KBR, Jakarta - Sejumlah anggota DPR menyarankan pemerintah untuk tidak mengebut pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Beberapa anggota dewan bahkan pesimistis pembangunan IKN bakal rampung sesuai target.
Menurut Anggota Komisi Keuangan DPR Marwan Cik Asan, ancaman resesi global yang terjadi tahun ini bisa menghambat pembangunan IKN.
“Presiden kita sudah menyatakan bahwa tahun 2023 ini sudah kelihatan awan gelap, artinya kondisi ekonomi makro tidak mendukung untuk kita menggunakan seluruh kemampuan finansial kita untuk membangun IKN. Ini yang harus kita jadikan pemahaman bersama,” kata Marwan saat rapat dengar pendapat dengan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantono, Senin (6/2/2023).
Baca juga:
- Groudbreaking Istana Presiden di IKN Dimulai Juli 2022
- Minat Investor ke IKN Diklaim Naik 39 Kali Lipat
Sementara itu, Anggota lain dari Fraksi PKB, Bertu Merlas, pesimistis lantaran dana pembangunan IKN sebesar 20 persen dari APBN belum cair. Menurutnya, hal tersebut bisa membuat pemerintah kesulitan mendapat dana tambahan dari pihak swasta.
“Nah sekarang Pak, kalau Bapak belum ada apa-apa, APBN belum masuk satu tetes pun di situ, bagaimana mereka (investor, red) bisa yakin, Pak?," ujarnya.
"Ini sebagai masukan saja Pak, dari saya bahwa Bapak juga harus berkoordinasi dengan Kementerian PU, bahwa di situ juga ada anggaran untuk meluncur ke sana, untuk memulai itu, Pak. Jadi sudah nampak dulu pemerintah ini serius, Pak. Baru para investor ini yakin untuk memulai proses pembangunan di ibu kota negara ini,” ucapnya.
Baca juga:
Pembangunan IKN ditargetkan rampung tahun 2045. Pembangunan IKN diperkirakan menelan anggaran sekitar Rp466 triliun.
Dari jumlah itu, APBN menanggung beban 20 persen, sedangkan sisanya bursumber dari kerja sama pemerintah dengan swasta.
Editor: Wahyu S.
Aparat diduga melanggar HAM dalam menindak massa aksi saat pembubaran paksa.
Sepak bola Indonesia masih memiliki banyak kelemahan.
"Pernyataan Melchias Mekeng soal makan 'uang haram' menuai kritikan. Sementara, pemberitaan media masih diskriminatif terhadap keberagaman identitas gender dan orientasi seksual"
"Jangan dicampur aduk, ada ada wilayah politik, ada wilayah olahraga," 
"Kita harapkan ke depan tidak ada lagi masyarakat kita yang lebih senang liburan ke luar negeri."
"Kita berhasil mengamankan 16 ribu batang,”
"Jadikan hal ini sebagai pembelajaran berharga bagi kita semuanya, bagi persepakbolaan nasional Indonesia,”
Jokowi menginstruksikan jajarannya memastikan suplai beras di seluruh tanah air berada pada kondisi normal.
Bahkan dikatakan justru mengakibatkan kekaburan makna pasal tersebut secara keseluruhan.
Anton menyebut, segala persiapan yang terlanjur dilaksanakan untuk Piala Dunia U-20 dapat dijadikan investasi, semisal perbaikan stadion.
"Nggak ada, kalau Kanjuruhan, begitu kejadian langsung di-banned kita, langsung dicabut ke-tuanrumahan,"
"Kami menemukan peristiwa pidananya, kemudian bukti permulaan yang cukup"
Sebetulnya bukan pakaian bekas impor yang menjadi ancaman serius pelaku UMKM.
"Saya sakit hati, memang saya sendiri sangat lelah,"
“Menjatuhkan terhadap terdakwa Teddy Minahasa Putra bin Haji Abu Bakar dengan pidana mati dengan perintah terdakwa tetap ditahan,”
Kenaikannya mencapai 47 persen, yakni dari 85 juta pada 2022, naik menjadi 123 juta pada tahun ini.
"Dengan anggaran yang Rp 2,1 triliun, kalau direhabilitasi saya kira selesai maka lapas kita akan berkurang jauh (tak penuh)"
Presiden berjanji bakal segera mencarikan solusi.
