KBR, Jakarta— Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani melaporkan, pemerintah telah menggulirkan dana beasiswa sebesar Rp14,9 triliun sepanjang 2012 hingga 2021.
Pembiayaan beasiswa ini berasal dari dana abadi Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).
"Tahun 2021, kita telah melakukan kontrak pendanaan untuk 1.668 pendanaan di bidang penelitian atau research dengan nilai Rp1,4 triliun. Dana-dana ini dikelola dalam rangka kita terus memberikan peluang bagi kegiatan pendidikan, penelitian, kebudayaan dan dari sisi perguruan tinggi di Indonesia untuk terus memperbaiki dirinya dan kualitas SDM," kata Sri Mulyani pada acara Beasiswa LPDP 2022, Jumat (25/2/2022).
Sri menyebut, jumlah penerima LPDP hingga 2021 mencapai 29.872 orang. Penerima beasiswa itu berasal dari seluruh daerah, latar belakang, dan berbagai bidang pembelajaran.
Baca Juga:
- Dana LPDP Meningkat Pesat Hingga Rp70 Triliun
- OJK Jaring Debitur Mikro di Lingkungan Pondok Pesantren
Dia menjabarkan, anggaran dana abadi pendidikan yang dikelola sejak 2010 mencapai Rp81,1 triliun. Sri mengklaim, pengelolan dilakukan secara transparan dan dialokasikan melalui APBN.
"Selain dana abadi pendidikan, bahkan kita juga bentuk dana abadi yang sangat related dengan pendidikan, yaitu dana abadi penelitian yang mencapai Rp8 triliun. Kita juga miliki dana abadi perguruan tinggi Rp7 triliun, dan dana abadi kebudayaan Rp3 triliun," sambungnya.
Jika ditotal, dana di bidang pendidikan, bidang penelitian, perguruan tinggi, dan kebudayaan itu mencapai Rp99,1 triliun. Jumlah itu, kata Sri Mulyani, akan terus bertambah. Apalagi, pada 2022 akan ada tambahan lagi melalui mekanisme APBN.
Pada 2022 ini pemerintah menganggarkan Rp542,8 triliun atau sebesar 20 persen dari APBN untuk mendanai bidang pendidikan.
"Anda bisa bayangkan kalau anggaran kita membengkak naik, untuk keperluan Covid-19, untuk keperluan masyarakat, otomatis anggaran pendidikan juga akan naik karena dia harus 20 persen dari total anggaran," pungkasnya.
Editor: Agus Luqman
Mahfud menambahkan, korupsi di Indonesia saat ini menjadi fenomena yang gila. Kata dia, praktik korupsi ada ketika kita menoleh ke segala penjuru.
Ia pun optimistis pertumbuhan ekonomi bakal bercokol di kisaran 5 hingga 5,3 persen tahun ini.
Syarat menjadi hakim MK berdasarkan undang-undang adalah harus memiliki integritas.
Top Three Hoax of The Week
"Apakah RUU Usul Inisiatif Badan Legislasi DPR RI tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) dapat disetujui?"
“Dengan segala hormat kami fraksi Partai Keadilan Sejahtera menolak Perpu Nomor 2 Tahun 2022 dan menyatakan walk out"
“Kami akan menanyakan kepada setiap fraksi apakah Rancangan Undang-Undang tentang (Perpu) Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja dapat disetujui?
Cara Memberi Tahu Anak soal Keuangan Orang Tua
"Memerintahkan kepada Terlapor untuk melakukan verifikasi administrasi perbaikan terhadap dokumen persyaratan perbaikan yang disampaikan oleh Prima," 
Salah satu anggota koalisi dari Perhimpunan Jiwa Sehat (PJS) melihat hal itu pada Pasal 4 Ayat (3) dalam RUU Kesehatan.
Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGE) bakal fokus menggarap potensi energi terbarukan atau renewable energy untuk pengembangan bisnis panas bumi.
Alasan Guntur mengubah frasa di putusan MK adalah untuk mencegah agar kejadian pergantian hakim konstitusi tidak terulang lagi.
Mahfud menyebut, transaksi mencurigakan itu diduga merupakan tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang terjadi di lingkungan Kementerian Keuangan maupun pihak lain.
Tahun ini, pagu Dana Desa Rp68 triliun untuk dibagi ke 74 ribuan desa.
Erick menyebut, kontrak manajemen didorong bagi dana pensiun di BUMN sehingga deteksi korporasi bermasalah bisa dianalisis lebih awal dan mendalam.
Ketua MKMK I Dewa Gede Palguna mengatakan bahwa Hakim M. Guntur Hamzah mengakui melakukan perubahan frasa tersebut dari “Dengan demikian” menjadi “Ke depannya”.
Salah satu buffer zone yang diusulkan ada kanal air, supaya tentu mengurangi hal-hal yang tentu tidak diinginkan.
Pengusaha punya akses terhadap modal dan kekuasaan. Buruh tidak punya. Ini memperlemah buruh ketika kemudian upahnya boleh dipotong 25 persen.
Jangan biarkan pelaku kekerasan seksual di transportasi umum bebas beraksi!
