Bagikan:

Komisi XI DPR: Kalau Hanya Andalkan UMKM, Jangan Harap Indonesia Bakal Menjadi Negara Maju

"Mohon maaf, kalau struktur ekonomi kita masih terus mengandalkan UMKM tidak terintegrasi dengan kelembagaan korporasi, saya agak pesimis kita bisa mencapai Indonesia Emas di 2045,"

NASIONAL | KABAR BISNIS

Kamis, 03 Feb 2022 17:13 WIB

Author

Ranu Arasyki

Anggota Komisi XI DPR Kamrussamad berbicara dalam Rapat Kerja dengan Menteri PPNKepala Bappenas Suha

Anggota Komisi XI DPR Kamrussamad berbicara dalam Rapat Kerja dengan Menteri PPNKepala Bappenas Suharso Monoarfa, hari ini Kamis (3/2/2022). (Foto: DPR RI)

KBR, Jakarta— Anggota Komisi XI DPR Kamrussamad menyebut Indonesia tidak akan menjadi negara maju dan salah satu dari 5 kekuatan ekonomi terbesar dunia pada 2045, jika masih mengandalkan sektor small medium enterprise seperti Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

Hal itu disampaikan Kamrussamad dalam Rapat Kerja dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Kamis, (3/2/2022).

"Apalagi presiden bulan lalu pidato. Semua harus memberikan 30 persen alokasi pembiayaan UMKM. Dan semua bicara. Sampai bea cukai dan pajak juga bicara UMKM. Tetapi mohon maaf, kalau struktur ekonomi kita masih terus mengandalkan UMKM tidak terintegrasi dengan kelembagaan korporasi, saya agak pesimis kita bisa mencapai Indonesia Emas di 2045, lima besar ekonomi dunia. Kalau kita mengandalkan small medium enterprise terus," ujarnya dalam rapat tersebut, Kamis, (3/2/2022).

Menurut dia, untuk mencapai visi Indonesia Emas pada 2025, UMKM seharusnya secara bertahap harus naik kelas dari aspek kelembagaan, teknologi, jangkauan pasar, hingga Sumber Daya Manusia (SDM).

Baca juga:
30 Persen Porsi Kredit UMKM, Jokowi: Jangan Persulit Akses
Mulai Februari 2022, Tidak Ada Lagi PKL Jualan di Sepanjang Pedestarian Malioboro

Namun, dia menyayangkan, sampai saat ini program UMKM naik kelas dengan beberapa skema yang digaungkan pemerintah tidak memiliki parameter dan tidak diiringi data penambahan yang jelas.

"Bayangkan semua, Kementerian Keuangan bicara UMKM. Bukan cuma kementerian, lembaga juga bicara UMKM, BI, OJK semua bicara UMKM. Tetapi mohon maaf tidak jelas parameter dari mikro. Dari kecil ke menengah berapa yang naik kelas dari aspek kelembagaan, teknologi, produksi, jangkauan pasar, pengelolaan manajerial keuangan dan sumber daya manusianya," ungkapnya.

Oleh sebab itu, dia mengusulkan Kementerian PPN/Bappenas dapat menjadi leading sector atau institusi yang memimpin pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Dia juga meminta program-program UMKM naik kelas dapat masuk dalam Rencana Kerja Prioritas Bappenas pada 2023. Hal ini dimaksudkan agar berbagai program berbasis peningkatan kualitas UMKM itu dapat berjalan terarah oleh satu institusi.

Baca juga:
Wapres: Harus Besar, UMKM Jangan Kerdil Seperti Stunting
OJK Janji Tekan Bunga Pinjaman Fintech, Berantas Pinjol Ilegal

Kawasan Prioritas

Selain UMKM, anggota Fraksi Partai Gerindra ini juga menyinggung soal Kawasan Prioritas di 2023, yakni Jakarta pasca-pemindahan IKN. Sebab, pemerintah akan merevisi UU No.29 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan RI. 

Dia meminta, Bappenas dapat menjadi pemimpin kementerian/lembaga untuk menjadikan Jakarta sebagai kawasan prioritas pasca-pemindahan tersebut.

"Sehingga semua K/L nanti dikoordinasi oleh Bappenas sehingga betul-betul kita bisa membawa Jakarta masa depan yang lebih baik pasca ibu kota dipindahkan. Ini kalau boleh dimasukkan dalam program kerja kawasan prioritas di 2023," tutupnya.

Editor: Sindu

Kirim pesan ke kami

Whatsapp
Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Kabar Baru Jam 11

Kabar Baru Jam 10

Kabar Baru Jam 8

Kabar Baru Jam 7

Season 5 - Eps. 8 Chico