Bagikan:

Kasus Suap, Bekas Wakil Ketua DPR Dihukum 3,5 Tahun Penjara

"Perbuatan terdakwa merusak citra dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga DPR."

NASIONAL

Kamis, 17 Feb 2022 12:55 WIB

Author

Muthia Kusuma

Terdakwa Bekas Waka DPR Azis Syamsuddin  menunggu dimulainya sidang putusan kasus suap di Pengadilan

Terdakwa Bekas Waka DPR Azis Syamsuddin menunggu dimulainya sidang putusan kasus suap di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (14/2/22).(Antara/Indrianto Eko)

KBR, Jakarta-  Bekas Wakil Ketua DPR RI, Azis Syamsuddin divonis tiga tahun dan 6 bulan penjara terkait kasus dugaan suap senilai total lebih dari Rp3,6 miliar. Suap diberikan  kepada bekas penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju dan advokat Maskur Husain. 

Majelis hakim juga mendenda politikus Golkar itu sebesar Rp250 juta subsidair 4 bulan penjara. 

Ketua Majelis Hakim, Muhammad Damis mengatakan, pidana tambahan terhadap terdakwa yakni berupa pencabutan hak dipilih dalam jabatan publik selama 4 tahun terhitung sejak terdakwa selesai menjalani masa pidana pokok.

"Hal memberatkan, perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Perbuatan terdakwa merusak citra dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga DPR. Terdakwa tidak mengakui kesalahan, berbelit-belit selama persidangan," ucap M. Damis saat sidang putusan Azis Syamsuddin di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta di  PN  Jakarta Pusat, Kamis, (17/2/2022).

Ketua Majelis Hakim, Muhammad Damis menambahkan, hal yang meringankan terdakwa yaitu belum pernah dihukum dan mempunyai tanggungan keluarga.

Baca juga:


Vonis Azis Syamsuddin itu lebih ringan dari tuntutan Jaksa KPK, yakni 4 tahun dan 2 bulan penjara ditambah denda Rp250 juta subsider 6 bulan kurungan karena dinilai terbukti memberi suap senilai total lebih dari Rp3,6 miliar kepada bekas penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju dan advokat Maskur Husain.

Terkait perkara ini, eks-penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju sudah divonis 11 tahun penjara ditambah denda Rp500 juta subsider 6 bulan kurungan ditambah kewajiban membayar uang pengganti senilai Rp2,3 miliar.

Editor: Rony Sitanggang

Kirim pesan ke kami

Whatsapp
Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - NASIONAL

Kabar Baru Jam 11

Kabar Baru Jam 10

Kabar Baru Jam 8

Kabar Baru Jam 7

Upaya Polri Meningkatkan Kembali Kepercayaan Publik

Most Popular / Trending