KBR, Jakarta - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI mendorong keterlibatan masyakarat dalam mengawal Indeks kerawanan jelang Pemilu 2024.
Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja mengatakan Bawaslu tidak bisa berjalan sendiri mengawasi Pemilu serentak yang akan datang.
Ia mengatakan Bawaslu membutuhkan kerjasama antarpihak untuk mengawal dan memantau proses Pemilu 2024 agar berjalan lancar, adil, dan sukses.
“Kami mendorong adanya kaderisasi terhadap kepedulian masyarakat untuk terlibat aktif dan berperan dalam mengembangkan pengawasan pemilu partisipatif. Sekarang kami dorong perempuan untuk mengawasi, jadi menghubungi teman-teman majelis taklim,” ujar Ketua Bawaslu Rahmat Bagja, dalam Rapat Koordinasi Pemerintah Daerah dan FKUB, Selasa (28/2/2023).
Baca juga:
- KASN Duga Potensi Pelanggaran Netralitas ASN di Pemilu 2024 Masih Tinggi
- DKPP Deklarasikan Pemilu Beretika dan Berintegritas
Rahmat Bagja juga menyebut perbedaan pendapat pada saat Pemilu merupakan hal yang wajar. Ia meminta untuk seluruh pihak dapat menjaga kerukunan saat Pemilu berlangsung.
Lebih lanjut, Rahmat mengatakan Bawaslu bersama KPU sedang bersinergi melakukan sosialisasi kepada masyarkat terhadap pemilihan umum.
Editor: Agus Luqman
Sensus pertanian diharapkan bisa dijadikan landasan bagi pemerintah untuk mencatat by-name by-address siapa saja yang berhak mendapatkan subsidi pertanian. Seperti subsidi pupuk dan lain-lain.
"Potensi korupsi tinggi itu berawal dari conflict of interest (konflik kepentingan) antarinstansi dan pelaksananya. Sehingga itu menjadi paradoks satu sama lain."
Dari beberapa jenazah yang dipulangkan, sebagian PMI kehilangan satu ginjalnya. Kebanyakan jenazah PMI tersebut berasal dari Nusa Tenggara Timur (NTT). Mereka sudah bekerja antara 5-10 tahun. 
"Bagaimana anak muda memaknai Pancasila? Sementara itu, penutupan kampus berimbas pada para mahasiswanya."
"Saya mengajak kita semuanya untuk menolak ekstrimisme, menolak politisasi identitas, menolak politisasi agama. Mari kita menyambut pesta demokrasi Pemilu 2024 dengan kedewasaan, dengan sukacita."
Usaha mikro kecil terhambat regulasi dan jebakan zona nyaman
Sebelumnya, Presiden Jokowi menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.
Pagu indikatif Kemenkumham pada 2024 menurun jika dibandingkan 2023.
Jadi arahan Bapak Presiden jelas minta dipercepat, di bulan September harus semuanya sudah selesai.
“Kita tidak boleh kalah dengan kenaikan harga komoditas dengan alasan musim."
Flexing bisa dijadikan ajang bersaing atau cara untuk mendapatkan pengakuan orang lain.
Cara menampilkan citra diri agar eksis di media sosial
"Maraknya politik uang mengindikasikan pemilu kita masih memiliki tantangan yang luar biasa,"
Ekspor pasir laut sebenarnya sudah dilarang sejak 20 tahun lalu. 
"Bukan cawe-cawe kemudian untuk mempengaruhi hasil pemilu, sama sekali enggak."
Nanti kan kita tentukan titik-titik mana saja yang boleh diambil. Jadi tidak sembarangan itu untuk dilakukan di semua titik
"Hampir 60-70% itu anak-anak itu langsung putus sekolah akibat kehamilan yang tidak diinginkan atau dipaksa menikah,"
Jadi yang milih bukan Presiden, hati-hati, yang milih ini rakyat.
"Perokok pemula naik drastis selama 10 tahun terakhir, ketika kita sudah melihat data yang per dekade itu naiknya 240 persen,"
"Kita berharap di pasal ini ada tambahan satu pasal terkait larangan iklan, promosi, dan sponsor bagi industri tembakau dan turunannya," 
