Bagikan:

Mulai Maret 2022, Pemerintah Wajibkan Kepala Daerah Beli Produk Lokal Lewat E-Katalog

Peran UMKM itu sangat penting. Saya bahagia sekali ada Pak Anas di sini. Ada program pemerintah yang segera akan di-launching oleh Presiden. Nanti mungkin tanggal 7,8,9 Maret ini."

KABAR BISNIS | NASIONAL

Kamis, 24 Feb 2022 14:29 WIB

Author

Ranu Arasyki

Ilustrasi: Pembuatan sandal wanita di pabrik sepatu rumahan di Pamulang, Tangerang Selatan, Banten,

Ilustrasi: Pembuatan sandal wanita di pabrik sepatu rumahan di Pamulang, Tangerang Selatan, Banten, Selasa (22/2/2022). (Foto: ANTARA/Muhammad Iqbal)

KBR, Jakarta— Pemerintah bakal mewajibkan pembelian barang/jasa melalui e-katalog atau aplikasi belanja online kepada setiap bupati dan kepala daerah mulai Maret mendatang. 

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan, kebijakan ini bertujuan meningkatkan serapan produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang dianggarkan sebesar Rp400 triliun pada tahun ini.

"Ada program pemerintah yang segera akan di-launching oleh Presiden. Nanti mungkin tanggal 7,8,9 Maret 2022. Yaitu bagaimana belanja pemerintah wajib hukumnya membeli melalui e-Katalog. Itu ada Rp400 triliun. Kita punya belanja government procurement Rp1.170 triliun per tahun. Setiap tahun angka itu meningkat. Kalau itu sama dengan hampir dengan US$90 miliar. Jadi angka yang sangat besar sekali," kata Luhut dalam acara "Perkuat Inisiasi Nyata melalui Inovasi dan Sinergi untuk Pemulihan Ekonomi", Kamis (24/2/2022).

Acara itu dihadiri Abdullah Azwar Anas, bekas Bupati Banyuwangi yang sejak pertengahan Januari 2022 menjabat Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). E-Katalog merupakan aplikasi belanja online yang dikembangkan LKPP. 

Baca Juga:

Luhut mengatakan, berdasarkan perhitungan Badan Pusat Statistik (BPS), jika tahun ini pemerintah membelanjakan Rp400 triliun untuk menyerap produk dalam negeri, maka akan berdampak positif terhadap kinerja ekonomi nasional. 

Ia menaksir, belanja negara itu akan mendongkrak setidaknya 1,7 persen dari pertumbuhan ekonomi. Selain itu, program yang nantinya diluncurkan oleh Presiden Joko Widodo ini diharapkan dapat menggerakkan pertumbuhan UMKM, membuka lapangan kerja baru dan memberikan ruang transparan pada setiap transaksi yang dilakukan.

"Saya lapor Presiden kemarin di Bogor. Artinya apa, peran UMKM ini akan besar sekali. Nah, bagaimana kita melaksanakan itu? Sudah dari satu bulan setengah ini, saya dengan Pak Anas dengan kami, dengan Menteri Pariwisata, Menteri UMKM, semua kita padu bahu-membahu untuk menyiapkan ini. Dan sekarang persiapannya bagus. Saya kira ini hawa yang bagus bagi UMKM karena itu akan menciptakan puluhan ribu atau ratusan ribu UMKM dan ratusan ribu lapangan kerja karena Rp400 triliun. Bukan angka yang sedikit itu, sama dengan US$35 miliar. Jadi US$35 miliar itu angka yang besar," paparnya.

Editor: Agus Luqman

Kirim pesan ke kami

Whatsapp
Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - NASIONAL

Kabar Baru Jam 11

Kabar Baru Jam 10

Kabar Baru Jam 8

Kabar Baru Jam 7

Drama Pemeriksaan Gratifikasi Gubernur Lukas Enembe

Most Popular / Trending