KBR, Jakarta- Kemendikbud-Ristek menyampaikan Program Merdeka Belajar episode 16 akan memberikan keleluasaan penggunaan dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) untuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan BOP untuk Pendidikan Kesetaraan.
Mendikbud-Ristek Nadiem Makarim mengatakan, terobosan keleluasaan penggunaan dana BOP itu untuk meningkatkan kualitas pendidikan, melalui transformasi kebijakan pendanaan.
"Jadi sekarang ruang lingkupnya untuk penggunaan anggaran ini jauh lebih besar. Bisa untuk mendukung penerimaan peserta didik baru, mendukung kegiatan ekstrakurikuler, pengembangan perpustakaan, kegiatan asesmen, pengembangan profesi pendidik dan tenaga kependidikan, pelatihan untuk guru-gurunya, pembiayaan layanan, alat multimedia dan tentunya proses kembali kepada PTM." Ujar Mendikbudristek Nadiem Makarim dalam konferensi pers Merdeka Belajar Episode 16 yang diikuti secara daring di Jakarta, Selasa (15/2/2022).
Kata dia, dengan keleluasaan itu jauh lebih merdeka, jauh lebih otonom. Mendikbud memberikan kepercayaan kepada Kepala Sekolah dengan pelaporan yang transparan.
Baca juga:
DPR Minta PPPK Guru Ditunda, Apa Jawaban Mendikbud?
Jokowi Klaim Kucurkan Rp20 Triliun Dana Bantuan Pendidikan
Mendikbud-Ristek Nadiem Makarim juga mengatakan, ada empat pokok kebijakan program Merdeka Belajar episode 16. Yaitu, nilai satuan biaya BOP PAUD pada 2022 ini menjadi bervariasi dan sesuai karakteristik daerah. Lalu, penyaluran BOP PAUD dan Pendidikan Kesetaraan langsung ke rekening sekolah agar lebih cepat dan efisien.
Selain itu Kemendikbud juga memberikan kemerdekaan kepada setiap kepala sekolah untuk mengalokasikan BOP PAUD dan BOP Pendidikan Kesetaraan, sesuai kebutuhan agar lebih fleksibel. Dan, digitalisasi perencanaan, pelaporan dana BOS yang menggunakan Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (Arkas) sebagai aplikasi tunggal.
Editor: Rony Sitanggang
"Apakah RUU Usul Inisiatif Badan Legislasi DPR RI tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) dapat disetujui?"
“Dengan segala hormat kami fraksi Partai Keadilan Sejahtera menolak Perpu Nomor 2 Tahun 2022 dan menyatakan walk out"
“Kami akan menanyakan kepada setiap fraksi apakah Rancangan Undang-Undang tentang (Perpu) Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja dapat disetujui?
Cara Memberi Tahu Anak soal Keuangan Orang Tua
"Memerintahkan kepada Terlapor untuk melakukan verifikasi administrasi perbaikan terhadap dokumen persyaratan perbaikan yang disampaikan oleh Prima," 
Salah satu anggota koalisi dari Perhimpunan Jiwa Sehat (PJS) melihat hal itu pada Pasal 4 Ayat (3) dalam RUU Kesehatan.
Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGE) bakal fokus menggarap potensi energi terbarukan atau renewable energy untuk pengembangan bisnis panas bumi.
Alasan Guntur mengubah frasa di putusan MK adalah untuk mencegah agar kejadian pergantian hakim konstitusi tidak terulang lagi.
Mahfud menyebut, transaksi mencurigakan itu diduga merupakan tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang terjadi di lingkungan Kementerian Keuangan maupun pihak lain.
Tahun ini, pagu Dana Desa Rp68 triliun untuk dibagi ke 74 ribuan desa.
Erick menyebut, kontrak manajemen didorong bagi dana pensiun di BUMN sehingga deteksi korporasi bermasalah bisa dianalisis lebih awal dan mendalam.
Ketua MKMK I Dewa Gede Palguna mengatakan bahwa Hakim M. Guntur Hamzah mengakui melakukan perubahan frasa tersebut dari “Dengan demikian” menjadi “Ke depannya”.
Salah satu buffer zone yang diusulkan ada kanal air, supaya tentu mengurangi hal-hal yang tentu tidak diinginkan.
Pengusaha punya akses terhadap modal dan kekuasaan. Buruh tidak punya. Ini memperlemah buruh ketika kemudian upahnya boleh dipotong 25 persen.
Jangan biarkan pelaku kekerasan seksual di transportasi umum bebas beraksi!
Ketua majelis hakim Abu Achmad Sidqi Amsya menyatakan Setyo Pranoto tidak bersalah dan tidak pernah memerintahkan penembakan gas air mata.
"Konser Blackpink pada 11-12 Maret 2023, warganet masih diramaikan dengan serba serbi seputar event tersebut. Bisnis baju bekas impor atau thrifting dinilai mengganggu industri tekstil dalam negeri"
Kata Zulkifli, pemusnahan dilakukan untuk melindungi konsumen dari ancaman kesehatan. Sekaligus, melindungi industri tekstil dalam negeri.
"Kita akan mulai harus selesai target. Bisa selesai atau tidak ya tergantung, harus dibaca dulu substansinya,"
