelenggaraan Haji 2023

""Sebenarnya kami tidak mau debat masalah ini karena kita satu baju gitu kan. Ya tetapi kita ingin clear, pingin clear apakah betul ini tumpang tindih atau tidak jawabannya itu saja,""

KBR, Jakarta - DPR menduga ada tumpang tindih pembayaran di biaya penyelenggaraan haji 2023.

Anggota Komisi VIII DPR, John Kenedy Azis menduga tumpang tindih pembayaraan ini yang menyebabkan biaya haji naik signifikan.

"Kami mengingatkan secara hukum karena menurut kami ini ada pembayaran tumpang tindih. Sebenarnya kami tidak mau debat masalah ini karena kita satu baju gitu kan. Ya tetapi kita ingin clear, pingin clear apakah betul ini tumpang tindih atau tidak jawabannya itu saja," katanya saat Rapat Dengar Pendapat Komponen Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji, Selasa (14/2/2023).

Salah satu temuan DPR itu, kata John, terkait biaya katering jemaah calon haji Indonesia yang terbilang mahal.

"Baik di Jeddah maupun di Mekkah ada keseragaman harga baik pada katering besar maupun katering kecil. Menjadi pertanyaan saya kenapa kok bisa sama? Sama-sama 18,5 Riyal per dus atau box," ujarnya.

John menyebut, Kementerian Agama seharusnya menerima masukan berbagi pihak sebelum memutuskan biaya haji.

Baca: Kloter Pertama Haji RI Berangkat 24 Mei 2023

Hal itu dilakukan agar angka biaya yang dikeluarkan tidak membebani calon jemaah.

"Kalau ini memang tidak tumpang tindih dan menurut Pak Dirjen beserta seluruh jajaran aman, silakan. Ini kan seharusnya ya kita berterima kasih nih orang memberikan masukan ini kepada kita bukan kepada saya tetapi kepada seluruh panja (panitia kerja, red). Memberikan masukan tentang ini gitu loh," imbuh John Kenedy Azis.

Biaya Transportasi Jemaah Haji Masih Mahal

Sementara itu, Komisi VI DPR meminta Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan PT Garuda Indonesia (Persero) meninjau kembali biaya perjalanan haji yang dinilai terlalu mahal dibanding maskapai swasta.

Menurut Anggota Komisi VI DPR, Andre Rosiade Menteri BUMN dan Garuda Indonesia harus mengkaji lagi biaya perjalanan haji yang saat ini sangat tergolong mahal.

Ia meminta biaya ini ditekan dan diturunkan sesuai dengan kemampuan masyarakat. Apalagi, 70 persen jemaah calon haji Indonesia dari kalangan ekonomi bawah dan menengah.

Baca juga: 108 Ribu Calon Jemaah Haji 2023 Belum Lunasi Biaya Haji

"Kita tahu jemaah haji Indonesia itu 70 persen adalah orang-orang sulit, yang secara ekonomi sulit. Itu yang saya ketuk hati Pak Menteri BUMN agar meminta Garuda mengevaluasi dan mengkaji lagi berapa biaya sesungguhnya agar bisa meringankan beban jemaah haji Indonesia. Yang jelas kita memberikan gambaran kalau bisa diturunkan karena kita dengar maskapai swasta bisa lebih murah daripada Garuda," ujar Andre Rosiade, dalam Rapat Kerja dengan Menteri BUMN, Senin (13/2/2023).

Andre yang juga Politisi Gerindra meminta pemerintah mempermudah dan meringankan biaya keberangkatan jemaah calon haji.

Baik dari Menteri BUMN ataupun Garuda Indonesia dapat menimbang usulan terkait penekanan biaya perjalanan haji ini, imbuhnya.

Editor: Kurniati Syahdan

• Haji 2023
• penyelenggaraan haji 2023
• jemaah calon haji
• katering haji
• transportasi jemaah haji