Bagikan:

Isu PHK Massal di Tubuh Garuda, Begini Respons dari Serikat Pekerja

"Namun, kalau sampai dilakukan secara sepihak, UU pun memungkinkan kita akan melakukan aksi. Aksi mogok, aksi protes, aksi demo. "

NASIONAL | KABAR BISNIS

Kamis, 03 Feb 2022 12:21 WIB

Author

Ranu Arasyki

Ilustrasi: Pekerja membongkar muat kargo dari pesawat Garuda Indonesia di Banda Sultan Iskandar Muda

Ilustrasi: Pekerja membongkar muat kargo dari pesawat Garuda Indonesia di Banda Sultan Iskandar Muda, Aceh. Sabtu (22/5/21). (Foto: Antara/Ampelsa)

KBR, Jakarta— PT Garuda Indonesia Tbk. (GIAA) dan PT AirAsia Indonesia Tbk (CMPP) diterpa isu kurang sedap. Beredar kabar, kedua pihak berencana bertemu dengan Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) untuk membicarakan ancaman kepailitan dan melakukan PHK besar-besaran.

Ketua Khusus Pengawalan Kelangsungan Perusahaan dan Hak Karyawan Serikat Karyawan Garuda (Sekarga) Tomy Tampatty menyebut, sampai saat ini pihak manajemen Garuda Indonesia belum membicarakan persoalan tersebut dengan serikat pekerja. 

Jika rencana tersebut dijalankan, kata Tomy, manajemen Garuda Indonesia wajib membicarakan persoalan hubungan industrial itu dengan serikat pekerja. 

Tomy mengatakan akan melakukan aksi unjuk rasa jika manajemen melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak tanpa melalui jalur perundingan.

"Sejauh semua dikomunikasikan saya kira itu bisa kita bicarakan dalam tahapan perundingan karena itulah hukum tenaga kerja. Namun, kalau sampai dilakukan secara sepihak, UU pun memungkinkan kita akan melakukan aksi. Aksi mogok, aksi protes, aksi demo. Namun, kami tidak berharap itu terjadi. Yang kami minta kepada pihak manajemen Garuda maupun pemerintah, kedepankan dialog dalam hal permasalahan hubungan industrial. Pak Jokowi saja berpidato di istana menyatakan jangan sampai adanya PHK secara sepihak. Kami berpegang pada hukum yang demikian pernyataan dari presiden." kata Tomy saat dihubungi KBR, Kamis (3/2/2022).

Baca Juga:

Tomy mengungkapkan, sejak awal pandemi Covid-19 hingga saat ini ini sudah ada sekitar 1.000 karyawan Garuda yang terdampak PHK. 

PHK dilakukan melalui program pensiun dini pada tahap pertama dan kedua. Bahkan, sampai saat ini pensiun dini tahap kedua itu masih terus berjalan.

"Pensiun dini periode satu dan dua sudah hampir 1.000 karyawan Garuda yang dilakukan PHK tetapi PHK dengan penawaran yang sifatnya sukarela. Program pensiun dini diberikan semua hak-hak mereka. Pensiun dini tahap satu itu terjadi dari pertengahan 2020, berjalan terus dan sampai detik ini masih dalam tahap eksekusi beberapa karyawan di periode pensiun dini ke-2," sambungnya.

Lebih lanjut, Tomy mengungkapkan saat ini jumlah karyawan Garuda Indonesia di luar anak perusahaan mencapai sekitar 5.000 orang. jumlah ini menyusut seiring efisiensi yang dilakukan Garuda terhadap karyawan akibat pandemi. 

Sementara untuk pegawai udara atau pilot sekitar 1.200 orang dan awak kabin lebih dari 2 ribu orang. Kemudian, jumlah anggota Sekarga yang tersisa saat ini hanya seribu karyawan setelah banyak dari karyawan yang di PHK.

Baca Juga:

Kawal Proses PKPU

Ketua Khusus Pengawalan Kelangsungan Perusahaan dan Hak Karyawan Serikat Karyawan Garuda (Sekarga) Tomy Tampatty juga menyoroti persoalan pembiayaan utang yang kini dialami Garuda Indonesia dengan sejumlah kreditur.

Tomy berpendapat pihaknya terus mengawal proses gugatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang masih berjalan. 

Dia menyatakan, meski sejak awal terjadi perbedaan pendapat saat memilih empat opsi penyelesaian permasalahan itu, tetapi, serikat pekerja tetap menghormati keputusan manajemen untuk memilih opsi penyelesaian restrukturisasi melalui PKPU. 

Namun demikian,katanya, jika opsi yang dipilih itu mengakibatkan terjadi sesuatu yang tidak diharapkan, maka pihaknya tidak segan-segan akan menuntut pertanggungjawaban.

"DPR pun sudah wanti-wanti kepada manajemen Garuda pada waktu RDP dengan komisi VII sampai ada pernyataan dari komisi VII bahwa kalau sampai Garuda mati, berarti direksinya harus mati. Maka dari itu terkait dengan opsi yang dipilih oleh manajemen kami tunggu saja. Tetapi kalau sampai terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan, saya kira kami dan rakyat Indonesia akan meminta pertanggung jawaban terhadap direksi atas opsi yang mereka pilih," kata Tomy.

Editor: Agus Luqman

Kirim pesan ke kami

Whatsapp
Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - NASIONAL

Kabar Baru Jam 11

Kabar Baru Jam 10

Kabar Baru Jam 8

Kabar Baru Jam 7

Drama Pemeriksaan Gratifikasi Gubernur Lukas Enembe

Most Popular / Trending