NASIONAL

Program Padat Karya Kereta Api, DPR: Bukannya Membantu, Malah Menyusahkan!

""Harapan saya adalah kalau bapak-bapak itu membuat perencanaan untuk padat karya membantu masyarakat, bantu yang sebenar-benarnya. Kalau nggak, nggak usah""

KBR, Jakarta— Komisi V DPR mengkritik keras program padat karya pembangunan jalur kereta api yang dilaksanakan Direktorat Jenderal (Dirjen) Perkeretaapian Kementerian Perhubungan. Anggota Komisi V DPR Tamanuri mengatakan, program yang digadang-gadang bagian dari Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) itu bukan membantu meningkatkan ekonomi, tetapi justru menyusahkan masyarakat perdesaan.

"Padat karya di perkeretaapian ini. Saya sangat kecewa sebenarnya padat karya ini adalah untuk membantu masyarakat perdesaan yang susah karena pandemi ini. Tapi pada kenyataannya, mereka bukan dibantu. Malah disusahkan," katanya dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi V DPR Dengan Dirjen Perhubungan Darat, Dirjen Perkerataapian Kemenhub, Rabu (9/2/2022).

Berangkat dari aduan masyarakat, pekerja hanya dibayar Rp50 ribu untuk membuat satu fondasi berukuran satu meter. Pengerjaan ditargetkan selesai dalam waktu satu hingga dua hari. Kondisi ini, katanya, membuat sejumlah penduduk yang tadinya sudah mendaftar, mengurungkan niat untuk melanjutkan pengerjaan.

Baca Juga:
30 Persen Porsi Kredit UMKM, Jokowi: Jangan Persulit Akses
Presiden Jokowi Jelaskan Kendala dan Target Kereta Cepat Jakarta-Bandung

"Harapan saya adalah kalau bapak-bapak itu membuat perencanaan untuk padat karya membantu masyarakat, bantu yang sebenar-benarnya. Kalau nggak, nggak usah. Nggak usah bikin padat karya kalau menyusahkan masyarakat karena kami yang di lapangan yang selalu mendapatkan omelan-omelan dari masyarakat tersebut," sambungnya.

Pada kesempatan yang sama Tamanuri juga mempertanyakan soal rencana pembangunan jalur ganda kereta api dari Tanjung Karang menuju Prabumulih, Palembang. Jalur tunggal yang kini ada membuat distribusi logistik menjadi tersendat. Padahal, jalur tersebut berperan sangat besar terhadap pengiriman batu bara.

"Kemudian, double track dari Tanjung Karang ke Prabumulih, Sumatera Selatan. Ini sampai sekarang belum ada kemajuan yang berarti. Sedangkan itu digunakan untuk penghasil yang saya rasa paling besar. Karena apa? Karena mengangkut batu bara dari Tanjung Enim langsung ke Tanjung Karang. Akhirnya karena tidak ada double track terpaksa kereta-kereta lain harus menunggu," tukasnya.

Dia menyayangkan, sampai saat ini keberlanjutan pembangunan jalur ganda di lokasi-lokasi itu masih belum terealisasi. Sementara, tanah seluas 50 meter yang berada di sekeliling jalur kereta api di jalur tersebut merupakan milik Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJTKA).

Editor: Rony Sitanggang

• padat karya
• Anggaran Proyek Kereta Cepat
• Kereta Cepat Jakarta-Bandung
• Dana PEN